Media Massa Yang Memerintah atau Memberitakan?

Website resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Singapura di alamat www.mfa.gov.sg pada Selasa (5/7) memuat pernyataan bahwa Nazaruddin telah meninggalkan negara tersebut beberapa waktu lalu.  Tentu saja, berita ini membuat kehebohan baru di tanah air.  Tetapi, yang menarik perhatian saya adalah kalimat pembuka pernyataan itu yang isinya:“In response to media queries on the persistent allegation by the Indonesian media about graft suspect Muhammad Nazaruddin’s presence in Singapore…”. Terjemahannya (oleh penulis) adalah: menanggapi pertanyaan media massa pada tuduhan terus-menerus oleh media di Indonesia tentang keberadaan tersangka korupsi Muhammad Nazaruddin di Singapura…

Dari pernyataan ini tampak bahwa pernyataan resmi Kemenlu Singapura tersebut merupakan respon terhadap berbagai pertanyaan media.  Sebulan terakhir ini energi publik dikuras isu Nazaruddin.  Publik, sebagaimana juga pemerintah Indonesia bahkan Presiden SBY sendiri, terus percaya bahwa Nazaruddin ada di Singapura, dan berbagai tuntutan disuarakan agar Singapura bekerja sama memulangkannya ke Indonesia.

Pemerintah mengaku telah menempuh segala cara untuk memulangkan Nasaruddin.  Maka, pernyataan Kemenlu Singapura tersebut menjadi jawaban mengapa upaya itu gagal: “mana mungkin kita bisa memulangkan Nazaruddin dari Singapura, sementara dia tidak ada di negara tersebut?”  Sungguh, ini olok-olok yang memalukan, bukan hanya bagi aparat penegak hukum kita, tetapi terhadap bangsa Indonesia keseluruhan.

Dengan tekanan media, akhirnya terungkaplah fakta yang selama ini gagal diungkap oleh pemerintah sekalipun.  Padahal, secara formal, hubungan bilateral itu memiliki saluran khusus untuk berkomunikasi pada berbagai level, dan pada berbagai kategori.  Pada tingkat tertinggi, ada saluran komunikasi antara kepala negara atau otoritas tertinggi pemerintahan.

Komunikasi Bilateral

Pernyataan Singapura itu juga menyebut bahwa informasi tentang Nazaruddin telah disampaikan kepada otoritas penegak hukum (kepolisian?) Indonesia sejak beberapa minggu lalu.  Tetapi, informasi ini nampaknya ditahan, sehingga memicu pengambilan keputusan keliru.  Presiden seharusnya mengambil tindakan tegas terhadap oknum atau institusi pemerintahan yang menahan informasi itu.

Pihak Singapura berasumsi bahwa saluran komunikasi bilateral seharusnya berlangsung dalam mekanisme antar pemerintahan.  Singapura tidak ingin berbicara kepada media tentang keberadaan Nazaruddin.  Secara hukum Nazaruddin adalah warga negara Indonesia, yang harus menjadi urusan pemerintah Indonesia.  Namun, kuatnya tekanan media memaksa Singapura berbicara kepada media.

Jika benar bahwa Singapura telah menyampaikan informasi tersebut ke pihak Indonesia, kita patut bertanya-tanya: siapa atau unit pemerintahan mana yang menerima?  Mengapa informasi sepenting itu ditahan? Apakah Nazaruddin telah menjadi semacam “Don” yang menguasai institusi hukum?  Mengapa justru media yang mengungkap fakta ketidakberadaan Nasaruddin di Singapura?

Media Massa dan Layanan Publik

Kasus ini menunjukkan bahwa peranan media dalam iklim demokrasi demikian konstruktif dan positif.  Media dapat menembus halangan-halangan prosedural, administratif, birokrasi, dan bahkan regulasi, untuk memastikan pemerintahan itu dapat bekerja dengan efektif dan efisien.  Tanpa tekanan media, kita pastilah masih yakin bahwa Nazaruddin bersembunyi di Singapura.

Pada level domestik, peranan media untuk mendorong bekerjanya layanan publik juga begitu terasa manfaatnya bagi masyarakat.  Ketika publik merasa bahwa pemerintah tidak hadir sebagai penyelesai masalah, media hadir dan memberi solusi dengan efektif dan efisien, dan tanpa biaya sama sekali.

Ada banyak kasus, khususnya di Kota Makassar, dimana fungsi-fungsi layanan publik seringkali tidak bekerja sebagaimana mestinya.  Urusan KTP yang mandeg, sampah yang tidak terangkut, traffic light yang tidak bekerja, jalan yang rusak dan bertahun-tahun tidak diperbaiki, dan sebagainya.  Warga berkali-kali menyampaikan tuntutan langsung kepada institusi layanan publik, tetapi masalah tidak kunjung selesai.

Tetapi, begitu media massa menyuarakan masalah-masalah tersebut, dalam waktu singkat masalah teratasi.  Di Tribun Timur ada rubrik Public Service yang menjalankan fungsi itu.  Juga beberapa radio FM yang dikelola swasta menjadi pengeras suara bagi masalah-masalah yang dihadapi publik.  Dan begitu media massa bekerja, sebagian besar masalah publik teratasi dalam waktu singkat.

Ancaman Distrust

Fenomena ini dapat kita lihat dari sisi positif atau sisi negatif.  Dari sisi positif, peranan media massa dalam mendorong bekerjanya pemerintahan merupakan jaminan bahwa demokrasi bekerja sebagaimana mestinya.  Secara substansial, media massa memang berfungsi sebagai pengontrol jalannya pemerintahan, dan pendorong agar fungsi-fungsi pemerintahan itu bekerja.

Tetapi dari sisi negatif, media massa juga dapat menjadi alat politik yang berpotensi kontraproduktif bagi perkembangan demokrasi.  Isu independensi media memang telah menjadi wacana sejak lama, dimana anasir-anasir politik yang berada dibalik media tidak mudah untuk dihindari.

Kekhawatiran lain yang patut diantisipasi adalah dominasi peranan media akibat lemahnya pemerintahan.  Dari kasus-kasus di atas, lambat laun menimbulkan distrust (ketidakpercayaan) masyarakat terhadap pemerintahan.  Lalu timbul kepercayaan baru bahwa media adalah pemerintahan yang sebenarnya.  Jika pemerintah tidak meningkatkan responsivitasnya, suasana ketidakpercayaan ini dapat meluas pada berbagai aspek.

Dengan terungkapnya kasus keberadaan Nazaruddin oleh media massa, serta berbagai fakta bahwa sangat banyak keluhan layanan publik yang dapat diatasi oleh media massa, maka tidaklah berlebihan jika ada pandangan bahwa “media massa adalah pemerintahan yang sebenarnya”. Ini adalah tantangan bagi pemerintahan yang sebenarnya, untuk segera mengembalikan kepercayaan publik. (*)

 

Tulisan ini telah dimuat pada Harian Tribun Timur Makassar, edisi Jum’at 15 Juli 2011.

Perjanjian Ekstradisi Seperempat Hati

Sumber Foto: detikfoto

Hari-hari terakhir hubungan bilateral Indonesia-Singapura kembali diramaikan isu ekstradisi. Tindakan Nazaruddin yang “kabur” ke Singapura dengan alasan berobat menambah panjang daftar koruptor Indonesia yang “berlindung” ke negara tetangga terdekat itu.  Publik kemudian ingat bahwa semua pelaku kejahatan di Indonesia yang melarikan diri ke Singapura akhirnya tidak dapat dipulangkan untuk menjalani hukuman.

Penyebabnya adalah Indonesia dan Singapura tidak terikat perjanjian ekstradisi. Pada bulan April 2007, kedua negara sebenarnya telah menandatangani perjanjian ekstradisi tersebut. Namun, sebagaimana lazimnya hukum internasional, suatu perjanjian hanya akan bersifat mengikat jika diratifikasi oleh masing-masing negara.  Di sinilah letak persoalannya. Baik Indonesia maupun Singapura sama-sama belum meratifikasi perjanjian tersebut.

Tawar Menawar Ekstradisi

Perjanjian ektradisi Indonesia dan Singapura ditandatangani pada 27 April 2007 antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Hasan Wirajudha, dan Menteri Luar Negeri Singapura, George Yeo.  Penandatanganan yang berlangsung di Istana Tampak Siring, Bali, itu disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong.

Proses penandatanganan perjanjian ini melalui proses yang panjang.  Indonesia sejak tahun 1998 telah mengajukan proposal draft perjanjian, namun tidak ditanggapi serius oleh Pemerintah Singapura.  Sebagian besar pelaku kejahatan asal Indonesia yang berdiam di Singapura adalah investor penting di negara itu.  Mereka mempunyai pengaruh signifikan dalam perekonomian.

Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia menekan Singapura dengan menghentikan Military Traning Area (MTA) yang telah berlangsung sejak 1995.  Dengan kondisi geografis negaranya yang sangat kecil, kebutuhan Singapura terhadap wilayah latihan militer hanya mungkin diperoleh dari Indonesia.  Dalam kerangka MTA, Singapura diberik akses memanfaatkan wilayah Kepulauan Riau dan Laut Cina Selatan untuk tempat latihan militer.
Penghentian MTA memberi Indonesia sedikit amunisi untuk melanjutkan proposal ekstradisi.  Tapi, hal itu juga nampaknya menjadi langkah blunder.

Pemerintah Singapura menyadari bahwa tingkat kebutuhan Indonesia terhadap perjanjian ekstradisi jauh lebih besar dibandingkan masa-masa sebelumnya.  Apalagi dengan makin meningkatnya tekanan pemberantasan korupsi yang didengungkan oleh berbagai lapisan masyarakat sipil di dalam negeri.

Setelah melalui pembahasan alot, pada April 2007 naskah akhir perjanjianpun disepakati.  Secara umum, perjanjian mengandung potensi pemberantasan korupsi yang signifikan bagi Indonesia.  Perjanjian ekstradisi itu bahkan disebutkan berlaku surut hingga 15 tahun ke belakang.  Selain kejahatan korupsi, perjanjian itu juga mencakup ekstradisi untuk pelaku penyuapan, pemalsuan uang, kejahatan perbankan, pemerkosaan, pembunuhan, dan pendanaan terorisme.

Barter Yang Timpang

Akan tetapi, pemerintah Singapura tidak kalah cerdik.  Perjanjian ekstradisi ini di-barter dengan perjanjian pertahanan.  Singapura hanya bersedia menyepakati pasal-pasal dalam perjanjian ekstradisi jika Indonesia juga bersedia menyepakati Perjanjian Kerjasama Pertahanan (Defence Cooperation Agreement, DCA) dan Perjanjian Daerah Latihan Militer Bersama (Mutual Military Training Area, MMTA).

Disepakatinya MMTA berarti menghidupkan kembali area latihan militer bagi Singapura, dengan wilayah yang semakin luas hingga mencakup sebagian wilayah di Pulau Sumatera.  Sementara dalam kerangka DCA, Singapura dapat mengikutsertakan negara lain dalam latihan militer bersama di wilayah Indonesia.  Militer Indonesia juga diberikan kesempatan untuk menguji peralatan militer terbaru yang dikembangkan Singapura.

Disinilah ketimpangan terjadi.  Para penganut realis di Indonesia beranggapan bahwa DCA dan MMTA terlalu menguntungkan Singapura.  Seharusnya Indonesia cukup mengembalikan saja wilayah latihan bersama yang telah disepakati sejak 1995 (dan berakhir pada 2003), tanpa perlu memberi lagi konsesi area latihan baru.  Selain itu, mekanisme dalam DCA memberi ruang bagi Singapura (dan negara-negara sahabatnya) untuk menelanjangi sistem pertahanan Indonesia.

Surga Koruptor

Dalam prakteknya, kedua perjanjian tersebut gagal diratifikasi oleh kedua negara.  Indonesia bersedia meratifikasi perjanjian ekstradisi tapi menunda perjanjian kerjasama pertahanan.  Sementara Singapura hanya akan meratifikasi perjanjian ekstradisi jika perjanjian kerjasama pertahanan juga diratifikasi.  Nampaknya, pemerintah Singapura cukup menyadari kerugian ekonomi yang akan diderita jika meratifikasi perjanjian ekstradisi.

Pemerintah Singapura memiliki kebijakan “sangat ramah” bagi orang-orang berduit.  Melalui kebijakan Global Investment Program (GIP) warga asing dapat berinvestasi dengan mudah dan menyenangkan.  Hanya dengan S$ 1 juta (sekitar 7 milyar rupiah), seseorang dapat berinvestasi di sektor properti dengan ijin yang mudah dan perlakuan yang sama dengan warga lokal.  Juga diberikan status ijin tinggal tetap oleh imigrasi.

Akibatnya, Singapura menjadi surga bagi koruptor dari Indonesia.  Sejak bertahun-tahun silam, telah puluhan koruptor yang meloloskan diri dan menetap di Singapura, atau setidaknya menjadikan Singapura sebagai tempat transit.  Banyak dari mereka yang menanamkan uangnya (dari hasil korupsi di Indonesia) pada berbagai bisnis ramah investasi di Singapura.

Menurut data Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat Korupsi) UGM, diperkirakan ada US$ 87 milyar atau sekitar Rp. 783 trilyun dana orang Indonesia yang ditanamkan pada berbagai bisnis di Singapura.  Sebagai perbandingan, nilai APBD Kota Makassar tahun 2011 saja hanya sekitar Rp. 1,6 trilyun.  Jika sebagian besar dana itu adalah hasil korupsi, dapat dibayangkan dampaknya jika perjanjian ekstradisi kedua negara diimpelementasikan.

Nampaknya, pemerintah Indonesia sedang menghadapi pilihan yang sulit: mendahulukan kedaulatan nasional atau mengedepankan pemberantasan korupsi.  Disinilah komitmen dan slogan pemerintahan sedang diuji.(*)

Catatan: artikel ini telah dimuat di Harian Tribun Timur edisi Selasa, 7 Juni 2011, hal. 2