Melawan Guilty by Association

Banyak anggota DPRD Propinsi Sulsel sedang terkena wabah “Guilty by Asociation”. Istilah ini bermakna: ikut-ikutan disalahkan karena kesalahan lembaga atau sebagian anggota lain. Di DPRD itu banyak sekali orang baik. Tapi karena ada kesalahan institusional, maka orang-orang baik ini ikut-ikutan dianggap salah juga. Atau karena ada seorang atau beberapa orang yang berpandangan ngawur, semua kena imbas dianggap ngawur juga.

Dalam sosiologi ini mirip-mirip dengan “stereotyping”. Bedanya, “guilty by association” itu konotasinya selalu negatif, dan insidental. Sementara “stereotyping” bisa positif bisa juga negatif, dan cenderung permanen.

Tidak semua anggota DPRD ribut soal rumah jabatan. Tapi karena ada yang bersuara soal itu, lalu semuanya kena imbas. Dituduh tidak peka dengan kondisi rakyat-lah, mementingkan diri sendiri-lah, bahkan ada tudingan legislatif bersekongkol dengan eksekutif. Mereka yang baik-baik itulah yang disebut “guilty by association” (ikut-ikutan disalahkan).

Doorsje dan Spears, dalam Journal of Personality (1998) mengatakan bahwa “guilty by association” adalah fenomena kesalahan kolektif yang disebabkan oleh memory publik atau memory kelompok lain berdasarkan imajinasi masa lalu. Mungkin benar, pada masa lalu di awal-awal reformasi parlemen dipenuhi oleh politisi predator dan parasit. Memori itu terus melekat pada waktu lama. Sehingga, meskipun makin banyak politisi baik di parlemen (seiring dengan realitas pemilih yang makin cerdas dan kritis), memori buruk itu masih melekat. Ketika ada satu dua orang yang masih tampil buruk, maka “guilty by association” terjadi: semua kena imbas.

Hashemizadeh (2012) dalam risetnya menemukan bahwa “guilty by association” terjadi karena masyarakat sedang dihinggap frustrasi sosial, dan cenderung takut akan kemajuan. Saya pikir, ini adalah tipe masyarakat “nyinyir” yang selalu mencari sisi buruk pihak atau kelompok lain.

Cara pandang masyarakat yang masih terbelenggu imajinasi masa lalu inilah yang perlu dibebaskan. Apakah ini berarti kita permisif dan membiarkan saja? Sama sekali tidak. Kita hanya perlu membiasakan diri untuk adil dan jujur, setidaknya sejak dalam pikiran, kata Pramoedya. Katakanlah yang buruk itu buruk, tapi jangan melupakan juga untuk mengatakan yang baik itu baik…

Bakal Calon Pilgub dan Kendaraan Politiknya

Setinggi apapun popularitas dan elektabilitas, pada akhirnya setiap figur membutuhkan kendaraan politik untuk menjadi kandidat Pilgub. Hanya ada 2 pilihan, melalui jalur independen atau melalui partai politik.

Banyak sekali diskusi tentang kehebatan dan keunggulan figur. Tetapi sedikit yang membahas tentang pilihan kendaraan politik ini. Padahal, ketersediaan kendaraan politik adalah satu-satunya cara untuk menjadi kandidat.

Memilih jalur independen maupun jalur parpol sama-sama berkonsekuensi. Melihat konstruksi politik Sulsel saat ini, nampaknya setiap kandidat butuh sumber daya besar untuk memperoleh kendaraan. Kandidat tanpa modal politik membutuhkan sumber daya lebih besar lagi.

Dari berbagai figur yang kini beredar, tampak bahwa beberapa figur unggulan belum memiliki kejelasan soal kendaraan ini. Sebut saja sosok Nurdin Abdullah, yang menempati posisi atas pada beberapa survei. Beliau tidak memiliki basis parpol tradisional. Ini juga tergambar dalam jejak sejarah politik di Bantaeng.

Pada Pilkada 2008, Nurdin Abdullah (yang berpasangan dengan A. Asli Mustadjab didukung oleh 9 partai, yang didominasi oleh partai gurem. Ada PKS, PKB, PBB, PPNUI, PNBK, Partai Patriot, PPIB, PSI, dan Partai Merdeka. Kini, tinggal PKS, PBB, dan PKB yang masih eksis. Selebihnya pudar ditelan jaman.

Sementara pada Pilkada Bantaeng 2014, Nurdin Abdullah yang berpasangan dengan Muhammad Yasin, didukung oleh partai-partai besar. Ada Golkar, Demokrat, PAN, PKS, Hanura, dan PDK. Ya, di periode kedua ini, Nurdin Abdullah telah tampil sebagai “bintang bersinar”. Partai-partai besar di Indonesia itu tabiatnya memang selalu mau menang, cenderung mendukung kandidat yang diperkirakan akan menang.

Hanya PKS-lah parpol yang masih setia melanjutkan dukungan pada periode kedua Bupati Nurdin Abdullah.

Jika dibandingkan, Ikhsan Yasin Limpo, yang juga figur kuat Pilgub mendatang, memiliki sejarah dengan partai yang lebih stabil. Pada Pilkada Gowa 2005, IYL memperoleh dukungan dari Golkar, Demokrat, dan PDK. Sementara pada Pilkada Gowa 2010, IYL dikerubuti oleh 11 parpol. Selain pendukung dari 2005 tersebut, juga ada Hanura, PAN, Kedaulatan, PPD, PPP, PDI-P, PBR, dan Patriot.

Lalu bagaimana dengan Pilgub 2018?

Ceritanya akan jauh berbeda. Jelang Pemilu 2014 lalu, ada 34 Parpol yang mendaftar di Kemenkumham. Tapi hanya 16 yang lolos administrasi, dan hanya 12 yang benar-benar ikut pemilu. Artinya, Nurdin Abdullah, Ikhsan Yasin Limpo, dan belasan figur lain yang berniat memilih jalur parpol, kini harus berebutan.

Dan ini benar-benar perebutan yang ketat.

Ke-12 parpol ini masing-masing memiliki standar, tentu saja. Mungkin ada yang dengan kasar menggunakan standar harga. Tapi mungkin saja ada yang berideal-ideal menggunakan standar kriteria.

Partai-partai besar di Sulsel akan cenderung mengusung kader sendiri. Hanya faktor luar biasa sajalah yang menyebabkan partai-partai besar ini mengusung kandidat di luar kader.

Golkar, Nasdem, Demokrat, Gerindra, Hanura, PAN, PKB, PBB, PDI-P, PKPI, PKS, dan PPP.

Menariknya, beberapa partai selalu menggunakan bahasa diplomatis “tergantung survei” sebagai kriteria utama mendukung seorang figur. Ungkapan inilah yang menyebabkan banyak figur yang “merasa dirinya potensial”, kemudian mencoba meningkatkan popularitas dan juga elektabilitas dirinya.

Meskipun demikian, kita sebenarnya bisa menduga, partai mana yang akan cenderung mengusung kader, dan mana yang akan mendukung figur non-kader. Dengan kata lain, ada begitu besar tantangan bagi figur non parpol untuk memperoleh kendaraan.

Itulah sebabnya, perebutan dukungan Parpol banyak terjadi sejak di hulu, yaitu dengan merebut kendali terhadap kepengurusan Parpol, baik langsung atau tidak langsung, baik di daerah maupun di pusat.

Bagaimana dengan jalur independen?

Aturan menyebutkan, untuk Sulsel dibutuhkan sekitar 472 ribu dukungan rakyat, dengan bukti KTP. Ini diambil dari 7.5% jumlah DPT Pilgub sebelumnya. Pada Pilgub 2013, jumlah DPT Sulsel hampir 6,3 juta.

Figur yang berminat memilih jalur independen seharusnya sudah mulai bekerja sejak sekarang. Peran inilah yang seharusnya dijalankan oleh para relawan saat ini, sebab waktu tersisa semakin dekat. Sayangnya, para relawan masih sibuk dengan bikin postingan di sosial media. Sebagian yang lain, sibuk menunjukkan kerelawanan mereka dengan bikin acara kumpul-kumpul.

Sebagian lagi mencoba benar-benar kumpul KTP. Tapi nampaknya hanya semangat diniat saja. Belum ada hasil signifikan sejauh ini.

Kita tentu sudah bisa menelisik kualitas dari masing-masing figur. Ada yang memiliki pengalaman memimpin daerah, ada yang memiliki kapasitas pengetahuan, juga ada yang nampaknya memiliki karakter kepemimpinan kuat. Akan tetapi, tanpa kendaraan politik yang jelas, figur-figur ini bisa jadi hanya akan jadi wacana… (*)

Guilty by Association di DPRD Sulsel

Banyak anggota DPRD Propinsi Sulsel sedang terkena wabah “Guilty by Asociation”. Istilah ini bermakna: ikut-ikutan disalahkan karena kesalahan lembaga atau sebagian anggota lain. Di DPRD itu banyak sekali orang baik. Tapi karena ada kesalahan institusional, maka orang-orang baik ini ikut-ikutan dianggap salah juga. Atau karena ada seorang atau beberapa orang yang berpandangan ngawur, semua kena imbas dianggap ngawur juga.

Dalam sosiologi ini mirip-mirip dengan “stereotyping”. Bedanya, “guilty by association” itu konotasinya selalu negatif, dan insidental. Sementara “stereotyping” bisa positif bisa juga negatif, dan cenderung permanen.

Tidak semua anggota DPRD ribut soal rumah jabatan. Tapi karena ada yang bersuara soal itu, lalu semuanya kena imbas. Dituduh tidak peka dengan kondisi rakyat-lah, mementingkan diri sendiri-lah, bahkan ada tudingan legislatif bersekongkol dengan eksekutif. Mereka yang baik-baik itulah yang disebut “guilty by association” (ikut-ikutan disalahkan).

Doorsje dan Spears, dalam Journal of Personality (1998) mengatakan bahwa “guilty by association” adalah fenomena kesalahan kolektif yang disebabkan oleh memory publik atau memory kelompok lain berdasarkan imajinasi masa lalu. Mungkin benar, pada masa lalu di awal-awal reformasi parlemen dipenuhi oleh politisi predator dan parasit. Memori itu terus melekat pada waktu lama. Sehingga, meskipun makin banyak politisi baik di parlemen (seiring dengan realitas pemilih yang makin cerdas dan kritis), memori buruk itu masih melekat. Ketika ada satu dua orang yang masih tampil buruk, maka “guilty by association” terjadi: semua kena imbas.

Hashemizadeh (2012) dalam risetnya menemukan bahwa “guilty by association” terjadi karena masyarakat sedang dihinggap frustrasi sosial, dan cenderung takut akan kemajuan. Saya pikir, ini adalah tipe masyarakat “nyinyir” yang selalu mencari sisi buruk pihak atau kelompok lain.

Cara pandang masyarakat yang masih terbelenggu imajinasi masa lalu inilah yang perlu dibebaskan. Apakah ini berarti kita permisif dan membiarkan saja? Sama sekali tidak. Kita hanya perlu membiasakan diri untuk adil dan jujur, setidaknya sejak dalam pikiran, kata Pramoedya. Katakanlah yang buruk itu buruk, tapi jangan melupakan juga untuk mengatakan yang baik itu baik…

View on Path