Dukungan Vanuatu terhadap Papua Merdeka

Hubungan Indonesia dan Vanuatu sedang mengalami eskalasi, berkaitan tindakan negara Pasifik Selatan ini yang memfasilitasi pimpinan gerakan separatisme Papua, Benny Wenda, untuk tampil di PBB.

Berikut wawancara saya dengan Media Indonesia Online.

———————–

https://www.medcom.id/internasional/asia/ZkezyVOK-indonesia-tidak-akan-diam-hadapi-manuver-vanuatu

Indonesia Tidak Akan Diam Hadapi Manuver Vanuatu

Jakarta: Delegasi Vanuatu telah diterima komisioner di Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) di Jenewa, Swiss, Jumat 25 Januari lalu. Delegasi itu ternyata ikut membawa pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda.

Wenda menyerahkan petisi yang disebut-sebut ada 1,8 juta warga Papua menginginkan referendum kemerdekaan dari Indonesia.

Demi mencermati tujuan apa di balik manuver delegasi Vanuatu yang menyisipkan agenda ULMWP dalam pertemuan dengan OHCHR itu, Medcom.id menghubungi Ishaq Rahman, dosen Universitas Hasanuddin, untuk memberi tanggapan mengenai kisaran situasi tersebut.

Berikut, komentar dosen jurusan Hubungan Internasional yang fokus pada isu Pasifik Barat Daya seperti disampaikan secara tertulis melalui aplikasi pesan elektronik, Kamis 31 Januari 2019

Apa tujuan di balik manuver Vanuatu yang menyisipkan agenda ULMWP dalam pertemuan dengan OHCHR?

Kalau kita lihat rentetan peristiwa selama ini, manuver Vanuatu terkait isu Papua Merdeka selalu berkaitan dengan isu politik domestik Vanuatu. Para pemimpin politik di Vanuatu selalu menjadikan tema Papua Merdeka dengan membangunkan sentimen Melanesia dan Polinesia. Dampaknya signifikan, di mana politisi yang mendukung isu Papua Merdeka selalu unggul dalam politik. Hal ini merupakan isyarat bahwa rakyat Vanuatu menerima isu Papua Merdeka ini.

Bagaimana hubungan Vanuatu dengan ULMWP sejauh yang Anda cermati?

Saya kira kita tidak bisa menggeneralisir sebagai hubungan Vanuatu, tetapi hubungan antara ruling elite di Vanuatu dengan ULMWP. Kita ketahui, ULMWP ini adalah perkembangan terbaru dalam isu Papua Merdeka, yang mengumpulkan dan menyatukan organisasi dan gerakan Papua Merdeka lainnya.

Deklarasi ULMWP pada tahun 2014 memang di Vanuatu, dan sekarang organisasi ini berbasis di sana. Jadi jelas sekali ada hubungan yang erat antara Vanuatu, khususnya elite-elite politiknya, dengan ULMWP.

Bagaimana sebenarnya kaitan Melanesian Spearhead Group (MSG) dengan ULMWP karena negara seperti Solomon Islands dan Papua Nugini juga tampak mendukung ULMWP?

Inilah yang selama ini menjadi dualisme. Ada standar ganda yang dijalankan oleh negara-negara Pasifik Selatan dan Pasifik Barat Daya ini ketika berbicara tentang isu Papua. Karena selain MSG, juga ada beberapa organisasi lain di kawasan itu, seperti Pacifis Islands Forum, atau Komisi Kerja Sama Pembangunan dan Investasi Pasifik. Ketika berhadapan dengan Indonesia, negara-negara ini selalu mengatakan dukungan mereka terhadap kesatuan Indonesia, komitmen tidak mencampuri urusan domestik Indonesia.

Namun di sisi lain, beberapa negara di kawasan ini terus-menerus memberi dukungan ke Papua. Bukan hanya Vanuatu dan Solomon Island, bahkan Tuvalu, dan Fiji juga selalu menggunakan standar ganda ini.

Apakah seruan ULMWP kepada OHCHR untuk referendum ulang Papua Barat seperti dalam agenda Komite Dekolonisasi pada tahun 1969 layak dihormati dengan mengadakan vote yang diawasi secara internasional?

Saya kira hal ini harus ditangani super hati-hati. Kita ada pengalaman buruk ketika kehilangan Timor Leste karena kesalahan perhitungan. Dalam pandangan saya, menerima tuntutan untuk pemungutan suara berarti kita mengakui bahwa kita menganeksasi Papua. Itu tidak boleh terjadi.

Indonesia harus tetap berlandas pada prinsip Referendum 1963 sebagai hasil keputusan legal, bahwa Papua wilayah Indonesia merupakan final. Solusi apapun boleh diambil, kecuali menerima pemungutan suara.

Di mana posisi Indonesia yang sepatutnya menurut diplomasi internasional dalam menyikapi manuver ini?

Ada dua hal yang perlu dilakukan Indonesia. Pertama, Indonesia harus terus meyakinkan masyarakat internasional bahwa masalah Papua adalah masalah domestik. Ini yang telah dilakukan selama ini, dan ini perlu terus dipertahankan.

Kedua, Indonesia harus mulai berpikir untuk mengambil langkah yang lebih progresif dalam hubungannya dengan negara-negara Pasifik Selatan. Saya sepakat dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada awal Desember lalu, bahwa Indonesia tidak akan diam jika Vanuatu terus begitu. Itu pernyataan yang harus sering disuarakan Indonesia.(*)

Kemenlu Yang Menohok Hati


Ada yang terasa menohok ketika acara Seminar Indonesia Menyongsong Masyarakat ASEAN 2015 yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dalam sambutan pembukaan, Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, Ir. H. Baharuddin, MM yang mewakili Plt. Bupati mengatakan:

“Ini adalah hari yang harus dikenang. Saya telah menjadi pejabat di Maros lebih 10 tahun. Inilah pertama kalinya Kementerian  Luar Negeri RI melakukan kegiatan seperti ini disini”.

Kabupaten Maros bukanlah daerah pedalaman, atau wilayah yang jauh dari Kota Makassar, ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Kota ini hanya berjarak 30 km dari pusat kota Makassar, dan dapat ditempuh dengan waktu 20-30 menit melalui jalan tol.

Bahkan, bandara internasional Sultan Hasanuddin itu letaknya di wilayah administratif Kabupaten Maros. Jika keluar dari bandara ini, kita akan mendapat perempatan. Belok kanan adalah akses menuju Maros, dengan waktu tempuh hanya 10-15 menit. Akses jalan mulus dan lebar.

Tetapi, Kementerian Luar Negeri RI setiap datang ke Sulsel untuk sosialisasi ASEAN Community selalu belok kiri menuju Kota Makassar. Begitu juga kementerian dan lembaga lain dari Jakarta.  Soal ASEAN Community semakin sering disosialisasikan, terutama menjelang implementasinya pada 1 Januari 2016 yang tinggal beberapa bulan lagi.

Masalah utama dalam implementasi ASEAN Community ini adalah sifatnya yang terlalu elitis.  Ini adalah forum kesepakatan para diplomat dan pemerintah pusat, dan diharapkan nantinya akan diaplikasikan dan diadopsi oleh pemerintah daerah dan masyarakat pada tataran implementasinya.  Akan tetapi, hingga hari-hari menjelang implementasinya, mayoritas entitas di daerah masih asing dengan ASEAN Community.

Saya membayangkan, sedangkan Kabupaten Maros yang waktu tempuh dari Makassar hanya 20-an menit itu begitu remang-remang dengan realitas ASEAN Community. Bagaimana pula dengan Kabupaten Luwu Timur yang membutuhkan waktu perjalanan 12 jam dengan bis malam, dan puluhan daerah lain di utara.