Melawan Guilty by Association

Banyak anggota DPRD Propinsi Sulsel sedang terkena wabah “Guilty by Asociation”. Istilah ini bermakna: ikut-ikutan disalahkan karena kesalahan lembaga atau sebagian anggota lain. Di DPRD itu banyak sekali orang baik. Tapi karena ada kesalahan institusional, maka orang-orang baik ini ikut-ikutan dianggap salah juga. Atau karena ada seorang atau beberapa orang yang berpandangan ngawur, semua kena imbas dianggap ngawur juga.

Dalam sosiologi ini mirip-mirip dengan “stereotyping”. Bedanya, “guilty by association” itu konotasinya selalu negatif, dan insidental. Sementara “stereotyping” bisa positif bisa juga negatif, dan cenderung permanen.

Tidak semua anggota DPRD ribut soal rumah jabatan. Tapi karena ada yang bersuara soal itu, lalu semuanya kena imbas. Dituduh tidak peka dengan kondisi rakyat-lah, mementingkan diri sendiri-lah, bahkan ada tudingan legislatif bersekongkol dengan eksekutif. Mereka yang baik-baik itulah yang disebut “guilty by association” (ikut-ikutan disalahkan).

Doorsje dan Spears, dalam Journal of Personality (1998) mengatakan bahwa “guilty by association” adalah fenomena kesalahan kolektif yang disebabkan oleh memory publik atau memory kelompok lain berdasarkan imajinasi masa lalu. Mungkin benar, pada masa lalu di awal-awal reformasi parlemen dipenuhi oleh politisi predator dan parasit. Memori itu terus melekat pada waktu lama. Sehingga, meskipun makin banyak politisi baik di parlemen (seiring dengan realitas pemilih yang makin cerdas dan kritis), memori buruk itu masih melekat. Ketika ada satu dua orang yang masih tampil buruk, maka “guilty by association” terjadi: semua kena imbas.

Hashemizadeh (2012) dalam risetnya menemukan bahwa “guilty by association” terjadi karena masyarakat sedang dihinggap frustrasi sosial, dan cenderung takut akan kemajuan. Saya pikir, ini adalah tipe masyarakat “nyinyir” yang selalu mencari sisi buruk pihak atau kelompok lain.

Cara pandang masyarakat yang masih terbelenggu imajinasi masa lalu inilah yang perlu dibebaskan. Apakah ini berarti kita permisif dan membiarkan saja? Sama sekali tidak. Kita hanya perlu membiasakan diri untuk adil dan jujur, setidaknya sejak dalam pikiran, kata Pramoedya. Katakanlah yang buruk itu buruk, tapi jangan melupakan juga untuk mengatakan yang baik itu baik…

Politisi Harus Populer, Dengan Cara Elegan

Sistem politik kita sekarang, terutama sistem pemilihan umum, mendorong seorang politisi untuk populer.  Agar dapat dipilih, pertama-tama seorang harus populer dulu.  Tentu saja, popularitas bukan segalanya, tetapi itu merupakan landasan yang kuat untuk dipilih (memperoleh suara) dalam pemilihan.

Secara konseptual, setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek yang membuat seseorang politisi dipilih oleh konstituen.  Pertama, adalah popularitas, yaitu tingkat keterkenalan seseorang.  Kedua, adalah akseptabilitas, yaitu tingkat penerimaan massa pemilih terhadap seorang politisi.  Ketiga, adalah elektabilitas, yaitu tingkat keterpilihan seorang politisi oleh pemilih di kotak suara.  Saya kira, kawan-kawan yang bergerak di bidang konsultan politik paham betul akan hal-hal ini.

Jika seorang politisi telah populer, maka ia harus mempertahankan popularitasnya hingga batas waktu pemilihan.  Tetapi, jika ia belum populer, maka ia harus berusaha meningkatkan popularitasnya hingga titik tertentu.  Perlu dipahami, bahwa tingkat popularitas itu tidak identik dengan tingkat akseptabilitas.  Mungkin saja seseorang sangat populer, tetapi belum tentu ia dapat diterima untuk menduduki suatu posisi politik.  Sehingga, dapat dipastikan ia tidak akan dipilih pada masa-masa pemilihan.

Ada banyak cara untuk populer.  Namun, menurut saya, cara yang elegan adalah yang memberi dampak pada akseptabilitas.  Misalnya, seorang politisi bisa saja populer sebagai politisi yang banyak mengkritik.  Jika masyarakat senang kepada karakter kritikus, maka akseptabilitas politisi seperti ini akan ikut meningkat.  Namun, jika masyarakat lebih senang kepada politisi yang kalem dan santun, maka seorang politisi yang banyak mengkritik kemungkinan tidak akan diterima oleh publik.

Sehingga, untuk memahami bagaimana cara yang elegan untuk menjadi politisi populer, pahami dulu karakter masyarakat.  Meskipun secara psikologis masyarakat itu terdiri dari kumpulan individu-individu yang dapat diduga karakternya, namun dalam konteks politik, masyarakat itu harus dipahami dalam konteks sosial.

Sebagai kumpulan makhluk sosial, ada banyak faktor yang mungkin berpengaruh terhadap karakter masyarakat.  Misalnya, masyarakat urban pastilah memiliki karakter yang berbeda dengan masyarakat rural.  Masyarakat urban (seperti yang tampak di Makassar) adalah masyarakat yang umumnya bekerja pada sektor industri dan jasa, umumnya memiliki akses yang lebih tinggi terhadap informasi dan komunikasi, dan memiliki lebih banyak pilihan-pilihan dalam bersikap dan bertingkah-laku.

Hal-hal seperti ini, menurut saya, seharusnya menjadi perhatian seorang politisi yang ingin populer.  Yang paling fatal adalah jika seorang politisi merasa sudah populer, dan tidak lagi menghiraukan popularitasnya.  Perlu disadari juga bahwa popularitas itu bisa mengalami fluktuasi, sehingga perlu selalu dijaga.(*)

————————

Dari Excelso Mall Panakukkang…