Bawa Sepeda di @IndonesiaGaruda dari Jepang

Kali ini saya bermaksud membawa sepeda ke Indonesia. Selama di Kyoto dalam tiga bulan terakhir saya memakai sepeda yang bisa dilipat, yang menurut saya lumayan bagus. Rasanya sayang kalau  harus ditinggalkan.

Saya pernah mendengar bahwa dalam penerbangan, baik domestik maupun internasional, sepeda masuk kategori sport equipment. Perlakuannya sama seperti papan seluncur. Di Garuda Indonesia, membawanya di pesawat tidak dikenakan biaya bagasi, sama seperti alat musik. Informasi resmi tentang ketentuan bagasi dapat dilihat disini. Lihat di bagian Peralatan Olahraga.

Pertanyaannya, bagaimana seharusnya sepeda itu diperlakukan sehingga memenuhi ketentuan bagasi gratis?

Di website tercantum ukuran kotak yang diperbolehkan. Dengan demikian, saya awalnya berasumsi bahwa ia harus dimasukkan ke dalam kotak karton. Tapi, kenapa papan seluncur (surfing) sering kita lihat dibawa tanpa dimasukkan ke dalam box ya?

Jika harus dimasukkan box juga repot. Mencari box yang sesuai ukuran seperti tercantum pada website Garuda tentu tidak mudah.

Maka, untuk memastikan bisa dibawa tanpa masalah berarti, saya mulai mencari informasi.

Komunikasi dengan sosial media Garuda menyebutkan bahwa harus dimasukkan dalam kotak karton. Saya bertanya ke teman di Garuda juga informasinya sama, bahkan dia bilang sebaiknya diwrapping. Saya berpikir, yang diwrapping “sepedanya” atau “box-nya” ya?

Tas Sepeda

Di Jepang, pengguna sepeda lipat akrab dengan tas (namanya Rinko Bukuro). Tas ini adalah perlengkapan wajib jika ingin membawa sepeda di kereta: dilipat, lalu dimasukkan ke Rinko Bukuru, tidak boleh dalam keadaan polos.

Saya lalu bertanya ke kantor Garuda Jepang. Apakah bisa jika sepeda itu saya masukkan ke rinko bukuro dan bukan dalam kotak karton. Jawabnya, bisa. Meskipun demikian, karena sumber informasi yang bervariasi, saya berniat untuk menggunakan tas dan juga me-wrapping di Bandara nanti.

Jadi saya mencari rinko bukuro yang sesuai. Di Kyoto, toko-toko sepeda besar umumnya menjual berbagai macam varian rinko. Saya mendatangi toko Asahi Base Bycicle di daerah Takano. Ini tidak jauh dari apato saya dulu. Untuk memastikan bisa masuk ke dalam rinko bukuro, saya membawa serta sepeda ke toko itu.

Pelayan di toko sangat ramah. Ia mengajak saya ke lantai 2 dan menunjukkan berbagai macam rinko, dengan harga bervariasi. Yang paling murah 2.900 Yen. Ada yang harganya sampai 10.000 Yen. Saya memilih yang paling murah dan meminta untuk dicoba dulu. Maka sepeda saya dilipat dan coba di masukkan ke Rinko itu. Cocok. Jadi saya mengambilnya.

Dari Kyoto ke Bandara Kansai di Osaka lumayan jauh, tetapi ada bermacam pilihan transportasi: kalau kita membawa banyak barang atau bagasi berat, yang paling efisien adalah menggunakan Shuttle service. Kita order tiga hari sebelumnya, dan akan dijemput di tempat tinggal. Pilihan lain adalah kereta cepat dari Stasiun Kyoto, atau menggunakan bus dari dekat Stasiun Kyoto.

Saya mencoba Shutle service. Pada saat reservasi, saya sampaikan bahwa saya akan membawa sepeda. Ternyata, kedua perusahaan layanan shutle service yang ada di Kyoto (MK Taxi dan Yasaka Shutle) tidak diperkenankan membawa sepeda, meskipun dilipat dimasukan tas.

Di website JR West (perusahaan kereta api), disebutkan bahwa boleh membawa sepeda di kereta, namun harus masuk rinko. Untuk memastikan, saya bertanya langsung ke counter information di Kyoto Station dan menanyakan hal ini. Benar. Katanya boleh. Nanti sepeda itu bisa diletakkan di tempat bagasi di kereta.

Maka, pada hari “H”, sepeda saya masukan rinko. Bisa ditenteng dan ditaruh di punggung sebagaimana halnya tas selempang ukuran jumbo. Tentu saja lumayan berat, sekitar 15 kg.

Saya menuju Stasiun Kyoto menggunakan taksi (lumayan mahal dibanding menggunakan Subway). Sebenarnya, jika hanya sepeda yang dibawa, atau ada teman perjalanan yang bisa bantu bawakan barang lain, menggunakan Subway jauh lebih efisien. Sebagai perbandingan, tarif Subway dari tempat saya ke Stasiun Kyoto hanya 260 Yen. Sedangkan dengan taksi, tarifnya sampai 2.100 Yen. Keuntungannya, taksi mengambil saya di depan apato, jadi tidak perlu berjalan ke stasiun Subway yang cukup jauh.

Tiba di stasiun, saya naik kereta tanpa kesulitan. Hanya berjalan menuju peron saja yang harus terseok-seok: membawa tas ransel, 1 bagasi pakaian berukuran besar (kopornya beroda), membawa 1 box sedang berisi buku-buku (saya taruh di atas kopor), dan sepeda dalam tas yang diselempangkan di punggung.

Begitu kereta jalan, rasanya lega. Tahap pertama membawa kereta teratasi.

Tiba di bandara, kembali saya harus terseok-seok, tampak sangat rempong dengan barang sebegitu banyak. Tetapi begitu ketemu trolley, masalah selesai. Semua barang itu muat 1 trolley dan saya bisa ke lantai-lantai atas (tempat check-in internasional di Bandara Kansai) tanpa kesulitan. Lift memang didesain untuk penggunan berbarang banyak.

Sebelum ke tempat wrapping, saya langsung ke counter check-in dulu. Saya pikir, nantilah jika petugas check-in meminta di-wrapping baru saya lakukan.

Di counter check-in Garuda, petugas nampaknya familiar dengan barang bawaan saya. Si mbak Jepang yang cantik hanya memastikan: “is this bicycle, Sir?”. Setelah itu, ia memproses bagasi tanpa masalah.

Begitu semua barang masuk bagasi, lega rasanya.

Sore harinya, setelah tujuh jam penerbangan non stop ke Denpasar, sepeda itu telah ada di Denpasar. Beberapa saat lalu, sepeda itu juga baru saja masuk ke bagasi untuk ke Makassar.

Dan semuanya gratis!

Rekomendasi untuk Garuda

Jika boleh tambah saran, Garuda Indonesia sebaiknya menambahkan informasi di website-nya tentang ketentuan bagasi. Untuk sepeda, bisa dimasukkan ke dalam tas sepeda (Rinko Bukuru kalau di Jepang). Ini akan sangat membantu persiapan penumpang yang hendak bawa sepeda, terutama mengurangi kebingungan sebelum keberangkatan.(*)

Jepang dan Strategi Keamanan Internasional Baru

Jepang dan Amerika Serikat menandatangani Perjanjian Keamanan pada 8 September 1951. Traktat yang secara formal bernama The Security Treaty Between Japan and United States (Nipponkoku to Amerikagasshūkoku to no aida no anzen hoshōjōyaku) itu berisi lima pasal, intinya adalah Jepang menempatkan Amerika Serikat sebagai payung keamanan.

Sebagai negara yang kalah perang, Jepang sebelumnya harus bersedia dilucuti secara menyeluruh. Negara ini tidak lagi diperkenankan memiliki angkatan bersenjata yang memiliki kemampuan menyerang, kecuali sedikit kekuatan untuk membela diri. Komitmen perlucutan yang tertuang pada pasal 9 konstitusi tahun 1947 itu berdampak pada “lemah”-nya posisi keamanan Jepang secara relatif dalam berinteraksi dengan kekuatan eksternal.

Pada 2014, Shinzo Abe menginisiasi suatu langkah untuk menginterpretasi ulang pasal tersebut. Setelah melalui serangkaian debat politik, dan dibayang-bayangi oleh kekhawatiran kembalinya negara agresif sebagaimana tahun 1940-an, parlemen akhirnya menyetujui interpretasi tersebut.

Hasilnya, angkatan bersenjata yang sebelumnya hanya boleh memiliki kekuatan membela diri (Self Defence Force) kini diperkenankan untuk meningkatkan kapasitas. Jepang sekarang boleh “terlibat membantu sekutunya yang diserang oleh negara lain”. Amerika Serikat memberi persetujuan, meskipun China memprotes keras atas alasan historis.

Arsitektur Regional Yang Tidak Pasti

Perdana Menteri Abe memilih cara “mengubah konstitusi” yang tidak lazim. Sesuai ketentuan pasal 96 konstitusi, amandemen dapat diadopsi jika memperoleh persetujuan minimal 2/3 suara parlemen, dan didukung oleh lebih 50% suara rakyat melalui referendum.

Alih-alih memilih jalan yang pasti kompleks itu, Abe menghindari mengubah konstitusi. Namun, ia melakukan interpretasi ulang terhadap pasal 9. Cara ini hanya membutuhkan dukungan 19 suara anggota kabinet saja. Selanjutnya, undang-undang baru yang mengacu pada reinterpretasi itu hanya butuh seperdua suara dukungan parlemen, baik dari majelis tinggi maupun majelis rendah.

Alasan utama mengadopsi kebijakan keamanan baru ini adalah dinamika keamanan regional yang semakin meningkat. Pada satu sisi, China semakin menunjukkan agresifitas politik internasional, dengan meningkatkan upaya klaim wilayah terhadap Laut China Selatan melalui “teori sembilan titik” yang diakuinya sepihak.

Selain itu, Korea Utara dibawah rejim Kim Jong Un terus melakukan provokasi regional melalui serangkaian pengembangan senjata nuklir.

Sementara di dalam negeri, eksistensi pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa terus menuai kritik. Amerika Serikat juga memiliki orientasi baru terhadap kawasan Asia Timur dan cenderung menghindari benturan dengan China.

Hubungan Jepang dengan Korea Selatan juga masih diwarnai ketidakstabilan. Kedua pihak saling mengakui eksistensi sebagai “tetangga strategis”. Akan tetapi, sengketa terhadap kepemilikan wilayah di Pulau Takeshima, serta sejarah masa lalu yang belum selesai, masih menjadi faktor yang terus mengganjal hubungan keduanya.

Kedua negara memang sama-sama sekutu keamanan Amerika Serikat. Namun, perhatian Washington sedang terbelah antara konsolidasi dalam negeri dan perhatian terhadap Timur Tengah yang masih belum sepenuhnya terkendali.

Arsitektur keamanan regional seperti itulah yang membuat Jepang berada pada situasi ketidakpastian jangka panjang. Di sisi lain, setelah 25 tahun bangkit dari kehancuran paska perang dan kembali ke dunia internasional sebagai “negara normal”, sudah saatnya Tokyo meneguhkan kembali peran global Jepang.

Ambisi Internasional Jepang

Pada tahun 2006, Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Aso, menyampaikan pidato monumental berjudul “The Arc of Freedom and Prosperity: Japan’s Expanding Diplomatic Horizon”. Pidato yang disampaikan pada Seminar yang diselenggarakan oleh The Japan Institute of International Affairs tersebut menjadi diskusi dikalangan akademisi dan praktisi hubungan luar negeri Jepang.

Pidato Aso mengandung dua pesan penting.

Pertama, “value oriented diplomacy”. Menurut Aso, selama berpuluh tahun, orientasi utama politik luar negeri Jepang adalah memperat hubungan dengan Amerika Serikat, dan terus membina hubungan baik dengan tetangga terdekat, terutama China, Korea Selatan, dan Rusia.

Kini tiba saatnya bagi Jepang untuk menambahkan pilar baru dalam politik luar negeri. Sebagai negara yang selama puluhan tahun konsisten menjaga demokrasi, memajukan hak asasi manusia, menjaga perdamaian, dan menjadi role model ekonomi pasar, sudah saatnya Jepang menjadi pelopor dalam penyebaran nilai-nilai universal tersebut.

Kedua, “the arc of freedom and prosperity”. Kawasan Eurasia (yang secara geografis membentuk pola lengkungan/arc) terus berkembang menjadi demokratis. Jepang dapat dan harus berperan untuk mendorong kebebasan (sebagai landasan demokrasi) yang diiringi dengan kesejahteraan di wilayah ini.

Alasan utama Taro Aso adalah Jepang telah banyak belajar dari sejarah. Negara ini mengalami berbagai pengalaman yang pernah dialami oleh negara manapun. Kini, Jepang telah cukup dewasa untuk menjalankan peran global tersebut.

Demokrasi dan Keamanan

Apa yang disampaikan Taro Aso direspon serius di dalam negeri. Puncaknya adalah pesan tahun baru 2015 yang disampaikan oleh Kaisar Jepang, Akihito. Memasuki tahun ke-70 paska perang dunia, Kaisar meminta agar semua pihak belajar dari berbagai kesalahan masa lalu dan merumuskan arah baru bangsa.

Pada hari yang sama, Perdana Menteri Shinzo Abe “menerjemahkan” pesan Kaisar tersebut dan menekankan perlunya segera diimplementasikan gagasan “Jepang Baru”, yang pada dasarnya mengkristalisasi pandangan Taro Aso sejak 2006 lalu.

Demokrasi dan keamanan mungkin merupakan terminologi yang saling bertentangan. Akan tetapi, dalam sejarah modern kedua konsep ini sebenarnya berada pada ruang yang sama.

Ketika Amerika Serikat memulai kampanye global demokratisasi, program bantuan demokrasi itu merupakan elemen dari operasi militer dan keamanan di seluruh dunia.

Hal itulah yang nampaknya memicu Jepang untuk mengembalikan posisi militer dan kapabilitas pertahanannya melalui adopsi kebijakan keamanan baru. Pada satu sisi, negara ini perlu mengimbangi manuver agresif tetangganya, sementara pada saat yang sama melakukan penetrasi non militer untuk memastikan pengaruh regional dan internasional.

Tentu saja, pandangan sumir seperti ini akan membuka ruang debat menarik. Tetapi, dengan berbekal data ekonomi politik, dan telaah tentang strategi politik luar negeri Jepang dalam beberapa tahun terakhir, kita akan menyaksikan interaksi menarik yang melibatkan kepentingan global Jepang, setidaknya di lengkungan Eurasia.(*)

Rencana Kaisar Akihito Mengundurkan Diri

Kaisar Jepang, Akihito, akan mengundurkan diri. Rencana ini telah terdengar sejak tahun lalu, meskipun tidak dapat terkonfirmasi. Pada Juni 2016, sempat terdengar kabar dari dalam Istana kekaisaran tentang desas-desus rencana ini. Namun pejabat resmi Istana Kekaisaran Jepang enggan untuk mengkonfirmasinya.

Banyak kalangan yang gamang. Pengunduran diri seorang kaisar yang masih hidup di Jepang terakhir terjadi sekitar 200 tahun lalu.  Ketika itu, Kaisar Kokaku mengundurkan diri pada tahun 1817. Sehingga, ketika kabar ini merebak, banyak kalangan menganggapnya sebagai hal luar biasa. Karena sangat tidak lazim, sebagian lagi menganggapnya sebagai isu.

Namun demikian, berita itu sempat dilansir oleh NHK, badan penyiaran Jepang yang memiliki kredibilitas tinggi.

Isu menjadi kenyataan, ketika pada Mei 2017 lalu, Pemerintah Jepang mengajukan rancangan undang-undang tentang pengunduran diri Kaisar Akihito.  Juga rencana mengalihkan kekuasaan kekaisaran kepada anak pertamanya, Pangeran Naruhito. Pada bulan Juni 2017, rancangan undang-undang itu diloloskan oleh parlemen Jepang (Diet). Pemerintah Jepang diperintahkan untuk mempersiapkan proses transisi kekuasaan kaisar.

Pengunduran diri ini menjadi semakin jelas, ketika pada Jum’at, 1 Desember 2017, Dewan Rumah Tangga Kekaisaran mengadakan rapat untuk mulai mempersiapkan seremoni dan prosesi pengunduran diri Kaisar Akihito. Sekaligus juga pengangkatan Pangeran Naruhito menjadi Kaisar yang baru. Proses ini perlu dipersiapkan sejak dini, mengingat ini bukanlah peristiwa lazim. Peristiwa yang sebelumnya terjadi pada 200 tahun lalu adalah sangat langka.

Akihito, Kaisar Rendah Hati

Dalam tradisi Jepang, kaisar adalah sentra kekuasaan negara dan simbol pemersatu masyarakat. Kaisar dijuluki “Tenno” yang berarti “memiliki kedaulatan atas surga”. Sepanjang sejarah Jepang, fungsi kaisar melalui dinamika. Sejak tahun 1947 (yaitu sejak Jepang mengadopsi konstitusi baru yang dirancang oleh Komando Pasukan Sekutu pimpinan Amerika Serikat), Kaisar Jepang dinyatakan sebagai “simbol kepala negara”, yang tidak lagi memiliki kekuasaan eksekutif.

Akihito mewarisi kekuasaan kaisar dari ayahnya, Hirohito, yang melewati masa-masa tersulit Jepang modern. Hirohito adalah kaisar yang secara langsung mengumumkan melalui radio penyerahan diri Jepang sebagai pertanda kekalahan dalam Perang Dunia II. Komandu Pasukan Sekutu di Asia Pasifik dibawah pimpinan Jenderal Mac Arthur yang kemudian datang dan mengubah banyak hal di dalam negeri Jepang (termasuk menulis konstitusi baru), menyadari pentingnya posisi Kaisar dalam masyarakat Jepang. Sehingga, lembaga ini tidak disentuh secara signifikan.

Hirohito terus menjalankan kekuasaan kaisar hingga akhir hayatnya pada 1989. Akihito yang menggantikannya mendapatkan gelaran Heishei, yang berarti “kedamaian dimana-mana”. Dalam tradisi Jepang, sebutan era kekaisaran ini akan diberikan kepada kaisar setelah wafatnya. Gelar ini berkaitan dengan upaya yang ia lakukan dalam meneruskan upaya ayahnya untuk mengembalikan kejayaan Jepang setelah kalah perang, dan kembali ke tatanan masyarakat internasional yang penuh perdamaian.

Akihito dikenal sebagai kaisar dengan karakter dan gaya kepemimpinan yang berbeda dengan ayahnya, bahkan kaisar-kaisar sebelumnya. Ia memiliki karakter rendah hati (down to earth), mendobrak beberapa kebiasaan yang diwariskan turun-temurun dalam tradisi kekaisaran Jepang.

Pada bulan April 1959, Akihito memutuskan untuk menikah dengan Michiko Shoda. Perkawinan ini mendobrak tradisi kekaisaran yang telah dipertahankan selama 2.600 tahun, dimana Michiko adalah rakyat biasa yang bukan berasal dari keturunan bangsawan.

Pada bulan Juni 2016, Akihito menyampaikan pidato televisi yang sangat langka. Dalam catatan, sejak tahun 1945, hanya ada 3 kali pidato kaisar didepan umum, dua lainnya adalah pidato Kaisar Hirohito yang menyatakan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, serta Pidato Akihito pada 2011 ketika terjadi bencana tsunami di Fukushima.

Pidato Akihito pada 2016 juga merupakan hal tidak lazim, dimana dia secara terbuka mengutarakan kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan dirinya sehingga dapat mengganggu tugas-tugasnya memimpin negara. Adalah tidak lazim seorang Kaisar mengungkapkan persoalan kesehatan dirinya kepada publik. Ayahnya, Hirohito, diketahui mengidap penyakit yang diumumkan terbuka hanya setelah wafatnya.

Akihito juga secara berulangkali menyatakan penyesalannya atas apa yang telah dilakukan Jepang selama Perang Dunia II. Ia mencatatnya sebagai peristiwa kelam yang tidak perlu terjadi lagi, dan ia mendorong agar Jepang menjadi bangsa yang menghilangkan sikap agresif dalam hubungan internasional. Kaisar Akihito mengunjungi China pada tahun 1992 (suatu kunjungan pertama kali dari kalangan monarki Jepang, dan banyak memicu kontroversi di dalam negeri). Meskipun Kaisar tidak meminta maaf, namun ia secara terang menyatakan kesedihannya atas perang yang terjadi pada masa lalu antara kedua negara.

Dampak Pengunduran Diri

Apa yang akan terjadi jika Akihito mengundurkan diri?

Secara fundamental, dari sisi politik tidak akan banyak perubahan. Jepang memang dikenal sebagai negara monarki, yang berarti memiliki basis kekuasaan raja atau kaisar yang diwariskan turun-temurun. Akan tetapi kekuasaan kaisar telah dibatasi sampai pada titik paling rendah, sehingga hanya menjadi simbol pemersatu bangsa saja.

Meskipun demikian, makna kekuasaan simbolik kaisar bukanlah sesuatu yang tidak bermakna. Justru bagi banyak orang Jepang, posisi kaisar yang demikian itu merupakan kekuatan tersendiri. Kaisar akan menjadi tempat terakhir untuk mengambil keputusan ketika terjadi kegagalan mencapai konsensus.

Keputusan kaisar untuk mengundurkan diri sebelum waktunya dapat diinterpretasikan banyak hal. Dan juga mendatangkan banyak spekulasi.

Pada satu sisi, hal ini menunjukkan sikap kaisar yang menyadari perkembangan jaman, modernisasi yang semakin maju, dan penerimaan publik terhadap institusi kekaisaran yang makin turun. Namun di sisi lain, hal ini dapat juga diartikan sebagai respon terhadap kondisi aktual diri kaisar yang memang secara fisik mulai menurun secara alamiah.

Dibalik itu, sebagian kalangan juga meramalkan bahwa hal ini berkaitan dengan isu perbedaan pendapat dikalangan istana kekaisaran sendiri berkaitan masa depan penerus kaisar.

Sebagaimana diketahui, pewaris tahta kekaisaran Jepang setelah Kaisar Akihito adalah putranya, Pangeran Naruhito. Tidak ada debat, putra pertama Kaisar Akihito dan Permaisuri Michiko ini akan melanjutkan tahta.

Pangeran Naruhito hanya mempunyai seorang anak, seorang perempuan bernama Putri Aiko. Ini menimbulkan debat, apakah Putri Aiko (yang lahir pada 2001) akan mewarisi tahta kelak?

Undang-undang Kekaisaran Jepang 1947 menganut sistem Agnatic Primogeniture, dimana tahta diturunkan kepada garis darah laki-laki. Bukan Absolute Primogeniture (yaitu keturunan pertama, terlepas jenis kelaminnya).

Nampaknya, Kaisar Akihito menyadari kontroversi ini, dan ingin memberi ruang dialog sejak awal. Ia tahu, bahwa ketika tahta diturunkan kepada anaknya, Pangeran Naruhito, saat itu juga akan ada pengukuhan mengenai siapa yang akan menjadi pewaris selanjutnya.

Selain hal-hal itu, dampak sosial dan politik dari pengunduran diri sebagai kaisar tentu tidak banyak. Namun demikian, rakyat Jepang akan selalu mengenang Kaisar Akihito, sang Putra Matahari, sebagai sosok yang membawa pembaharuan Jepang modern dengan kerendahan hatinya yang mengagumkan.(*)

Yuri Fujikawa, Terlalu cantik untuk jadi politisi

Namanya Yuri Fujikawa.  Ia lahir pada tanggal 8 Maret 1980.  Mungkin hanya kebetulan, tetapi sejak tahun 1975 tanggal ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai Hari Perempuan Internasional (International Women Day).

Ayahnya adalah seorang wakil dewan kota.  Yuri membantu kampanye ayahnya dalam pemilihan umum.  Tetapi ayahnya kalah.  Inilah yang memicu keinginan Yuri untuk terjun ke dunia politik.  Pada awalnya, kedua orang tua Yuri menolak anaknya terjun ke politik.  Namun, setelah memohon bahkan melakukan zairei (berlutut dan memohon dalam tradisi Jepang).

Begitu memasuki dunia politik dan terpilih sebagai anggota dewan kota, Yuri kemudian lebih dikenal karena sosoknya yang cantik ketimbang aktivitas politiknya.

Pada bulan April 2009, Yuri menempati posisi teratas sebagai “Politisi Wanita Paling Cantik” menurut Majalah 20Minutos di Spanyol. Hal ini menjadi pembicaraan dalam negeri Jepang. Publik menilai, ia telah mencapai popularitas global. Namun juga disayangkan karena popularitas itu berkaitan dengan kecantikan, bukan karena aktivitas politiknya.

Tantangan Politisi Wanita

Kondisi fisikal memang menjadi tantangan tersendiri bagi wanita yang berkiprah di ranah publik. Di satu sisi, ada anggapan umum bahwa seorang pejabat publik seharusnya memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai bidangnya. Sementara atribut-atribut fisikal (misalnya tampan, charming, atau cantik dan menawan) adalah bonus semata-mata.

Tetapi, publik (khususnya media massa), lebih senang mengeksplorasi aspek-aspek fisikal ini. Kita lihat, bagaimana Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, menjadi sangat populer karena charming. Ia selalu diberitakan karena hal ini, respon dan reaksi tokoh-tokoh dunia terhadap ketampanannya. Hanya sedikit debat publik tentang kebijakan politiknya.

Tentu saja ini tidak sepenuhnya salah. Bukan hal buruk memiliki pejabat publik yang keren dan rupawan. Akan tetapi, ada titik rentan pada aspek fisikal ini. Dalam banyak kasus, penampilan dan bentuk fisik demikian dianggap rentan terhadap gosip bahkan skandal.

Yuri pernah mendapatkan kritikan keras karena penampilannya dalam video promosi pariwisata Kota Hachinohe. Ia menggunakan bikini yang terlalu minim, sehingga ia dikritik sebagai “terlalu cantik untuk menjadi politisi”.

Pada kesempatan lain, ia menjadi bahan pemberitaan karena tertangkap kamera pada suatu pagi.  Saat itu, ia baru saja keluar dari hotel bersama seorang politisi muda yang telah memiliki istri dan anak. Ketimpangan media begitu terasa, ketika dirinya yang wanitalah yang menjadi fokus, dan bukannya si politisi yang telah berkeluarga yang bersamanya itu.

Ketika berbicara tentang standar etik dalam ranah publik, figur wanita selalu saja menghadapi sorotan lebih. Dan itu kurang adil.(*)