Dukungan Vanuatu terhadap Papua Merdeka

Hubungan Indonesia dan Vanuatu sedang mengalami eskalasi, berkaitan tindakan negara Pasifik Selatan ini yang memfasilitasi pimpinan gerakan separatisme Papua, Benny Wenda, untuk tampil di PBB.

Berikut wawancara saya dengan Media Indonesia Online.

———————–

https://www.medcom.id/internasional/asia/ZkezyVOK-indonesia-tidak-akan-diam-hadapi-manuver-vanuatu

Indonesia Tidak Akan Diam Hadapi Manuver Vanuatu

Jakarta: Delegasi Vanuatu telah diterima komisioner di Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) di Jenewa, Swiss, Jumat 25 Januari lalu. Delegasi itu ternyata ikut membawa pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda.

Wenda menyerahkan petisi yang disebut-sebut ada 1,8 juta warga Papua menginginkan referendum kemerdekaan dari Indonesia.

Demi mencermati tujuan apa di balik manuver delegasi Vanuatu yang menyisipkan agenda ULMWP dalam pertemuan dengan OHCHR itu, Medcom.id menghubungi Ishaq Rahman, dosen Universitas Hasanuddin, untuk memberi tanggapan mengenai kisaran situasi tersebut.

Berikut, komentar dosen jurusan Hubungan Internasional yang fokus pada isu Pasifik Barat Daya seperti disampaikan secara tertulis melalui aplikasi pesan elektronik, Kamis 31 Januari 2019

Apa tujuan di balik manuver Vanuatu yang menyisipkan agenda ULMWP dalam pertemuan dengan OHCHR?

Kalau kita lihat rentetan peristiwa selama ini, manuver Vanuatu terkait isu Papua Merdeka selalu berkaitan dengan isu politik domestik Vanuatu. Para pemimpin politik di Vanuatu selalu menjadikan tema Papua Merdeka dengan membangunkan sentimen Melanesia dan Polinesia. Dampaknya signifikan, di mana politisi yang mendukung isu Papua Merdeka selalu unggul dalam politik. Hal ini merupakan isyarat bahwa rakyat Vanuatu menerima isu Papua Merdeka ini.

Bagaimana hubungan Vanuatu dengan ULMWP sejauh yang Anda cermati?

Saya kira kita tidak bisa menggeneralisir sebagai hubungan Vanuatu, tetapi hubungan antara ruling elite di Vanuatu dengan ULMWP. Kita ketahui, ULMWP ini adalah perkembangan terbaru dalam isu Papua Merdeka, yang mengumpulkan dan menyatukan organisasi dan gerakan Papua Merdeka lainnya.

Deklarasi ULMWP pada tahun 2014 memang di Vanuatu, dan sekarang organisasi ini berbasis di sana. Jadi jelas sekali ada hubungan yang erat antara Vanuatu, khususnya elite-elite politiknya, dengan ULMWP.

Bagaimana sebenarnya kaitan Melanesian Spearhead Group (MSG) dengan ULMWP karena negara seperti Solomon Islands dan Papua Nugini juga tampak mendukung ULMWP?

Inilah yang selama ini menjadi dualisme. Ada standar ganda yang dijalankan oleh negara-negara Pasifik Selatan dan Pasifik Barat Daya ini ketika berbicara tentang isu Papua. Karena selain MSG, juga ada beberapa organisasi lain di kawasan itu, seperti Pacifis Islands Forum, atau Komisi Kerja Sama Pembangunan dan Investasi Pasifik. Ketika berhadapan dengan Indonesia, negara-negara ini selalu mengatakan dukungan mereka terhadap kesatuan Indonesia, komitmen tidak mencampuri urusan domestik Indonesia.

Namun di sisi lain, beberapa negara di kawasan ini terus-menerus memberi dukungan ke Papua. Bukan hanya Vanuatu dan Solomon Island, bahkan Tuvalu, dan Fiji juga selalu menggunakan standar ganda ini.

Apakah seruan ULMWP kepada OHCHR untuk referendum ulang Papua Barat seperti dalam agenda Komite Dekolonisasi pada tahun 1969 layak dihormati dengan mengadakan vote yang diawasi secara internasional?

Saya kira hal ini harus ditangani super hati-hati. Kita ada pengalaman buruk ketika kehilangan Timor Leste karena kesalahan perhitungan. Dalam pandangan saya, menerima tuntutan untuk pemungutan suara berarti kita mengakui bahwa kita menganeksasi Papua. Itu tidak boleh terjadi.

Indonesia harus tetap berlandas pada prinsip Referendum 1963 sebagai hasil keputusan legal, bahwa Papua wilayah Indonesia merupakan final. Solusi apapun boleh diambil, kecuali menerima pemungutan suara.

Di mana posisi Indonesia yang sepatutnya menurut diplomasi internasional dalam menyikapi manuver ini?

Ada dua hal yang perlu dilakukan Indonesia. Pertama, Indonesia harus terus meyakinkan masyarakat internasional bahwa masalah Papua adalah masalah domestik. Ini yang telah dilakukan selama ini, dan ini perlu terus dipertahankan.

Kedua, Indonesia harus mulai berpikir untuk mengambil langkah yang lebih progresif dalam hubungannya dengan negara-negara Pasifik Selatan. Saya sepakat dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada awal Desember lalu, bahwa Indonesia tidak akan diam jika Vanuatu terus begitu. Itu pernyataan yang harus sering disuarakan Indonesia.(*)

Oil for Food Program dan Korupsi Terbesar di PBB

Dalam proses penelusuran data dan informasi untuk keperluan riset yang sedang saya lakukan (tentang kerjasama internasional untuk pemberantasan korupsi), tetiba muncul hal ini…
—-
Setelah menganeksasi Kuwait, Irak dijatuhi embargo ekonomi oleh PBB pada tahun 1990. Tidak sampai 5 tahun, rakyat Irak dibawah rejim Saddam Husein alami masalah kelangkaan pangan dan obat-obatan. Negara ini memiliki minyak berlimpah, tetapi tidak ada yang boleh membelinya karena embargo. Akibatnya, Iraq tidak punya uang untuk memperoleh makanan dan obat-obatan.

PBB meluncurkan program yang disebut Oil for Food. Idenya adalah membantu rakyat Iraq yang kelaparan. PBB mengijinkan Iraq untuk menjual minyaknya, namun hasil penjualan itu hanya boleh digunakan membeli makanan dan obat-obatan saja.

Mekanismenya, Saddam menunjuk pihak yang akan membeli minyak Irak dengan sistem voucher. Kemudian Saddam menunjuk pihak yang menjadi pemasok bahan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Irak, yang dibayar dengan duit hasil penjualan minyak.

Maka, berbagai entitas (mulai negara, perusahaan, hingga individu) berlomba-lomba mengambil bagian dalam program ini. Berhubung Saddam adalah penentu, maka entitas ini berusaha merebut hati Saddam.

Dalam kaitannya dengan penyedia makanan dan obat-obatan, Saddam juga menentukan pihak mana saja yang jadi pemasok. Lagi-lagi, berlomba-lombalah berbagai entitas merebut hati Saddam, agar bisa menjadi pemasok. Mereka bisa menjual barang dengan harga yang ditentukan sendiri (toh uangnya ada dari hasil penjualan minyak jurltaan barrel).

Penyelidikan kemudian hari menyebutkan, sebanyak hampir 3.000 entitas (perusahaan, negara, dan individu) yang terlibat program ini, sekitar 2.000 diantaranya menyuap dan memberi gratifikasi kepada Saddam Husain.

Selama periode 1995 hingga 2003, Saddam Husain menerima sekitar US$ 10,1 milyar dalam bentuk kick-back, suap langsung, maupun penyelundupan yang semuanya adalah bagian dari Oil for Food Program.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Paul Volcker (mantan Kepala Bank Sentral AS) menyampaikan laporan mencengangkan terkait nilai korupsi, perusahaan yang terlibat, jenis perusahaan, hingga individu-individu yang tersangkut. Media-media besar dunia menyebut kasus ini sebagai “The Biggest Corruption Scandal in History”.

Sayangnya, daftar 2.000 pihak yang terlibat tersebut belum diungkap sepenuhnya. Akan tetapi, pada tahun 2004, Surat Kabar Irak Al-Mada menerbitkan laporan yang memuat nama-nama 270 entitas penerima voucher minyak dari Saddam Hussain. Daftar yang mengguncangkan. Para penerima ini berasal dari 50 negara: 16 negara Arab, 17 Eropa, 9 Asia, sisanya dari Afrika dan Amerika Latin.

Selain perusahaan, daftar itu juga mencantumkan nama kepala negara, partai politik, yayasan amal, hingga individu-individu.

Mantan wakil menteri Perminyakan Iraq, Abd Al-Saheb Salman Qutb mengatakan bahwa daftar itu bersumber dari Organisasi Pemasaran Minyak Irak, merupakan data yang sebenarnya dikumpulkan untuk Interpol. Entah kenapa data itu bocor ke media.

Sebagian besar nama-nama yang tercantum dalam daftar 270 itu memilih diam. Hal ini menimbulkan spekulasi kebenaran daftar tersebut. Biasanya, jika berita tidak benar, orang-orang yang diberitakan akan membantah. Diamnya nama-nama di daftar itu seakan membenarkan.

Di berbagai negara, penyelidikan dan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat berlangsung. Di Prancis, misalnya, Total Oil Company dan belasan pejabat pemerintah dinyatakan bersalah pada 2013. Di Jerman, AG Siemens juga dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Sayangnya, PBB (terutama Sekjen Koffi Annan) yang meluncurkan Oil for Food Program tidak menunjukkan tanggung jawab berarti. Nama-nama yang terlibat korupsi tidak semua menanggung konsekuensi hukum yang semestinya.

Dalam daftar Al Mada yang berisi 270 penerima voucher, terdapat 2 penerima di Indonesia. Tetapi kedua penerima itu sebenarnya 1 orang. Dia adalah the daughter of President Soekarno, Megawati.(*)

Screen shoot ini hanyalah satu dari ribuan entry di internet yang menyebutkan daftar 270 penerima voucher minyak versi Al Mada. Laporan-laporan lain mengkonfirmasi informasi ini.

Tetapi hingga kini, otoritas hukum di Indonesia, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyentuh kasus Oil for Food Program.

Ogata, Legenda Hidup Yang Termenung Sedih

Ketika Ogata memasuki ruang pertemuan, puluhan orang yang menunggunya terdiam. Tidak ada satu suarapun, bahkan suara napaspun tidak terdengar. Ya, nampaknya semua orang menahan napas menyasikan langkahnya yang lamban namun kokoh, membawa tubuhnya memasuki ruangan ini.  Sesaat sebelum ia tiba di kursinya, seseorang tiba-tiba bertepuk tangan. Spontan, semua yang hadir di ruangan ini turut bertepuk tangan, memberi penghormatan atas kedatangannya.

Sadako Ogata.  Banyak orang menyapanya Madame Ogata.  Ia perempuan berusia 86 tahun, dengan semangat yang jauh lebih muda dibanding usianya.  Pada usia ini, kebanyakan orang akan berada di rumah bermain dengan cucu atau cicit, atau mungkin akan berada di rumah jompo tempat penampungan orang tua.  Namun, Madame Ogata masih saja bergerak ke berbagai belahan dunia, mengurusi berbagai isu kemanusiaan yang menjadi concern-nya.

Bagi orang-orang yang berkiprah dalam hubungan internasional, khususnya yang akrab dengan issue kemanusian, pendidikan, anak-anak, dan diplomasi organisasi internasional, kemungkinan besar pernah mengenal namanya.  Di Jepang, ia adalah legenda hidup.  Banyak orang Jepang yang memiliki karir di organisasi internasional, atau bekerja pada bidang kemanusiaan, namun tidak ada yang setara dengannya.

Ia lahir pada tahun 1927, sehingga ia dapat mengenang dengan terang bagaimana Perang Dunia II membawa kehancuran, bukan saja pada yang kalah, tetapi juga bagi pihak yang menang.  Masa remajanya dilewati di tengah suasana perang, dan masa mudanya dihabiskan pada saat Jepang sedang berjuang keras untuk bangkit dari keterpurukan akibat kalah dan hancur saat perang itu.  Maka, ia memilih akan berbuat apa saja bagi kemanusiaan, bagi perdamaian.

Sejak akhir dekade 1960-an, Madame Ogata telah berkiprah di Perserikatan Bangsa-Bangsa.  Ia menjadi wakil Jepang pada sidang-sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1970, 1975, 1976-1978, dan 1978-1979.  Madame Ogata adalah Direktur Eksekutif UNICEF pada 1978-1979.  Setelah itu, pada periode 1991 – 2001 (atau 10 tahun tanpa tergantikan), ia menjadi Direktur Eksekutif UNHCR, badan PBB yang mengurusi pengungsi.  Setelah itu, pada masa 2003 – 2012 ia dipercaya oleh Pemerintah Jepang menjadi Presiden JICA (Japan International Cooperation Agency).

Dapatlah dibayangkan betapa berpengaruhnya Madame Ogata.  Ia telah mengunjungi seluruh negara di dunia, bertemu dengan berbagai kelompok, berinteraksi dengan berbagai type manusia.  Banyak kebijakan telah ia torehkan di dunia internasional, terutama pada urusan pengungsi dan bantuan luar negeri Jepang. Bagi mereka yang berinteraksi dengan bantuan luar negeri Jepang pada dekade 2000-an kemungkinan besar pernah mendengar namanya.  Pengalaman hidupnya tampak tergambar dari raut wajahnya yang dipenuhi garis-garis ketuaan: penuh kebijaksanaan.

Hari ini, Kamis (26 September 2013), Madame Ogata berkunjung ke Graduate School of Global Studies, Doshisha University.  Ia ingin bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa asal Afghanistan yang disekolahkan oleh Pemerintah Jepang di kampus ini, yang merupakan bagian dari program rekonstruksi Afghanistan.  Beruntung saya adalah “resident mentor” di program Global Resource Management di sini, sehingga sayapun berkesempatan hadir pada acara dialog ini.

Kunci Hidup Ogata

Madame Ogata tidak berceramah.  Ia hanya memberi pengantar sangat singkat, bahwa kedatangannya kali ini adalah ingin mendengar.  Ia ingin mengetahui aspirasi, gagasan, masalah-masalah, ekspresi, pandangan, atau apa saja dari setiap yang hadir di ruangan ini.  Saya berpikir, mungkin Madame Ogata telah merasa cukup berbicara selama puluhan tahun pada berbagai forum. Maka, sekarang ini ia ingin lebih banyak mendengar.

Berbagai suara silih berganti terdengar dari peserta, diselingi dengan komentar atau jawaban seperlunya dari Madam Ogata.  Tentu saja, rekan-rekan dari Afghanistan yang paling bersemangat.  Namun, rekan-rekan dari negara lain, dan juga dari Jepang tidak kalah antusiasnya. Ada yang bertanya tentang tips-tips berkarir di organisasi internasional, hingga pertanyaan soal Suriah dan Timur Tengah.

Lalu, seorang mahasiswi Jepang bertanya: “Apa yang membuat Anda begitu powerful, Ogata San?”.  Tanpa diduga-duga, Madame Ogata tertunduk dalam.  Ia kemudian menopang tangannya ke dahinya, sambil sesekali menggelengkan kepala, dengan pandangan yang tertuju ke lantai.  Seluruh ruangan lalu hening. Semua orang menunggu jawaban beliau.  Kemudian, setelah beberapa menit yang menegangkan, Madame Ogata menjawab singkat: “I am sorry, I don’t have answer for that question. I am sorry…”

Dari ekspresinya, tampak sekali ia tidak menghendaki pertanyaan seperti itu.  Mungkin ia merasa hanya orang biasa, yang tidak berbeda dengan orang lain.  Sehingga istilah “berkuasa” (powerful) adalah kata yang tidak pantas ditujukan padanya.  Atau mungkin juga, pertanyaan seperti itu menyadarkan dirinya pada usia yang telah senja.  Mungkin saja ia teringat bahwa istilah powerful sering dilekatkan pada dirinya dan itu akan segera berlalu.

Entahlah… Semua yang hadir hari itu hanya dapat menduga-duga.  Sebagai legenda hidup, satu pertanyaan yang dapat membuat Madame Ogata termenung tentu saja merupakan pertanyaan yang bermakna penting bagi.  Ya, bahkan untuk orang baik sekalipun, istilah “berkuasa” bisa saja begitu menakutkan, atau membuat sedih.(*)

Indonesia dan Dewan HAM PBB

Untuk ketiga kalinya, Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) dalam pemilihan yang dilakukan pada Jum’at 20 Mei 2011 di Markas PBB, New York.  Sebanyak 184 dari 191 negara anggota PBB menyetujui keanggotaan Indonesia dalam Dewan yang beranggotakan 47 negara ini, dimana Indonesia akan duduk untuk periode 2011-2014.

Dewan HAM PBB sendiri dibentuk pertama kali dalam Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 15 Maret 2006, sebagai kelanjutan dari Komisi HAM PBB yang telah ada sebelumnya.