Menanti Penyelesaian “Khashoggi’s Gate”

Terbunuhnya Jamal Khashoggi adalah skandal yang rumit, meskipun kasus ini relatif tidak sulit. Rumit, karena diduga ada banyak pihak dengan otoritas tinggi di dalam Arab Saudi yang diduga terlibat, atau setidaknya diharapkan bertanggung jawab.

Setelah 26 hari menghilang dan meninggalkan spekulasi, baik otoritas Turki maupun pihak Arab Saudi mulai sepakat pada satu titik: “Jamal Khashoggi telah menjadi korban pembunuhan yang direncanakan”. Persoalannya adalah seberapa jauh kaitan rencana tersebut dengan pihak berwenang, dan seperti apa solusi yang akan diajukan?

Pada masa-masa awal ketika Khashoggi dinyatakan hilang, para analis memulai dengan sikap skeptis. Meskipun ada indikasi kuat bahwa Khashoggi terbunuh, namun banyak pihak memperkirakan kasusnya akan mengalami peti es untuk waktu lama, hingga terabaikan begitu saja tanpa jalan keluar.

Nampaknya, premis ini perlu direvisi. Di satu sisi, upaya menghilangkan Khashoggi patut diduga memang direncanakan. Namun di sisi lain, ada dugaan kuat bahwa pelaku dan perencana adalah kelompok yang tidak cukup profesional dalam dunia “black ops” dan klandestin. Dalam operasi intelijen profesional, menghilangkan seseorang bisa dilakukan dengan niat untuk “benar-benar menghilangkan”, tapi bisa juga dilancarkan dengan niat “menghilangkan untuk ketahuan”.

Nampaknya, upaya penghilangan Khashoggi dilakukan dengan skenario kedua, dia dihilangkan dengan maksud untuk ketahuan. Siapapun yang berada dibalik rencana ini nampaknya tidak benar-benar hendak membungkam Khashoggi, tetapi mengharapkan efek drama dari hilangnya Khashoggi. Dari titik inilah kita bisa berangkat untuk menjelaskan dampak yang mungkin ditimbulkan.

Ancaman Khashoggi

Semasa hidupnya, Khashoggi memang dikenal sebagai jurnalis kritis. Dalam setahun terakhir, sikap kritisnya mengarah ke lingkungan monarki Saudi. Label sebagai jurnalis adalah pilihan tepat untuk mengharapkan atensi dunia, mengingat gerakan keterbukaan yang dewasa ini makin dominan.

Khashoggi menulis beberapa artikel yang mengkritik sistem monarki Saudi yang memberangus kebebasan dan membatasi hak-hak sipil. Dalam artikel yang diterbitkan oleh Washington Post pada 17 Oktober 2018 (15 hari setelah ia dinyatakan hilang), Khashoggi mengemukakan bagaimana rejim Saudi yang akan diwariskan kepada Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman didesain untuk melanggengkan otoritarianisme.

Arab Saudi, dalam perspektif Khashoggi, adalah rejim yang tidak memberi ruang bagi kebebasan berekspresi. Dirinya mengacu pada laporan “Freedom in The World 2018” yang dirilis setiap tahun oleh Freedom House.

Dalam laporan edisi 2018 ini, tampak jelas tidak ada perubahan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Hanya ada 1 negara Timur Tengah yang berada pada status “free”, yaitu Tunisia. Negara ini bertransisi menuju demokrasi seiring gerakan Arab Spring pada Januari 2011.

Di barisan berikutnya, hanya ada 4 negara Timur Tengah yang dikategorikan “partly free”, yaitu: Maroko, Yordania, Lebanon, dan Kuwait. Selebihnya, negara-negara Timur Tengah dianggap “not free”, termasuk Arab Saudi.

Negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, nampak gamang dengan situasi di Arab Saudi. Pilihan untuk demokratisasi di negara ini sangat terbatas. Dengan skor indek kebebasan yang hanya berada pada angka 7 (dari maksimum 100 untuk status paling bebas), maka upaya mendorong keterbukaan, memastikan jaminan hak-hak sipil dalam bersuara, dan mendorong kebebasan sipil akan menghadapi tentangan berat.  Dibutuhkan political will dilevel rejim, dan hal ini akan sulit diperoleh tanpa perubahan rejim.

Sementara itu, strategi “regime change” yang menjadi idola gerakan demokratisasi di seluruh dunia tidak bisa dilakukan di Arab Saudi tanpa efek guncangan yang penuh ancaman ketidakpastian. Amerika Serikat dan negara-negara Barat akan menjadikan strategi ini sebagai pilihan terakhir.

Efek bagi Demokratisasi

“The Khasoggi’s Show” adalah pilihan tepat untuk menempatkan diskursus transisi demokrasi di atas meja. Tentu saja, model transisi yang bisa ditawarkan adalah pola lunak yang berorientasi pada transformasi, dimana aktor dan elit tetap menjadi pelaku utama, namun dengan sistem baru yang lebih terbuka.

Faktor Amerika Serikat dan hubungan Riyadh – Washington selalu menjadi koin penting dalam setiap wacana transformasi. Begitu totalnya kontrol Arab Saudi terhadap minyak, menyebabkan Amerika tidak pernah dapat berbuat banyak dalam isu demokrasi.

Sejak memulai aliansi pada 1943, baik AS maupun Arab Saudi tidak pernah bisa sepakat dalam tema-tema tradisional, yaitu: isu Israel, minyak, dan Iran. Kedekatan dan kerenggangan hubungan kedua negara selalu disebabkan oleh ketiga variabel tersebut.

Bagi Arab Saudi, kehadiran sosok seperti Khashoggi dan kritiknya terhadap kebebasan dan demokrasi seharusnya bukan hal baru.  Bahkan, berbagai telaah akademik yang secara terbuka mengkritik rejim-rejim monarki di Timur Tengah terus diproduksi (lihat misalnya Joseph Kostiner, 2010). Namun, harapan bagi demokratisasi tidak kunjung datang.

Paska serangan teroris di New York pada 11 September 2001 (9/11), Amerika sempat melancarkan upaya promosi demokrasi melalui serangkaian kebijakan luar negeri.  Akan tetapi, seperti dapat diduga sebelumnya, upaya tersebut tidak membuahkan hasil apapun.  Sebagaimana dilansir pada Freedom in The World 2018, alih-alih negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara yang bertransisi, justru trend global sendiri sedang suram.  Tidaklah keliru, Freedom House memberi judul “Democracy in Crisis” untuk laporan terbarunya.

Skeptisme terhadap upaya mencapai keterbukaan dan kebebasan di Timur Tengah bahkan dinyatakan terbuka oleh Asli Aydintasbas di Washington Post pada November 2017 dengan kalimat yang sedih: “In the middle east, the dream of democracy is dead”.

Martir dan Momentum

Terbunuhnya Khashoggi dapat menjadi momentum bagi upaya global untuk membuka keran-keran keterbukaan dan kebebasan di Timur Tengah.  Tidak semua, tentu saja.  Bagaimanapun, rejim-rejim berkuasa yang menikmati begitu dalamnya kemewahan dari sistem monarki yang membelenggu masyarakat sipil, tidak akan rela melepas berbagai privelese.  Akan tetapi, peristiwa ini dapat menjadi momentum global yang mempersatukan aktor-aktor utama dunia untuk terus menekan Arab Saudi.

Tentu saja skema munculnya martir yang menjadi momentum terlalu klasik.  Bahkan di negara yang melalui transisi damai sekalipun, kehadiran martir dapat mempercepat proses.  Di Indonesia pada 1998, terbunuhnya tiga mahasiswa Universitas Trisakti terbukti mampu membakar emosi massa yang berakhir dengan perubahan rejim.  Begitu pula ketika Tunisia melalui transisi pada Januari 2011, perlu diawali dengan terbunuhnya Bouazizi pada Desember 2010.

Akan tetapi, martir dan momentum biasanya hadir setelah ada gelagat sosial politik (dan ekonomi) yang dapat menjadi lahan subur menggerakkan reformasi atau bahkan revolusi.  Hal itu yang belum tampak di negara-negara monarki absolut di Timur Tengah. Dan, Khashoggi’s Gate masih akan menyisakan pertanyaan besar: untuk apa ia dihilangkan?(*)

Menlu Marty Tersandung Maaf?

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dianggap melakukan kebohongan publik. Ia mengatakan bahwa Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia sudah meminta maaf sehubungan kasus eksekusi Ruyati. Namun, Dubes Arab Saudi, Abdulrahman Mohamed Amen Al-Khayyat, membantah tegas. Menurut Abdulrahman, baik dirinya maupun pemerintahnya tidak pernah meminta maaf soal kasus tersebut.

Jika hubungan dua negara berada dalam ketegangan, kondisi psikologis warga biasanya ikut tersulut. Dalam diplomasi formal, pernyataan meminta maaf merupakan bentuk komunikasi yang dapat meredam gejolak. Seandainya apa yang disampaikan Menlu Marty benar adanya (bahwa pihak Arab Saudi sudah meminta maaf), gejolak masyarakat bisa diredam.

Akan tetapi, masalahnya menjadi sangat berbeda jika pernyataan Menlu Marti tersebut dibantah. Hal ini dapat dianggap sebagai kebohongan publik. Diplomat kita dapat dianggap “lebih memihak Arab Saudi” sehingga menggunakan segala cara untuk menjaga hubungan baik dengan negara tersebut, walaupun harus membohongi publik sendiri.

Sementara bagi konstituen internasional, kebohongan (jika benar terjadi) yang dilakukan Menlu Marty dapat menjatuhkan wibawa diplomat kita dalam forum-forum multilateral. Dalam praktek diplomasi yang penuh etika dan tata perilaku, wibawa seorang diplomat adalah langkah awal yang penting untuk “memenangkan” negosiasi.

Marty Natalegawa adalah diplomat senior. Beliau telah malang-melintang dalam berbagai pengalaman diplomasi. Dia tahu pasti konsekuensi setiap pernyataan seorang diplomat. Dengan latar belakang demikian, layaklah jika kita bertanya, benarkah pernyataan Menlu Marty adalah kebohongan publik?

Prinsip Diplomasi

Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI tentang kasus perbedaan persepsi pernyataan maaf ini. Namun, tentu ada alasan cukup kuat bagi Menlu Marty untuk mengatakan bahwa Dubes Arab Saudi sudah “menyampaikan maaf” kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kemlu RI atas kasus Ruyati.

Sebaliknya, tentu saja ada alasan yang sama kuatnya bagi Dubes Abdulrahman yang menolak klaim Menlu Marty soal pernyataan maaf tersebut. Bagi seorang Dubes, menyampaikan permintaan maaf atas kebijakan negara yang diwakilinya adalah hal tabu. Ada prinsip klasik di dunia diplomasi, bahwa: “right or wrong is my country”.

Beberapa kemungkinan bisa diidentifikasi dalam kasus pernyataan maaf ini. Pertama, beda pemaknaan terhadap pilihan kata yang digunakan dalam berkomunikasi. Kedua, kepanikan menghadapi tekanan dan kritik publik yang demikian kuat dalam kasus Ruyati. Ketiga, sikap ambivalensi dalam diplomasi akibat kompleksitas isu utama dalam kasus Ruyati.

Persepsi Kata Maaf

Dalam praktek diplomasi oleh para diplomat dari negara berbeda, sangat lazim menggunakan bahasa ketiga yang sama-sama dimengerti, dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Seorang diplomat pantang berdiplomasi formal menggunakan bahasa negara lawan diplomasinya, sebab itu pertanda kelemahan dan mengakui keunggulan pihak lain.

Untuk konteks kasus Ruyati, mungkin saja Dubes Arab Saudi memang mengatakan bahwa “we are sorry”, tetapi maksudnya adalah “kami menyesal”” (atau turut bersimpati). Bukan “kami meminta maaf” atau “we ask your apologize”. Oleh diplomat-diplomat kita, pernyataan “we are sorry” itu diterjemahkan sebagai pernyataan maaf yang lazim dalam pergaulan sehari-hari.

Kata “sorry” dan “apologize” sama-sama bermakna “maaf” dalam bahasa Indonesia. Tetapi kedua kata ini mempunyai konteks berbeda. Kata pertama mengandung konotasi penyesalan atas apa yang terjadi, sedangkan kata kedua berkonotasi mengakui kesalahan atas apa yang telah dilakukan.

Kepanikan Diplomasi

Tetapi, karena kondisi psikologis yang sedang berada dalam tekanan publik, diplomat-diplomat Indonesia (khususnya Menlu Marty) menggeneralisasi makna kedua kata itu. Di sini tampak adanya sikap panik yang ditunjukkan oleh diplomat kita. Jika kepanikan ini memang terjadi, tentu sangat patut disayangkan. Sikap jernih dan hati-hati selalu menjadi prinsip utama dalam praktek diplomasi, dan tidak ada tempat bagi kekeliruan sekecil apapun.

Dalam kondisi dimana tekanan konstituen domestik begitu kuat, wajar jika kita berasumsi bahwa diplomat-diplomat Indonesia berada dalam ketegangan dan terjebak mengambil kesimpulan pragmatis. Akibatnya, diplomasi yang seharusnya bertujuan untuk mencapai kepentingan dalam hubungan luar negeri, terperosok pada upaya memenangkan hati konstituten domestik.

Indikasi ketegangan dan pragmatisme ini juga tampak dari pernyataan resmi Menlu Marty yang cenderung “meremehkan” upaya mantan Presiden (alm) Abdurrahman Wahid dalam kasus TKW di Arab Saudi sebelumnya. Pernyataan itu cenderung ditujukan untuk mengambil hati konstituen domestik, dan bukan untuk “memenangkan” negosiasi dengan Arab Saudi.

Secara teoritis, ada adagium populer: “politik luar negeri adalah perpanjangan politik domestik”. Seorang diplomat dapat bernegosiasi dan memenangkan diplomasi jika didukung oleh konstituen domestik. Namun, adalah hal yang keliru jika segala cara dihalalkan untuk memperoleh dukungan domestik tersebut.

Paradigma lama diplomasi menyebutkan “right or wrong, this is my country”. Dalam situasi yang makin terbuka dewasa ini, prinsip itu telah direvisi, bahwa: “this is my country. If it is wrong, I will make it right”. Menlu Marty tentu sangat paham prinsip ini. Tetapi, ketegangan memang bisa membuat keputusan panik.(*)