Pilkada Makassar 2018: Kekosongan Hukum Kotak Kosong

Meski bukan ahli hukum, tapi saya membaca-baca juga undang-undang dan aturan. Tentu saja, membaca aturan penting untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara, tidak semata-mata untuk menjadi ahli hukum.  Apalagi setelah Pilkada Makassar menampilkan hasil menarik.

Berkaitan dengan Pilwali Makassar yang baru selesai digelar, tiba-tiba saya merasa ada semacam celah legal yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak dengan pragmatisme tinggi. Ini  berpotensi menjadi debat diantara para aktor politik, penyelenggara, ahli hukum, dan aparat penegak hukum. Bahkan, jika tidak diantisipasi dini, celah ini berpotensi menciptakan kerawanan sosial politik di level grass root.

Saya menggunakan istilah “kekosongan hukum”, karena setelah mencari-cari dasar hukumnya, koq tidak ketemu. Maka, pengantar ini saya tulis untuk memantik diskusi. Biar tidak capek menulis berulang-ulang, kotak kosong disingkat saja KK, dan Appi-Cicu disingkat AC.

Hasil Pilwali Makassar

Jelas sekali, akan ada perbedaan pendapat soal hasil Pilwali Makassar 2018. Sambil menunggu hasil resmi KPU (infonya sekitar tanggal 4 atau 5 Juli mendatang), masing-masing pihak telah mengklaim kemenangan.

Pendukung KK klaim menang berdasarkan hasil Quick Count. Klaim ini dipertegas oleh Walikota incumbent (yang gagal bertarung) dengan mendeklarasikan kemenangan KK. Seperti dilansir Kompas Online, Danny klaim KK peroleh lebih 53% suara, sementara AC hanya meraih lebih 46% suara. Data ini, kata Danny, berdasarkan “real count”.  Deklarasi Danny dilengkapi dengan “sujud syukur” 😏.

Disisi lain, AC dan pendukungnya juga klaim menang.  Dengan menggunakan sumber “data form C1” yang dihitung real oleh tim internal, AC klaim peroleh 51.45% suara. KK, menurut versi ini, meraih 48.55% saja. Beberapa saat setelah umumkan hasil ini, pendukung AC gelar konvoi kemenangan.

Sengketa Pilkada

Pada waktunya, KPU akan umumkan hasil resmi, pilihannya hanya dua: KK atau  AC menang. Melihat kecenderungan sekarang, dapat dipastikan akan terjadi sengketa Pilkada.

UU menyebutkan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa Pilkada adalah Mahkamah Konstitusi. Dalam waktu paling lambat 3 hari setelah pengumuman hasil resmi oleh KPU, Peserta Pemilihan dapat ajukan gugatan. MK harus selesaikan paling lambat 45 hari. Tentu saja, gugatan itu harus disertai bukti.

UU juga menyebutkan, syarat agar sengketa hasil Pilkada dapat diajukan ke MK adalah selisih perolehan suara antara 0.5% s.d. 2%.  Untuk Kota Makassar dengan penduduk lebih 1 juta jiwa, maka selisih suara yang dapat disengketakan ke MK adalah 0.5%.

Mengacu pada klaim KK (53% versus 46%) maka ada selisih suara 7%. Sementara, klaim AC (51.45% versus 48.55%) maka ada selisih seuara sebesar 2.9%.

Selain itu, UU Pilkada juga menyebutkan bahwa gugatan sengketa Pemilu itu dilakukan oleh “peserta pemilihan“.  Dalam UU ini tidak disebutkan bahwa KK memenuhi kriteria Peserta Pemilihan. Sebab peserta pemilihan itu dikenakan kewajiban-kewajiban (seperti hari melaporkan tim kampanye, harus melaporkan dana kampanye, dan lain-lain).  Semua itu tidak ada di sisi KK.

Artinya, jika klaim masing-masing benar (bahkan diselaraskan dengan margin of error sekitar 1% yang menjadi standar QC), besar kemungkinan sengketa Pilkada Makassar tidak bisa dibawa ke MK.  Begitu juga, jika selisih berada pada ambang batas yang dapat disengketakan, namun yang dirugikan adalah KK, apakah bisa dibawa ke MK?

Isu Netralitas

Masa-masa penghitungan yang kini sedang berlangsung merebak isu netralitas dan obyektifitas penyelenggara, terutama KPU.  Media massa sedang diramaikan dengan pelarangan bagi wartawan untuk meliput proses rekap di tingkat PPK.  Pelarangan ini menyebabkan tidak adanya transparansi proses rekap, sehingg timbul dugaan ada pihak yang sedang ingin “mengubah” hasil akhir Pilwali Makassar.

Kecurigaan seperti ini wajar, sebab dalam praktek rekapitulasi hasil Pemilu dan Pilkada sejak masa reformasi selalu diwarnai dengan dugaan kecurangan, dengan cara mengubah angka-angka hasil rekap.  Seperti halnya karakter kecurangan dan kejahatan, “baunya ada, tetapi tidak bisa dibuktikan”.  Apalagi, tidak sulit “mengubah” perolehan suara 130 menjadi 180, atau menambahkan angka 1 didepan hasil suara yang hanya 2 digit.

Hope for the best, but plan for the wrost.  Kita berharap yang terbaik, yaitu penyelenggara benar-benar netral dan obyektif.  Namun, tidak salah jika kita mengantisipasi kemungkinan terburuk, yaitu betul terjadi hasil rekap tidak sesuai harapan.

Tiga Skenario

Dalam pandangan saya, melihat kecenderungan dinamika yang saat ini sedang berlangsung, maka ada 3 skenario yang mungkin akan dijalankan oleh elit-elit politik, baik secara murni karena hasil manipulasi.

Skenario pertama, hasil rekap KPU seirama dengan hasil QC, yaitu kemenangan signifikan KK.  Kalaupun ada selisih, mungkin masih dalam batas margin of error, yaitu plus-minus 1%, sehingga selisih akhir berkisar pada angka 5%.

Mau tidak mau, hasil ini akan diterima oleh AC, sebab hasilnya tidak berada pada rentang yang memenuhi syarat untuk disengketakan di MK (yaitu maksimal selisih 0.5%).  Maka, kita harus segera bersiap menghadapi Pilkada ulang Walikota Makassar pada 2020. Artinya, Pilkada 2018 ini tidak menghasilkan Walikota, tetapi Wali-Kotak… (hehehe).

Skenario kedua, hasil rekap KPU sesuai dengan klaim AC, yaitu kemenangan calon tunggal ini dengan selisih sekitar 2.9%, atau mungkin dengan selisih tipis (yaitu dibawah 0.5%).

Skenario kedua ini sangat mengandung resiko sosial politik tinggi.  Publik Makassar sedang euforia dengan kemenangan KK, ada semacam kebanggaan masyarakat karena “berhasil” unjuk kekuatan terhadap monopoli aktor-aktor politik konvensional (terutama partai politik) yang selama ini dianggap selalu mempermainkan rakyat.  Jika saja KPU benar memenangkan AC, akan timbul public distrust, bahkan berpotensi memicu terjadi “public unrest”.  Ini sesuai yang sebaiknya tidak terjadi.

Jika skenario kedua ini terjadi, potensi gesekan terutama dilevel grass-root sangat tinggi, sebab tidak ada kanal alternatif untuk menyelesaikan sengketa.  Selain karena hasilnya berbeda dengan harapan publik, sesuai UU Pilkada, KK bukan peserta pemilihan.  Akibatnya, KK tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan.

Artinya, jika AC menang dengan selisih suara yang dapat disengketakan, kasus ini tidak bisa dibawa ke MK.  Kemana publik akan menyalurkan ketidakpuasan mereka?

Skenario ketiga, hasil rekap KPU memenangkan KK, namun dengan selisih “yang diatur sedemikian rupa” sehingga berada dalam ambang batas “dapat disengketakan di MK”.  Artinya, selisih kemenangan KK terhadap AC adalah maksimal 0.5%.

Kelihatannya, skenario ketiga ini menjadi jalan logis dan realistis secara politik.  Semua pihak akan merasa puas.  Masyarakat Makassar akan tetap senang karena berhasil mengalahkan calon tunggal.  Sementara calon tunggal AC juga dapat menerima karena ada ruang untuk mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi.

Harapan Rakyat

Tentu saja, sebagai warga negara yang menganut prinsip demokrasi, saya dan kita semua sangat berharap agar KPU sebagai penyelenggara bersikap netral dan obyektif.  Namun demikian, pelajaran dari politik Indonesia selama beberapa dekade terakhir ini menunjukkan bahwa perilaku pragmatis, tergila-gila pada kekuasaan, lemahnya integritas, masih menjadi momok yang menakutkan.

Penyelenggara kita, terutama KPU, mungkin saja diisi oleh sosok-sosok kompeten dengan akhlak baik dan terhormat.  Namun tekanan politik bisa jadi sulit mereka hindari.  Kita banyak belajar dari sejarah politik, bukan saja di Indonesia, bahkan di dunia.

Selain itu, ke depan perlu ada revisi UU Pilkada untuk merancang representasi aktorial dari KK.  Sehingga, KK kosong bukan saja pertanda “kegagalan kaderisasi menghasil calon pemimpin”, tetapi benar-benar menjadi representasi suara rakyat.

Langkah penting yang perlu disegerakan adalah transparansi. Demokrasi hanya dapat bekerja optimal, jika terdapat kesempatan yang sama bagi semua pihak (termasuk masyarakat) untuk mengakses informasi publik.

Rekap hasil pemilihan seharusnya bukan rahasia.(*)

(catatan: kredit foto tribunnews.com)

Di Pelabuhan Makassar, Masih Ada Siksaan Bagi Konsumen

Sudah sangat lama aktivitas menjemput di Pelabuhan Makassar saya lakukan. Bayangan tentang kekejaman pelayanan di pelabuhan ini pada masa lalu sebenarnya telah sirna. Akhir-akhir ini, semakin banyak kabar baik tentang pelayanan di sini. Apalagi Pelabuhan Makassar telah menggunakan garbarata, seperti yang lazim kita temui di bandara internasional.

Sebelum memasuki kawasan pelabuhan, saya harus membayar Rp. 20.000,-. Rinciannya adalah Rp. 15.000,- untuk tarif masuk mobil yang saya gunakan (ini termasuk pengemudi) dan Rp. 5.000,- untuk tarif masuk orang dewasa. Anak-anak tidak dikenakan tarif. Saya menerima karcis yang sesuai. Dengan jumlah sebesar itu, saya yakin akan ada banyak perbaikan di dalam sana. Apalagi pungutan ini berkarcis resmi. Artinya, duit yang masuk seharusnya terkelola baik.

Ini siang hari yang terik. Azan dhuhur baru saja berkumandang. Setelah memarkir mobil di dekat masjid, saya berputar-putar mencari pintu kedatangan, yaitu tempat dimana saya akan menunggu kedatangan ibu saya. Tetapi, tidak satupun penunjuk yang memberitahu dimana para penjemput bisa menunggu penumpang datang.

Setelah berkeliling dan tidak menemukan pintu kedatangan, saya putuskan ke pintu keberangkatan. Pintu ini jelas dan mudah ditemukan. Selain ada papan bicara yang menyolok, juga ada banyak petugas berjaga. Dengan menyeka keringat bercucuran saya menanyakan dimana pintu kedatangan. 

Seorang petugas menjawab tenang: “disebelah sini, pak”, ia menunjuk sebelah kirinya. Disitu adalah pagar terbuat dari seng, bercat warna biru. Rupanya itu pintu yang sedang tertutup. Petugas itu melanjutkan, pintu itu akan terbuka jika penumpang telah turun dari kapal.

Di depan pintu itu ada seorang petugas berseragam berjaga. Di sepanjang jalan depan pintu itu, pada sisi kirinya, terdapat beberapa lapak penjual yang berpayung besar untuk melindungi dagangan dari teriknya matahari.

Para penjemput bergerombol di depan pintu itu, dibawah terpaan matahari siang yang menyengat. Tidak ada tempat berlindung. Beberapa penjemput coba berteduh di bawah payung besar milik pelapak, tetapi para pedagang menggerutu: “tolong jangan halangi dagangan saya”, begitu katanya.

Para penumpang mulai keluar. Jadi saya coba bertahan disitu, berdiri dibawah terik matahari. Tidak butuh waktu lama, keringat mengalir dari jidat dan wajah. Juga sinar matahari siang yang menyengat menggerahkan badan. Untungnya, sekitar 20-an menit saja, ibu yang saya jemput telah tampak keluar.

Saya melihat sekeliling. Ada orang lanjut usia. Ada anak-anak kecil berusia balita. Ada ibu hamil. Semua merasakan siksaan yang sama. Ya, ini penyiksaan. Siapa yang bisa berdiri dibawah terik matahari siang dan menikmatinya?

Ketika meninggalkan tempat itu, terbayangkan uang Rp. 20.000,- yang saya bayarkan di pintu masuk kawasan pelabuhan tadi. Tiba-tiba saja, saya sangat tidak ikhlas mengeluarkannya. Apalagi, setelah beberapa saat berpikir-pikir, tidak ada hikmah apapun yang bisa saya ambil.

Hei, otoritas pelabuhan! Gunakanlah uang kami membangun pelindung, agar kami bisa menjemput kerabat dan keluarga tanpa perlu tersiksa. Kami membayar bukan untuk dijemur seperti dendeng. (*)

Warkop Yang Melengkapi Makna

Ada semacam senang setiap kali mampir disini. Namanya Warkop 51, di depan kompleks perumahan Bukit Khatulistiwa (saya menyebutnya “Bukatul”), di daerah Daya, Makassar. Selain kopinya yang enak, suasana ramai anak-anak muda alay campur baur dengan beberapa sosok dewasa yang tampak serius. Di latar belakang, dengan volume sedang, selalu terdengar lagu-lagu top forty, baik yang sedang atau yang telah.

Awalnya, saya terdampar disini karena membutuhkan akses internet murah. Ya, murah, karena untuk akses bertiga byte sekalipun, kita hanya butuh sedikit cangkir kopi seharga Rp. 7.000,- untuk ukuran kecil, atau Rp. 9.000,- untuk gelas normal.

Warkop ini menyediakan wifi “gratis” dengan kecepatan memadai. Bahkan pada saat jumlah user sedang tinggi sekalipun, internet yang terpancar melalui 4 hot spot masih sanggup mengatasinya. Maka, mayoritas orang duduk disini membuka laptop atau tablet. Tentu saja, ada banyak alasan orang-orang ini mengakses internet. Namun ada yang dominan: akses sosial media atau nonton film, baik via YouTube atau media streaming lain.

Jika pulang dari kampus tidak terlalu larut, saya sempatkan mampir. Mungkin menjajaki segelas kopi, atau sekedar bertemu teman untuk ngobrol. Tentu saja teman yang tinggal tidak jauh dari Warkop ini. Menariknya, setiap mampir disini selalu saja saya bertemu teman-teman yang tidak terduga. Maksudnya, tidak terduga bertemu disini.

Begitulah. Warkop ini bukan lagi tempat minum kopi. Kini ia tempat mengelola pertemanan dengan cara tidak terduga. Dalam banyak hal, pertemanan tidak terduga selalu memberi banyak peluang baru. Itulah kekuatan networking.

Dan itulah yang terjadi kemudian. Saya merasakan penemuan dari setiap ketidakterdugaan. Segelas kopi di warkop ini mungkin tidak mengangkat lelah. Tetapi ia melengkapi makna. Bagi saya, sebaik-baik hari adalah hari yang bermakna. (*)

Makassar dan Kenangan, eh Genangan

Waktu itu tahun 2013. Di sela-sela studi di Kyoto, saya sempatkan ke Makassar. Kebetulan sedang hajatan jelang pemilihan walikota Makassar. Seperti biasa, setiap sudut kota penuh poster dan baliho. Apalagi jumlah kandidat lumayan banyak.

Tetapi bukan itu yang menarik. Saya selalu terkesima dengan spot (yang mungkin saja iklan berbayar) di Radio Mercurius Top FM, berisi paparan singkat seorang calon Walikota Makassar, Danny Pomanto. Siaran itu hampir setiap hari, dan sehari bisa berkali-kali. Konten paparan juga beragam, tetapi intinya adalah gagasan apa yang akan beliau lakukan membenahi kota Makassar jika terpilih dan memperoleh kepercayaan rakyat.

Saya selalu takjub dan mencerna dengan kagum. Gagasan yang beliau lontarkan sungguh progressif, “out of the box”, dan aplikatif. Misalnya, ketika berbicara tentang masalah saluran pembuangan dan drainase yang pada musim hujan selalu memberi masalah berantai hingga terjadi genangan, beliau berbicara tentang model di kota-kota dunia. Drainase itu harusnya tertutup, terletak di bawah tanah, sehingga sampah tidak leluasa masuk. Dengan begitu penyumbatan dapat diminimalisir. Selain itu, area permukaan di atas drainase yang tertutup itu dapat bermanfaat untuk banyak keperluan.

Beliau juga berbicara tentang model pengelolaan sistem transportasi massal, bagaimana mengatasi macet, bagaimana menyediakan ruang publik dengan konsep taman tematik, bagaimana mengatasi masalah sosial seperti kriminalitas jalanan, kenakalan remaja dan perkelahian antar kelompok.

Mendengarnya sungguh membuat saya terbayang pada Makassar masa depan (sesuai slogan kampanye yang beliau usung), yang akan jauh lebih baik, lebih manusiawi, dan menjadi tempat hidup menyenangkan.

Dan beliau terpilih sebagai Walikota, dilantik pada 8 Mei 2014. Gebrakan pertama beliau adalah: menandatangani MOU dengan PT. Telkom untuk mengaplikasikan Makassar Smart City, suatu pendekatan pelayanan publik berbasis e-Government. MOU itu beliau teken saat itu juga, hanya sejam setelah pelantikan. Beliau langsung bekerja, bahkan tidak sempat berpesta kemenangan. Saya salut!

Hari berganti, bulan berganti.

Saya datang ke Makassar lagi pada November 2015. Kali ini untuk waktu yang agak lama. Niatnya adalah menulis paper mini riset tentang Makassar Smart City, untuk presentasi di Symposium Internet in Southeast Asia, Power and Society, di Kuala Lumpur.

Alangkah kagetnya ketika melintas di jalan Abdullah Dg. Sirua pada suatu sore yang padat. Sedang ada pembangunan, tepatnya pembetonan, jalan. Pengerjaannya separuh-separuh. Jadi, karena separuh badan jalan dibeton, separuh lainnya digunakan untuk akses kendaraan dari dua arah. Tentu saja, kendaraan bertumpuk, padat menggila, dan saling mengunci. Saya dan ratusan pengguna jalan lain terjebak hampir 2 jam tidak bisa bergerak!

Tidak ada pemberitahuan, spanduk, atau papan bicara di ujung jalan kalau jalan ini sedang dalam proses pengerjaan. Saya dan ratusan pengguna jalan tentu tidak menduga akan terperangkap macet di depan sana. Dan ini bukan pembangunan standar kota dunia, bahkan standar kota biasa sekalipun. Ini bukan pembangunan ala Smart City yang saya bayangkan. Pembangunan jalan macam apa yang tidak dilengkapi strategi mengalihkan sementara jalur lalu lintas. Padahal, even a fool can know, proses pembetonan ini akan berdampak sementara pada trafik yang kacau.

Hari ini, ketika menulis postingan ini, Kota Makassar telah diguyur hujan selama 3 hari. Jalan-jalan penuh air tergenang. Lalu lintas, tentu saja, menjadi sangat padat kalau tidak mau disebut macet. Di beberapa tempat, pengendara motor terjatuh, karena melintas jalan berlubang yang tidak ketahuan gara-gara tertutupi genangan air hujan.

Salut kepada aparat pemerintah kelurahan dan kecamatan yang sigap mengangkat tumpukan sampah dari selokan agar air dapat lewat. Tetapi itu tidak cukup, tentu saja. Dibutuhkan rekayasa besar, sebesar gagasan Pak Danny ketika berbicara di radio sebelum jadi Walikota. Rekayasa itu harus komprehensif, rekayasa teknis dan rekayasa sosial. Juga rekayasa kebijakan.

Ini tentu saja bukan hanya urusan Walikota. Persoalan hidup adalah persoalan semua warga kota, tidak terkecuali. Akan tetapi, hanya Walikota satu-satunya yang mengumbar janji akan menjadikan kota ini tambah baik. Maka, tidak salah jika warga menaruh harapan besar terhadap janji itu. Di balik jabatan, ada kekuasaan besar. Mengelola kekuasaan, itulah kata kuncinya.

Dengan kekuasaan itu, Walikota dapat menggerakkan seluruh potensi kota. Sebab, Walikota bukan superman. Ia adalah orang biasa yang juga butuh bantuan. Sayangnya, tidak sedikit orang yang tampil seolah-olah membantu. Ini masalah lain lagi.

Rekaman-rekaman spot radio itu saya yakin masih terdokumentasi baik di Radio  Mercurius. Saya tiba-tiba rindu untuk  mendengarnya lagi. Mungkin bersama-sama Pak Danny yang sekarang telah menjadi Walikota. Mungkin kami sambil duduk-duduk di sebuah kafe, yang lantainya penuh genangan air setinggi betis.(*)

Hilangnya Hak Asasi Warga di Jalan-jalan Makassar

Beberapa ruas jalan di dalam Kota Makassar sedang dalam pembenahan.  Yang maksud “pembenahan” disini adalah: jalan-jalan yang sebenarnya masih bagus itu dilapisi dengan konstruksi beton.  Pembenahan jalan ini dilakukan begitu saja, tanpa memikirkan kepentingan warga Makassar. Sungguh praktek pembangunan yang tanpa akal sehat, berdampak pada pengabaian hak asasi warga Kota Makassar.

Saya menggunakan kendaraan melewati jalan raya yang biasa, menyusuri ruas Jalan Abdullah Daeng Sirua dari Tello menuju hendak menuju kawasan Panakukkang. Akan tetapi, tiba-tiba saja kali ini saya terjebak kemacetan luar biasa. Hingga lebih 2 jam terjebak tidak bisa maju dan tidak bisa mundur.  Penyebabnya, sedang terjadi penyempitan jalan, karena seperempat jalur jalan sepanjang beberapa puluh meter tidak bisa dilewati, akibat semen pelapis yang belum kering.  Di depan sana, terjadi “bottle neck”, penyempitan jalan yang berlanjut dengan kendaraan yang akan bergerak pada arah berlawanan, terkunci saling berhadap-hadapan.

Continue Reading

Makassar Bersih dan Tragedi Milik Bersama

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, terdapat istilah populer yang disebut “tragedy of the common”. Garret Hardin telah menulis artikel dengan judul itu di jurnal prestisius Science pada 1968. Sayangnya, banyak pengelola kota yang melupakan (atau mengabaikan?) fenomena ini. Padahal, ini adalah akar persoalan mengapa sulit sekali mendorong partisipasi publik dalam menciptakan lingkungan hidup bersih, bebas sampah, tertata rapi dan indah.

Lingkungan hidup dianggap sebagai milik bersama (common goods). Karena semua orang merasa memiliki, maka semua orang “menyadari” bahwa mereka harus menjaganya. Akan tetapi, orang-orang tidak terdorong “bertindak” menjaganya. Ada kesenjangan antara “menyadari” dan “bertindak” nyata. Misalnya, kita tahu bahwa membuang sampah tidak boleh sembarangan. Tetapi, ketika ada orang lain membuang sampah sembarangan dan tidak ada dampak buruk apapun yang langsung dirasakan pelakunya dan orang lain, maka orang-orang akan berpikir: “kenapa saya harus tertib, sementara orang lain tidak? Toh, tidak ada dampak apa-apa”.

Di Makassar, Walikota mencanangkan Lihat Sampah Ambil (LISA). Publik tahu program itu. Publik juga paham bahwa memungut sampah berserakan adalah penting bagi kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan. Tetapi, pada saat yang sama publik berpikir: “kalau saya memungut sampah yang berserakan, apakah orang lain melakukan juga hal yang sama?”. Pemikiran seperti ini timbul karena faktanya disekitar kita, kebanyakan orang mengabaikan sampah, termasuk figur-figur yang seharusnya menjadi “public opinion leader”.

Semua orang sebenarnya mengetahui, tetapi kebanyakan orang saling tidak percaya. Ketidakpercayaan ini lahir karena proses panjang dan terus-menerus yang terjadi setiap hari. Orang-orang yang berkampanye tentang hidup bersih tidak cukup menjadi contoh hidup bersih. Selain itu, juga ada gejala saling harap. Kebanyakan orang berpikir: “tidak usah saya yang melakukan, akan ada orang lain yang melakukan koq”. Karena kebanyakan orang berpikir begitu, yang terjadi adalah justru banyak orang tidak bertindak. Itulah “tragedi milik bersama” atau “tragedy of the common”, yang menggambarkan sulitnya mengelola sesuatu yang tidak jelas kepemilikan individualnya.

Gejala global

Tragedy of the common adalah fenomena global, dipahami sebagai benturan antara “kepentingan individu” (yang selalu ingin senang, nyaman, dan tidak repot) versus “kepentingan bersama” (yaitu tersedianya lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat). Dalam kajian lingkungan hidup, kondisi sosial (dan psikologi) masyarakat yang terjebak pada situasi seperti ini selalu menjadi pertimbangan para pengambil kebijakan.

Ada tiga pendekatan ekstrim untuk menjawabnya, yaitu memicu kesadaran bersama (call to conscience), paksaan (coercion), dan swastanisasi (privatization). Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga tidak ada model tunggal yang dapat diadopsi. Karena kompleksnya pengelolaan lingkungan, setiap kebijakan seharusnya memadukan ketiganya, namun dengan memilih penekanan (prioritas) pada salah satunya.

Memicu dan membangkitkan (serta mempertahankan) kesadaran publik membutuhkan waktu lama dan kerja-kerja intensif. Karena ini berkaitan dengan budaya dan kebiasaan, maka butuh proses menginstalnya. Dalam rekayasa perilaku sosial, ada formula yang lazim tentang metode pengulangan: “perilaku yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan, kebiasaan yang diulang-ulang akan menjadi budaya, budaya yang diulang-ulang akan menjadi karakter”.

Pada tahapan tertentu, peran instrumen “paksaan” juga dibutuhkan, baik sebagai instrumen tunggal atau sebagai bagian dari proses membangun kesadaran. Cara yang paling rasional adalah dengan menegakkan aturan. Sebagian besar kota memiliki aturan pengelolaan lingkungan, mulai urusan membuang sampah hingga ke hal-hal yang rumit seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun penegakkan aturan-aturan ini seringkali tidak pernah serius.

Cara lain yang bisa ditempuh adalah privatisasi, yaitu menyerahkan pengelolaan lingkungan kepada swasta, terutama pada bagian-bagian yang memungkinkan. Dalam upaya pemilahan sampah, misalnya, swasta memiliki peluang untuk terlibat, mengingat besarnya potensi ekonomi yang terselubung di dalam sampah. Swasta juga dapat terlibat dalam urusan pengelolaan fasilitas publik dan ruang terbuka, revitalisasi sungai, atau pemeliharaan taman-taman kota.

Tentu saja, kritik dan tantangan terbesar dalam pelibatan swasta adalah biaya. Karena karakter pihak swasta yang mengutamakan profit, maka swastanisasi berdampak pada peningkatan beban biaya yang kemungkinan akan ditanggung masyarakat.

Untuk Makassar

Manakah yang seharusnya menjadi prioritas Makassar? Ini tidak bisa dijawab dengan perkiraan atau hayalan, atau dengan menjiplak saja dari apa yang telah dilakukan daerah lain. Pengambil kebijakan harus mendasarkan keputusannya pada riset, terutama riset sosial. Hal terpenting untuk dipertibangkan adalah memahami persepsi publik, karakter masyarakat serta dinamikanya.

Pendekatan yang berlandaskan pada kesadaran bersama sebenarnya jauh lebih berkelanjutan dan efektif secara biaya. Tetapi persoalan terbesar adalah mengawalinya dan mempertahankannya. Dalam konteks Makassar, pendekatan membangun kesadaran ini jauh lebih sulit. Dengan karakter masyarakat yang beragam, dibutuhkan koordinasi sistematis, dimana peran koordinator ini dapat dimainkan oleh pemerintah.

Sayangnya, pemerintahan memiliki batas waktu, dan pemerintahan baru selalu datang dengan gagasan baru. Jarang sekali kita melihat ada program berkelanjutan. Dulu, ketika Makassar masih bernama Ujung Pandang, ada program “Teduh Bersinar”, akronim dari Tertib dan Hijau, Bersih, Indah dan Rapi. Substansinya adalah mengoptimalkan kebersihan dan keindahan kota. Pemerintahan berganti, program ini berakhir menjadi nama jalan.

Beberapa waktu lalu, Wakil Walikota Makassar pernah melakukan aksi pungut sampah setiap pagi ketika dalam perjalanan menuju kantor di Balaikota. Sayang, contoh baik ini berhenti begitu saja. Walikota juga pernah tampil sekali dengan foto-foto di media massa ketika menyapu Pantai Losari jelang AMF. Hajatan AMF usai, selesai jugalah aktifitas itu.

Tidak usah menghitung berapa sampah yang bisa dipungut Walikota atau Wakil Walikota. Substansinya bukan itu. Keduanya adalah public opinion leader, dimana tindakan mereka akan menjadi pembicaraan publik dan membentuk opini. Kehadiran mereka adalah penting untuk memicu kesadaran publik. Memberi contoh tiga puluh menit setiap pagi, dapat memberi efek jauh lebih besar daripada memasang spanduk kampanye dimana-mana atau berbicara berjam-jam di seminar setiap hari. Terlalu banyak pesan kampanye dan sosialisasi bisa membuat publik bergumam “ah, piti kana kanai ji itu”. (*)

Dimuat pada harian Tribun Timur Makassar, Selasa, 27 Oktober 2015, hal. 23 (OPINI)

Pembukaan Konsulat Australia di Makassar

Pemerintah Australia berencana membuka Kantor Perwakilan di Makassar. Wacana ini telah dilontarkan sejak awal tahun 2015. Namun, pembahasan sempat terhenti akibat eksekusi mati dua warga negara Australia yang terlibat kasus narotika, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, pada 29 April 2015. Berbagai upaya diplomatik ditempuh pemerintah Australia untuk membatalkan hukuman, namun gagal. Akibatnya, pemerintah Australia menarik pulang Duta Besar Paul Grigson sebagai wujud protes yang keras terhadap pemerintah Indonesia.

Dalam diplomasi, penarikan Duta Besar adalah situasi terburuk hubungan dua negara sahabat. Hal yang sama juga pernah dilakukan pemerintah Indonesia ketika menarik pulang Duta Besar Nadjib Riphat Kesoema pada November 2013, sebagai protes penyadapan Australia terhadap telepon beberapa pejabat tinggi Indonesia. Nampaknya, hubungan diplomatik Indonesia dan Australia memiliki intensitas sangat dinamis.

Menyusul pemulihan kembali hubungan kedua negara setelah Dubes Grigson kembali ke Jakarta pada awal Juni 2015, Australia membawa lagi proposal pembukaan kantor konsulat di Makassar. Sekilas, kita menduga bahwa Australia hendak “mengambil hati” Indonesia. Akan tetapi, rencana ini bukanlah tiba-tiba. Dalam APBN Australia tahun 2015 telah ada alokasi pada Foreign Affairs Budget untuk rencana pembukaan tersebut, sebagai bagian dari rencana besar Australia memperluas jaringannya di seluruh dunia.

Indonesia-Australia

Indonesia dan Australia adalah negara tetangga saling membutuhkan. Perdagangan kedua negara setiap tahun meningkat dengan pertumbuhan mencapai rata-rata 7.3%. Terdapat sekitar 15.000 pelajar Indonesia menuntut ilmu di Australia yang berkontribusi hingga $500 juta terhadap ekonomi.Indonesia adalah tujuan terbesar kedua wisatawan Australia. Setiap tahun, sekitar 2,1 juta orang melakukan perjalanan antara kedua negara, sekitar separuhnya adalah orang Australia yang berkunjung ke Indonesia.

Australia merupakan negara donor penting, yang menempatkan Indonesia pada urutan pertama jumlah penerima bantuan luar negeri Australia. Pada tahun 2013 Australia menyaluran sekitar US$ 549,33 juta. Jumlah ini menempatkan Australia sebagai negara terbesar keempat pemberi bantuan luar negeri terhadap Indonesia.

Fakta-fakta tersebut hanyalah sebagian kecil dari realitas hubungan Indonesia-Australia. Tida berlebihan jika dikatakan bahwa Indonesia adalah negara penting bagi Australia, dan sebaliknya. Namun demikian, hubungan keduanya tidaklah berlangsung adem. Terdapat pasang surut dinamissepanjang sejarah hubungan diplomatik yang secara resmi dimulai pada 1949.

Sejak era Orde Lama, Australia menilai Indonesia sebagai “ancaman dari utara”, yang awalnya dipicu oleh sikap Presiden Soekarno yang cenderung pro komunis. Ketika konfrontasi Indonesia dan Malaysia tahun 1964–1966, Australia menggelar pasukan di Serawak untuk mendukung Malaysia, yang juga didorong oleh faktor sesama anggota Persemakmuran Inggris.

Ketegangan hubungan kedua negara juga dipicu oleh beberapa faktor, antara lain peristiwa Balibo di Timor-Timur tahun 1975 yang menyebabkan terbunuhnya lima jurnalis Australia. Pada masa Orde Baru, pemberitaan media-media Australia tentang kekayaan Presiden Soeharto menjadi pemicu. Faktor lain yang juga sering menjadi isu adalah sikap Australia terhadap isu Papua yang berstandar ganda dan beberapa kali membuat marah Indonesia.

Posisi Makassar

Saat ini, terdapat tiga perwakilan negara asing di Makassar yaitu Konsulat Jenderal Jepang, Kantor Konsul Swiss, dan Konsul Kehormatan Malaysia. Dari 162 negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, 77 diantaranya memiliki Perwakilan Tetap (Kedutaan Besar) di Jakarta. Dengan demikian, jumlah 3 perwakilan negara asing di Makassar adalah indikasi Makassar belumlah memiliki urgensi internasional yang tinggi. Bandingkan dengan Medan yang memiliki 11 konsulat asing, atau Denpasar (7 konsulat) dan Surabaya (6 konsulat).

Pembukaan kantor konsulat Australia di Makassar akan menjadi kantor konsulat Australia ketiga di Indonesia setelah Denpasar dan Medan. Rencana ini sebenarnya merupakan bagian dari “ekspansi” besar-besaran. Tahun ini, Kementerian Luar Negeri Australia mengalokasikan $ 98,3 juta untuk membuka 5 kantor perwakilan baru di dunia, yaitu Makassar, Doha (Qatar), Buka (Bougenville, Papua Nugini), Ulaanbataar (Mongolia), dan Phuket (Thailand). Rencana ini merupakan langkah terbesar yang dilakukan pemerintah Australia dalam 40 tahun terakhir.

Kantor perwakilan baru di Makassar (sebagaimana juga Doha dan Ulaanbataar) bertujuan mendorong peluang perdagangan dan investasi Australia. Kota Makassar, dalam perspektif Australia, adalah pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia. Sehingga, meskipun Kota Makassar tidak ada dalam peta pariwisata internasional, namun berperan penting sebagai penghubung dengan wilayah-wilayah lain di Kawasan Timur. Makassar juga telah memiliki dukungan infrastruktur yang jauh lebih baik dibandingkan kota-kota lain di Timur, terutama dukungan transportasi udara.

Tantangan Bagi Makassar

Pembukaan kantor perwakilan baru Australia di Makassar akan membawa dampak ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Akan tetapi, dampak-dampak tersebut tidak serta-merta akan terasa dalam waktu singkat. Apalagi, secara aktual Kota Makassar telah memiliki dinamika sendiri, sehingga akan sulit mengidentifikasi kaitan langsung pembukaan kantor perwakilan negara asing dengan perubahan dan perkembangan kota.

Mungkin bagi pemerintah kota, kehadiran kantor perwakilan negara asing adalah suatu indikasi membanggakan bahwa ada kepercayaan internasional terhadap Kota Makassar. Namun, dibalik itu sebenarnya ada tanggung jawab besar, terutama untuk memastikan ekspektasi pembukaan perwakilan tersebut tidak mengecewakan. Entitas-entitas di Kota Makassar perlu mempersiapkan diri menjadi tuan rumah (host) yang baik.

Dari sisi ekonomi, geliat Kota Makassar sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia tentu saja menjadi kunang-kunang yang menarik banyak pihak, terutama investor. Saat ini sedang ada rencana besar pengembangan kawasan pantai Losari, Tanjung Bunga, dan Panakukang yang menggandeng raksasa-raksasa properti.Peluang investasi puluhan triliun rupiah sedang bersiap-siap (beberapa diantaranya telah) masuk ke Kota Makassar.

Akan tetapi, beberapa persoalan masih perlu menjadi perhatian. Dari sisi aparat, sebagaimana halnya banyak kota di Indonesia, karakter aparat layanan publik di Makassar masih tipikal loyal pada atasan dan bukan fokus pada fungsi. Jika selama ini telah ada staf atau pegawai yang memiliki tupoksi bersentuhan dengan entitas-entitas luar negeri, perlu kiranya dipikirkan untuk meningkatkan kuantitas dan kapasitasnya.

Iklim sosial politik Makassar yang cenderung responsif dan reaktif juga perlu menjadi perhatian. Kota ini sering diidentikkan dengan kota unjuk rasa. Banyak sekali isu, baik lokal, nasional, maupun internasional, yang direspon dan mendapat reaksi dari entitas-entitas masyarakat sipil di Makassar. Ketika terjadi sentimen anti asing, kantor-kantor perwakilan asing akan menjadi sasaran demonstrasi, meskipun seringkali tidak memiliki hubungan langsung dengan isu. Ini akan menjadi tugas baru baru bagi pemerintah dan aparat keamanan.

Yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana menumbuhan budaya baru untuk mendorong warga Makassar yang heterogen bertindak dan bersikap sebagaimana halnya warga “kota dunia”. Kota Makassar kini berkembang menjadi kawasan urban dengan karakter penduduk rural. Pada satu sisi kita menemukan simbol-simbol modernitas tampil dimana-mana (gedung-gedung tinggi, kendaraan bermotor terbaru, gadget, mode, gaya hidup, dan lain-lain). Namun disisi lain, perilaku masyarakat yang serampangan, tidak taat aturan, buang sampah di sembarang tempat, tidak tahu antri, egois di jalan raya, mengabaikan mana area publik dan area privat, dan sebagainya masih saja menjadi pemandangan sehari-hari. Ini adalah pekerjaan rumah kita bersama, tentu saja. (*)

Dimuat pada Harian Tribun Timur, 19 Agustus 2015. Versi online pada link ini.

Jalan Rusak, Rasa Malu, dan Kearifan Walikota Ilham

Selasa, 21 Januari 2014, ada pernyataan “menyakitkan” dari Walikota Makassar, terbaca di Tribun Timur Online (di link ini). Menyikapi banyaknya jalan yang rusak di Kota Makassar, Walikota berkata: “itu hal yang wajar”. Ya, wajar karena sekarang musim hujan dan wajar karena tidak ada anggaran untuk perbaikan. Jadi, jalan rusak itu wajar, kata Walikota Ilham.

Apakah ketika mencalonkan diri periode kedua, IASMO ada menuliskan target jumlah “jalan rusak” yang akan mereka capai hingga akhir periodenya? Tentu saja tidak ada. Justru, yang ada pada dokumen visi-misi IASMO adalah mewujudkan Makassar sebagai “kota bermartabat” (hal. 7). Juga ada program prioritas: “pembangunan infrastruktur, diantaranya adalah pembangunan dan pemeliharaan jalan, drainase, dst…” (hal. 9).

Continue Reading

Menonton TV Makassar via Internet Streaming

Sore tadi saya menerima broadcast message BBM dari Pak Husain Abdullah a.k.a. Pak Uceng.  Beliau ini dosen HI Unhas multifungsi (hehe, peace pak). Beliau adalah juru bicara (bahkan orang kepercayaan) mantan Wapres Jusuf Kalla. Beliau juga Direktur PT. Sunu Network Broadcast Television, perusahaan yang mengelola Celebes TV, salah satu TV Swasta di Makassar.

Isi broadcast-nya: “Celebes TV sekarang sudah bisa disaksikan via internet streaming di useetv.” Lalu ada link internet di akhir pesannya.

Wow, ini hal baru. Selama ini, pilihan menonton TV Indonesia via streaming di dominasi stasiun TV nasional. Sudah sejak lama saya memutuskan untuk tidak terlalu sering nonton TV nasional. Saya merasakan metode repetisi terhadap suatu issu berpengaruh buruk bagi perspektif saya. Dengan masuknya Celebes TV, salah satu TV lokal di Makassar yang baru berusia 2 tahun, bisa menjadi alternatif yang menarik.

Begitu tiba di apato, hal pertama yang saya lakukan adalah menghidupkan komputer dan mencoba siaran streaming Celebes TV. Betul juga. Celebes TV sudah bisa disaksikan online.  Acara yang sedang tayang adalah Konsultasi Hukum yang disiarkan live.  Nara sumbernya adalah humas Polda Sulsel, AKBP Muhammad Siswa.  Kebetulan, beliau ini juga alumni HI Unhas… (hehehe). Topiknya lagi hangat, soal demo kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) yang sedang marak dua-tiga hari ini.

Nah, saya berpikir untuk menguji seberapa delay tayangan streaming Celebes TV.  Konon, karena persoalan teknis internet, siaran streaming itu biasanya mengalami delay, bahkan ada yang sampai setengah jam.  Siaran itu kan harus melewati server dulu, dan seringkali tinggal di server beberapa lama sebelum dapat diakses.  Sehingga tidak jarang, acara live yang kita tonton sebenarnya acara 30 menit lalu.

Saya coba menghubungi nomor interaktif yang terpampang di layar TV.  Awalnya sangat sulit. Biasalah, kalau acara live seperti ini kan ada puluhan penelepon yang ingin berpartisipasi. Pastilah jaringan telepon menjadi sangat padat.  Oh ya, menelepon dari luar negeri dengan skype adalah fasilitas murah meriah lain yang biasa saya gunakan. (Tentang ini, saya mempostingnya disini)

Karena beberapa kali gagal juga, saya mengirim BBM kepada Pak Uceng. Saya bilang, ingin berpartisipasi di acara dialog live ini, tapi sulit masuk. Beliau membalas: “tunggu sebentar, saya suruh anak-anak kosongkan jalur”. Hehehe, kayak pejabat mau lewat saja. Dan betul, tidak sampai 20 detik kemudian, saya menelepon lagi dan berhasil masuk. Tentu saja, melewati operator dulu di studio.

Ketika saya mengatakan dari Kyoto, tampak terdengar keriuhan kecil di latar belakang operator. Awak redaksi nampaknya sangat surprise dan gembira mengetahui siaran mereka didengar hingga Kyoto.  Lalu, saya dihubungkan dengan studio siaran, dan berbicara kepada pembawa acara dan nara sumber.  Karena saya menelepon sambil juga menonton, maka saya tahu ada delay. Tapi sungguh luar biasa, delay-nya tidak sampai 10 detik.  Kata-kata yang saya ucapkan, terdengar kembali via TV (tepatnya komputer) dihadapan saya sekitar 10 detik kemudian.

polisi-JepangBeberapa lama setelah siaran itu, situs berita celebesonline menulis laporannya. Tapi judulnya nyeleneh (hehehe): “Polisi Makassar Kaget Dapat Telepon Dari Jepang“. Saya kira, dengan judul seperti banyak yang akan klik, penasaran ingin membaca. Betul, selama berjam-jam, berita ini jadi trending news di Celebes Online. Rupanya, Pak Siswa, polisi yang menjadi nara sumber di acara live tadi, awalnya tidak percaya kalau saya menelepon dari Kyoto. Setelah dijelaskan oleh awak redaksi, beliau jadi ikutan surprise..

Malam harinya, media online nomor satu di Makassar, Tribun Timur, juga menulis laporan.  Judulnya: “Dosen HI Unhas Nonton Celebes TV di Jepang“.

Selamat Celebes TV. Sungguh terobosan baru. Juga ini menjadi catatan bagi warga Makassar: “The whole world are going to watch you now!“.