Huawei, diantara perang dagang China vs Amerika

Huawei adalah perusahaan teknologi telekomunikasi yang mulai beroperasi pada 1987. Pada awalnya, perusahaan yang berkantor pusat di Shenzhen, Guangdong, China ini hanya memproduksi sparepart handphone.

Lambat laut, Huawei merambah ke wilayah lebih luas dalam dunia Information Technology (IT), termasuk jaringan telekomunikasi dan perangkat telekomunikasi canggih.

Kemajuan pesat Huawei ditunjang oleh komitmen manajemen terhadap riset dan pengembangan (Research and Development, R&D). Dari sekitar 188.000 pekerjanya, sekitar 76.000 (atau 40%) diantaranya bekerja di seksi R&D. Perusahaan ini memiliki 21 lembaga riset di seluruh dunia, dan mengalokasikan US$ 13.8 Milyar untuk dana riset. Sebagai perbandingan, APBD DKI Jakarta tahun 2018 berada diangka US$ 6 Milyar.

Di Amerika Serikat saja, Huawei memiliki pusat R&D seluas 100.000 kaki persegi di Texas, dan 200.000 kaki persegi di Silicon Valley.

Dengan kapasitas yang begitu besar, wajarlah Huawei tercatat sebagai perusahaan raksasa telekomunikasi dunia. Menurut catatan, Huawei adalah perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di dunia setelah Apple.

Rebutan Teknologi 5G

Pada bulan Oktober 2018, Verizon Wireless asal Amerika memproklamirkan diri sebagai perusahaan pertama yang mengadopsi teknologi 5G. Verizon menggunakan 5G untuk mendukung akses internet rumahan.

Sebelumnya, untuk mendukung penggunaan pada ponsel, Verizon menggandeng Motorola, perusahaan ponsel Amerika, melalui modul tambahan bernama Moto Mod yang digunakan bersamaan dengan ponsel Motorola Z3. Moto Mod diperkenalkan pada awal Agustus 2018.

Pada bulan April 2019, Korea Selatan mengumumkan bahwa Samsung Galaxy S10 5G sebagai ponsel berteknologi 5G yang operasional. Dengan dukungan operator SK Telecom, KT, dan LG UPlus, Korsel mengklaim sebagai negara pertama yang mengadopsi 5G untuk ponsel komersial.

Disisi lain, China sendiri memiliki ambisi besar dalam perang teknologi 5G ini. Negara ini tercatat menguasai 3.400 paten teknologi 5G, disusul oleh Korea Selatan (2.051 paten), dan Amerika diposisi ketiga dengan 1.368 paten (CNN Indonesia).

Disinilah Huawei berperan. Dari total paten yang dipegang China, sebanyak 1.529 paten (hampir 50%) diantaranya berada di tangan Huawei. Angka ini saja telah mengungguli jumlah paten Amerika.

Pada 24 Januari 2019, Huawei secara resmi meluncurkan chipset revolusioner bernama Balong 5000. Produk ini mengguncang jagad 5G, dengan keunggulan yang dapat ditanam pada berbagai perangkat, mulai ponsel, modem, maupun perangkat mobile di kendaraan dan internet rumahan.

Dengan desain mungil dan tingkat integrasi tinggi, Balong 5000 mendukung konektivitas 2G, 3G, 4G, dan 5G dalam satu chip. Prosesor ini secara efektif akan mengurangi latensi dan konsumsi daya saat bertukar data antara mode yang berbeda, serta meningkatkan pengalaman pengguna pada tahap awal penyebaran 5G secara komersial (Tempo Tekno).

Berbagai tuduhan terhadap Huawei

Sejak dekade 2000-an, Huawei menghadapi berbagai serangan. Pendiri perusahaan ini adalah seorang mantan militer China, Ren Zhengfei. Perusahaan ini juga memperoleh berbagai fasilitas pemerintah China, baik bantuan modal maupun keringanan pajak.

Negara-negara Barat, khususnya Amerika dan sekutu intelijennya, menuding Huawei melakukan praktek pencurian data dari seluruh dunia. Huawei juga dituding melanggar hak kekayaan intelektual. Produk-produk Huawei dituding menggunakan formula, routine dan script dari pihak lain secara tidak sah.

Lebih dari itu, Huawei dituduh sebagai perpanjangan tangan pemerintah China. Produk yang dihasilkan dan teknologi yang dimiliki dituding memiliki kaitan dengan operasi intelijen dan pengumpulan data untuk kepentingan militer China.

Pada tahun 2005, lembaga think tank yang berpengaruh di Amerika, RAND Corporation, merilis laporan dugaan keterlibatan Huawei dengan pemerintah China. Perusahaan ini disinyalir mensuplai data intelijen dari seluruh dunia kepada otoritas China, sebagai imbalan atas dukungan perintah pada aktivitas bisnisnya.

Pada tahun 2007, pendiri Huawei diperiksa oleh FBI atas tuduhan bekerja sama dengan Iran yang sedang dijatuhi sanksi oleh Barat. Sementara dalam kaitannya dengan keamanan data, pemerintah Amerika Serikat secara resmi melarang penggunaan produk-produk Huawei dan ZTE (juga asal China), dengan alasan “dapat merusak kepentingan inti keamanan Amerika Serikat”.

Pada Maret 2013, putri Ren Zhengfei, Meng Wanzhou, diinvestigasi oleh Amerika Serikat atas tuduhan melakukan perdagangan dengan Iran yang sedang dijatuhi sanksi.

Kegerahan Amerika

Pemerintah Amerika Serikat nampaknya gerah dengan kehadiran dan dominasi China dalam arena 5G. Teknologi 5G adalah masa depan internet yang telah dimulai sekarang. Para analis mengakui, kekuasaan global masa depan akan ditentukan oleh kepemilikan terhadap teknologi internet terbaru.

Huawei tidak saja memproduksi ponsel dan perangkatnya. Perusahaan ini juga menguasai sekitar 40 – 60% jaringan internet di seluruh dunia, seperti dilansir oleh BBC Indonesia. Dengan kendali ini, Huawei dapat melumpuhkan jaringan komunikasi global. Hal ini sangat mengkhawatirkan Washington.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akhirnya secara terbuka menyatakan Huawei sebagai perusahaan terlarang untuk melakukan penjualan perangkat teknologi di Amerika Serikat.  Pada tanggal 15 Mei 2019, Trump memasukkan Huawei dan beberapa perusahaan China lainnya ke dalam daftar hitam (blacklist). Dampaknya, Huawei perlu lisensi khusus jika akan berbisnis dengan perusahaan Amerika.  Google, yang pada bulan September 2015 bekerja sama dengan Huawei untuk meluncurkan ponsel berbasis Android Nexus 6P, serta merta menghentikan kerja sama. Tidak hanya itu, Google bahkan menghentikan update operating system Android pada ponsel Huawei.

Sikap Amerika Serikat, oleh kebanyakan analis, dipercaya sebagai dampak dari perang dagang dengan China.  Trump yang tampil dengan kebijakan Chauvinistik nampaknya ingin mengembalikan kejayaan Amerika dengan dasar keyakinan dirinya yang konservatif.

Dampak tidak terduga

Dalam perspektif realisme, berbagai tekanan yang ditujukan pada Huawei nampaknya memiliki alasan kuat. Dengan kapasitas teknologi dan kemampuan bisnis yang begitu dominan, Huawei berpotensi menjadi rebutan.  Amerika Serikat, yang secara formal tidak mampu mengendalikan Huawei, memilih jalan penguasaan dengan tindakan pembatasan dan pelarangan. Suatu pendekatan yang sebenarnya tidak populer.

Mungkin pepatah “sesuatu yang tidak membunuhmu akan menjadikanmu makin kuat” terdengar klise. Tetapi bagi Huawei, klise itu adalah fakta. Perusahaan berbasis di China ini kena imbas perang dagang Amerika versus China. Alih-alih lebur, Huawei justru menggeliat dan menguat.

(2) AS – Jepang 1980-an: Pemerintah Yang Berlutut

(Sambungan dari Bagian 1)

Ilustrasi (Sumber: http://www.livetradingnews.com, credit to original source)

Pada bulan Mei 1981, Presiden Ronald Reagen bertemu Perdana Menteri Jepang, Zenko Suzuki.  Misi pertemuan ini hanya satu: mencari solusi bagi ancaman resesi berkelanjutan ekonomi AS.  Tawaran Reagen hanya satu, meminta Jepang mengurangi ekspor otomotif hingga 25% ke pasar AS.  Jika tawaran itu tidak dapat dipenuhi, maka sang gentleman Reagen akan pulang dengan malu, karena ia akan terpaksa meloloskan UU proteksi.  Sebagai seorang tokoh pengusung liberalisme, kebijakan ini tentu menjadi tamparan bagi dirinya, pemerintahannya, negaranya, dan kapitalisme yang diusungnya.

Tetapi Reagen memberi alasan realistis.  Pengurangan ekspor otomotif Jepang ke pasar AS akan memberi ruang bagi industri otomotif dalam negeri bernapas.  Mereka bisa melakukan pembenahan, me-recovery ekonomi, mengembalikan lapangan kerja, memberi ruang agar warga mempunyai penghasilan, dan mempertahankan daya beli masyarakat.  Menurut Reagen, jika ekspor Jepang tidak dikurangi, maka ia terpaksa melakukan proteksi.  Ini adalah ancaman yang jelas dan nyata bagi sektor otomotif Jepang yang sedang bergembira ria.

Perdana Menteri Suzuki tidak bisa mengambil keputusan saat itu, meskipun ia menyadari bahwa alasan yang diajukan oleh Reagen adalah rasional dan realistis. Ancaman resesi ekonomi AS bisa berdampak juga bagi perekonomian Jepang, mengingat AS adalah pasar utama bagi produk-produk otomotif Jepang.  Akan tetapi, Pemerintah Jepang, kata PM. Suzuki, tidak memiliki kuasa apapun untuk mendikte sektor swasta.

Rapat JAMA (Sumber: wikipedia, credit to source)

Ini negara liberal, negara yang perekonomiannya digerakkan oleh sektor swasta.  Ini model yang ditularkan oleh AS ke seluruh dunia, model yang didominasi oleh pihak yang kuat.  Mekanisme pasar adalah mekanisme pertarungan kuat-lemah.  Kalau kebetulan sektor otomotif Jepang menjadi pihak yang kuat, itu bukan karena desain pemerintah, itu terjadi karena keinginan alamiah pasar.  “Saya akan berbicara dengan pebisnis-pebisnis otomotif kami”, kata Suzuki dalam pertemuan itu.

Untung Ada Japan Inc.

Dalam konteks hubungan pemerintah-swasta, Jepang memiliki mekanisme yang unik.  Para pengamat, bahkan ahli-ahli Jepang sendiri, menyebutnya dengan model Japan Incorporation.  Meskipun masing-masing memiliki peran yang spesifik, tetapi ada proses dialog (dalam arti sesungguhnya) yang secara reguler dilakukan antara pemerintah dan swasta.

Pemerintah memiliki kepentingan terhadap kesejahteraan rakyat.  Untuk itu, Pemerintah Jepang dituntut mampu mendeteksi ancaman-ancaman tidak tampak, yang mungkin terjadi pada masa depan, terhadap perekonomian nasional, terhadap kesejahteraan rakyat.  Hal ini biasanya diabaikan oleh sektor swasta, sebab unit-unit bisnis terbiasa dengan urusan “minimalisasi biaya, maksimalisasi keuntungan”.  Kadang-kadang, prinsip swasta ini bertentangan dengan cita-cita nasional, kepentingan bersama seluruh rakyat.

Maka, dalam forum pertemuan rutin antara Kementerian Perdagangan Jepang dengan jajaran industriawan otomotif Jepang yang tergabung dalam Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA), usulan untuk mengurangi produksi hingga 25% itu disampaikan.  Tentu saja, para eksekutif JAMA menolak mentah-mentah usul itu. “Amerika harus belajar menjadi negara efektif, efisien, dan inovatif.  Kenapa kita harus mengurangi keuntungan kita demi mendukung ketidakmampuan mereka?”

Namun, pihak pemerintah bersikukuh, bahwa ancaman bagi perekonomian nasional Jepang jauh lebih besar jika keinginan AS itu tidak dipenuhi.  Perdebatan berlangsung seru, saling adu argumen, saling ajukan alasan.  Masing-masing pihak tidak mau kalah.  Para industriawan tidak mau mengurangi keuntungan perusahaan mereka.  Pemerintah tidak mau mundur dari permintaannya, bukan hanya untuk kepentingan AS, tetapi untuk kepentingan masyarakat Jepang sendiri.

Puncaknya, Menteri Perdagangan Jepang ketika itu (Ministry of International Trade and Industry, MITI) berlutut dihadapan forum dialog.  Ia berkata: “demi masa depan masyarakat Jepang, sudilah kalian mengurangi ekspor ke AS!”.  Ia berlutut dalam arti tekstual, betul-betul berlutut.

(Kisah ini diceritakan kembali oleh dosen mata kuliah Development Policy, seorang professor berusia lanjut.  Kata professor ini, tidak banyak orang yang mengetahui kisah dibalik luluhnya para industriawan otomotif Jepang pada masa-masa booming industri Jepang dekade 1980-an itu).

Maka, sebagaimana diketahui, Jepang kemudian memenuhi permintaan AS… (*)

Amerika di Pasifik: “Even A Fool Can See, Sir..”

Presiden AS, Barack Obama (Foto dari radiff.com, klik foto untuk link ke sumber asli)

Di sela-sela ramainya pembicaraan publik tentang KTT ASEAN-Asia Timur pada 17-19 Nopember 2011 di Bali, menyeruak berita sangat menarik: Amerika akan menempatkan sekitar 2.500 pasukan marinir di wilayah utara Australia, dan akan menggelar armada angkatan laut yang cukup signifikan di kawasan itu.

Secara resmi, Pemerintah AS mengumumkan bahwa penempatan pasukan itu sama sekali tidak bertujuan ekspansif atau ancaman bagi kawasan Asia dan Pasifik.  Amerika ingin mengeksiskan kehadirannya di Asia Pasifik, dan penempatan pasukan dimaksudkan untuk mobilisasi cepat bantuan bencana alam.  Dengan kata lain, tujuan utama penempatakan pasukan marinir di wilayah Darwin tersebut adalah untuk mengantisipasi bencana alam yang setiap saat mengancam wilayah-wilayah di Asia Pasifik.

Tentu saja, pernyataan Washington tersebut adalah kalimat-kalima normatif dalam diplomasi.  Secara logis, kebutuhan kawasan Asia Pasifik terhadap tim reaksi cepat bagi penanganan bencana tidak perlu dijawab dengan menempatkan 2.500 pasukan marinir (type pasukan sangat elit dan terlatih perang) yang siaga setiap saat.  Bencana alam bukanlah sesuatu yang dapat diprediksikan, dan tidak seluruh wilayah di Asia Pasifik terus-menerus berada dalam ancaman bencana alam.

Lalu, apa motif sebenarnya dari penempatan pasukan itu?  Bukankah di Asia Pasifik telah tersebar ribuan pasukan Amerika?

Saya kira, satu-satunya alasan paling rasional untuk menjelaskan kehadiran pasukan AS di Pasifik adalah “mengimbangi China” yang kini sedang dalam proses menjadi kekuatan hegemon, tidak saja di kawasan tetapi juga di dunia.  China sedang melakukan uji coba melalui klaim Laut Cina Selatan.  Hal ini terlihat dari keinginan China untuk menyelesaikan isu Laut Cina Selatan dengan pendekatan bilateral dan menghindari mekanisme multi-lateral.  Dengan kata lain, China sedang bereksperimen untuk memiliterisasi konflik Laut China Selatan, yang tampak dari pembangunan pangkalan militer China di Pulau Hainan, yang terletak di sisi Laut China Selatan

Secara ekonomi, China kini sedang bergeliat dan siap bangkit menjadi kekuatan ekonomi dunia.  Dalam hubungan internasional, dikenal formula klasik: kekuatan ekonomi plus kapabilitas militer sama dengan kepemimpinan hegemon.  China sedang bergerak ke arah kepemimpinan dunia, yang hendak dimulai dari kawasan Asia Timur dan Pasifik.  Nampaknya, AS resah dengan gejala ini.  Secara geopolitik, China berada di kawasan paling dinamis dari sisi ekonomi.  Membiarkan China menguasai kawasan ini secara ekonomi dan politik, sama halnya mengijinkan China bangkit menjadi pemimpin baru dunia dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dengan kata lain, kehadiran AS di Pasifik jauh dari kepentingan terhadap bantuan bencana, sebagaimana yang secara formal dikemukakan.  Konyolnya, statemen ini dipercaya mentah-mentah oleh Presiden SBY dan Kementerian Luar Negeri. (*)