Jepang dan Strategi Keamanan Internasional Baru

Jepang dan Amerika Serikat menandatangani Perjanjian Keamanan pada 8 September 1951. Traktat yang secara formal bernama The Security Treaty Between Japan and United States (Nipponkoku to Amerikagasshūkoku to no aida no anzen hoshōjōyaku) itu berisi lima pasal, intinya adalah Jepang menempatkan Amerika Serikat sebagai payung keamanan.

Sebagai negara yang kalah perang, Jepang sebelumnya harus bersedia dilucuti secara menyeluruh. Negara ini tidak lagi diperkenankan memiliki angkatan bersenjata yang memiliki kemampuan menyerang, kecuali sedikit kekuatan untuk membela diri. Komitmen perlucutan yang tertuang pada pasal 9 konstitusi tahun 1947 itu berdampak pada “lemah”-nya posisi keamanan Jepang secara relatif dalam berinteraksi dengan kekuatan eksternal.

Pada 2014, Shinzo Abe menginisiasi suatu langkah untuk menginterpretasi ulang pasal tersebut. Setelah melalui serangkaian debat politik, dan dibayang-bayangi oleh kekhawatiran kembalinya negara agresif sebagaimana tahun 1940-an, parlemen akhirnya menyetujui interpretasi tersebut.

Hasilnya, angkatan bersenjata yang sebelumnya hanya boleh memiliki kekuatan membela diri (Self Defence Force) kini diperkenankan untuk meningkatkan kapasitas. Jepang sekarang boleh “terlibat membantu sekutunya yang diserang oleh negara lain”. Amerika Serikat memberi persetujuan, meskipun China memprotes keras atas alasan historis.

Arsitektur Regional Yang Tidak Pasti

Perdana Menteri Abe memilih cara “mengubah konstitusi” yang tidak lazim. Sesuai ketentuan pasal 96 konstitusi, amandemen dapat diadopsi jika memperoleh persetujuan minimal 2/3 suara parlemen, dan didukung oleh lebih 50% suara rakyat melalui referendum.

Alih-alih memilih jalan yang pasti kompleks itu, Abe menghindari mengubah konstitusi. Namun, ia melakukan interpretasi ulang terhadap pasal 9. Cara ini hanya membutuhkan dukungan 19 suara anggota kabinet saja. Selanjutnya, undang-undang baru yang mengacu pada reinterpretasi itu hanya butuh seperdua suara dukungan parlemen, baik dari majelis tinggi maupun majelis rendah.

Alasan utama mengadopsi kebijakan keamanan baru ini adalah dinamika keamanan regional yang semakin meningkat. Pada satu sisi, China semakin menunjukkan agresifitas politik internasional, dengan meningkatkan upaya klaim wilayah terhadap Laut China Selatan melalui “teori sembilan titik” yang diakuinya sepihak.

Selain itu, Korea Utara dibawah rejim Kim Jong Un terus melakukan provokasi regional melalui serangkaian pengembangan senjata nuklir.

Sementara di dalam negeri, eksistensi pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa terus menuai kritik. Amerika Serikat juga memiliki orientasi baru terhadap kawasan Asia Timur dan cenderung menghindari benturan dengan China.

Hubungan Jepang dengan Korea Selatan juga masih diwarnai ketidakstabilan. Kedua pihak saling mengakui eksistensi sebagai “tetangga strategis”. Akan tetapi, sengketa terhadap kepemilikan wilayah di Pulau Takeshima, serta sejarah masa lalu yang belum selesai, masih menjadi faktor yang terus mengganjal hubungan keduanya.

Kedua negara memang sama-sama sekutu keamanan Amerika Serikat. Namun, perhatian Washington sedang terbelah antara konsolidasi dalam negeri dan perhatian terhadap Timur Tengah yang masih belum sepenuhnya terkendali.

Arsitektur keamanan regional seperti itulah yang membuat Jepang berada pada situasi ketidakpastian jangka panjang. Di sisi lain, setelah 25 tahun bangkit dari kehancuran paska perang dan kembali ke dunia internasional sebagai “negara normal”, sudah saatnya Tokyo meneguhkan kembali peran global Jepang.

Ambisi Internasional Jepang

Pada tahun 2006, Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Aso, menyampaikan pidato monumental berjudul “The Arc of Freedom and Prosperity: Japan’s Expanding Diplomatic Horizon”. Pidato yang disampaikan pada Seminar yang diselenggarakan oleh The Japan Institute of International Affairs tersebut menjadi diskusi dikalangan akademisi dan praktisi hubungan luar negeri Jepang.

Pidato Aso mengandung dua pesan penting.

Pertama, “value oriented diplomacy”. Menurut Aso, selama berpuluh tahun, orientasi utama politik luar negeri Jepang adalah memperat hubungan dengan Amerika Serikat, dan terus membina hubungan baik dengan tetangga terdekat, terutama China, Korea Selatan, dan Rusia.

Kini tiba saatnya bagi Jepang untuk menambahkan pilar baru dalam politik luar negeri. Sebagai negara yang selama puluhan tahun konsisten menjaga demokrasi, memajukan hak asasi manusia, menjaga perdamaian, dan menjadi role model ekonomi pasar, sudah saatnya Jepang menjadi pelopor dalam penyebaran nilai-nilai universal tersebut.

Kedua, “the arc of freedom and prosperity”. Kawasan Eurasia (yang secara geografis membentuk pola lengkungan/arc) terus berkembang menjadi demokratis. Jepang dapat dan harus berperan untuk mendorong kebebasan (sebagai landasan demokrasi) yang diiringi dengan kesejahteraan di wilayah ini.

Alasan utama Taro Aso adalah Jepang telah banyak belajar dari sejarah. Negara ini mengalami berbagai pengalaman yang pernah dialami oleh negara manapun. Kini, Jepang telah cukup dewasa untuk menjalankan peran global tersebut.

Demokrasi dan Keamanan

Apa yang disampaikan Taro Aso direspon serius di dalam negeri. Puncaknya adalah pesan tahun baru 2015 yang disampaikan oleh Kaisar Jepang, Akihito. Memasuki tahun ke-70 paska perang dunia, Kaisar meminta agar semua pihak belajar dari berbagai kesalahan masa lalu dan merumuskan arah baru bangsa.

Pada hari yang sama, Perdana Menteri Shinzo Abe “menerjemahkan” pesan Kaisar tersebut dan menekankan perlunya segera diimplementasikan gagasan “Jepang Baru”, yang pada dasarnya mengkristalisasi pandangan Taro Aso sejak 2006 lalu.

Demokrasi dan keamanan mungkin merupakan terminologi yang saling bertentangan. Akan tetapi, dalam sejarah modern kedua konsep ini sebenarnya berada pada ruang yang sama.

Ketika Amerika Serikat memulai kampanye global demokratisasi, program bantuan demokrasi itu merupakan elemen dari operasi militer dan keamanan di seluruh dunia.

Hal itulah yang nampaknya memicu Jepang untuk mengembalikan posisi militer dan kapabilitas pertahanannya melalui adopsi kebijakan keamanan baru. Pada satu sisi, negara ini perlu mengimbangi manuver agresif tetangganya, sementara pada saat yang sama melakukan penetrasi non militer untuk memastikan pengaruh regional dan internasional.

Tentu saja, pandangan sumir seperti ini akan membuka ruang debat menarik. Tetapi, dengan berbekal data ekonomi politik, dan telaah tentang strategi politik luar negeri Jepang dalam beberapa tahun terakhir, kita akan menyaksikan interaksi menarik yang melibatkan kepentingan global Jepang, setidaknya di lengkungan Eurasia.(*)

Menunggu Akhir Perjalanan Najib Razak

Najib-Razak

Setelah melewati pemilu yang mendebarkan pada 9 Mei 2018, rakyat Malaysia akhirnya memutuskan pilihan: mengakhiri kekuasaan Perdana Menteri Dato’ Sri Najib Razak. Hasil ini juga mengakhiri dominasi Barisan Nasional (BN) selama lebih enam dekade, sekaligus menandai kembalinya tokoh tua Dr. Mahathir Mohamad.

Sejak awal, misi utama yang diemban oleh Dr. Mahathir adalah mengakhiri kekuasaan Najib. Dengan menggunakan segala cara yang sah dalam politik realis, Dr. Mahathir menggalang kekuatan oposisi untuk mencapai tujuan ini.

Mengapa Najib Harus Berakhir?

Mahathir adalah perdana menteri Malaysia selama 22 tahun (1981-2003). Ia dikenal sebagai Bapak Modernisasi Malaysia, yang merancang masa depan Malaysia melalui Visi 2020. Mahathir membayangkan, Malaysia adalah negara industri maju yang mandiri pada tahun 2020, mencakup pencapaian pada segenap aspek kehidupan: kesejahteraan ekonomi, kehidupan sosial yang tertata, pendidikan kelas dunia, stabilitas politik, termasuk keseimbangan psikologis warganya.

Untuk mencapai itu, Mahathir menegaskan bahwa dibutuhkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 7% selama periode 1990-2020. Dengan demikian, Gross Domestic Product (GDP) akan mencapai RM 920 Milyar, atau setara dengan US$ 240 Milyar.

Ketika Mahathir mengakhiri kekuasaan pada 2003, ia menyerahkan kepemimpinan kepada Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi dalam kondisi negara yang stabil. Badawi merasa bahwa ia hanya perlu melanjutkan garis pembangunan yang telah disiapkan untuknya. Maka, Badawi berusaha untuk fokus pada pengembangan sumber daya manusia sebagai modal pembangunan. Itulah sebabnya, beberapa kalangan menilai Badawi adalah Bapak Pembangunan Manusia (the Father of Human Capital Development) Malaysia.

Hingga kekuasaan beralih kepada Dato’ Sri Najib Razak pada tahun 2009, ada persoalan sosial mendasar di dalam negeri Malaysia yang sebenarnya berpotensi menjadi gangguan pada masa depan, yaitu hubungan antar-etnik dan relasi kekuasaan yang melatarinya.

Malaysia adalah negara multi etnik yang didominasi oleh tiga kelompok etnik, yaitu Melayu (50%), China (23%), dan India (7%). Sejarah kelam kerusuhan etnis paska pemilu 1969 menimbulkan korban jiwa ratusan etnis China (laporan Barat menyebut hingga 600-an, meskipun angka resmi pemerintah mencatat angka 200).

Sejak itu, isu etnik tidak pernah sepenuhnya hilang. Dalam setiap perhelatan politik nasional, selalu saja ada pihak yang mengutak-atik sentimen etnis untuk kepentingan politik.

Ketika Najib Razak mendeklarasikan program One Malaysia pada 2010, ia sebenarnya membawa misi menciptakan harmoni etnis, persatuan nasional, dan pemerintahan yang efisien. Alih-alih menghilangkan sentimen etnis, program ini justru menjadi semacam justifikasi politik bahwa isu etnis adalah sesuatu yang kritikal.

Pada tahun 2015, misalnya, kelompok demonstran yang didominasi oleh etnik China menyuarakan pemakzulan Najib. Hal ini dijawab oleh mobilisasi etnik Melayu yang turun ke jalan dan secara terbuka mencela etnik China.

Terseret Kasus Korupsi

Sebagai bagian dari upaya mempercepat konsolidasi modal untuk pembangunan, pemerintahan Najib Razak mendirikan 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). Perusahaan milik pemerintah yang diinisiasi sejak 2009 ini mengemban misi sebagai pengendali inisiatif strategis dalam pembangunan jangka panjang, melalui kemitraan global dan penanaman modal asing langsung (Foreign Direct Investment, FDI).

Banyak kalangan, terutama kelompok konservatif, menilai bahwa 1MDB merupakan langkah “menyerahkan” diri Malaysia kepada rejim kapitalisme global, sesuatu yang sangat ditentang oleh Mahathir.

Menariknya, 1MDB justru pertama kali memperoleh kritik terbuka dari Anwar Ibrahim, tokoh politik yang sebelumnya merupakan musuh bebuyutan politik Mahathir Mohamad. Nampaknya, langkah Najib dengan mendirikan 1MDB serta munculnya isu korupsi didalamnya, telah memicu bersatunya kembali Anwar Ibrahim dan Mahathir.

Kemarahan Mahathir tidak terbendung lagi setelah terkuaknya dugaan penyalahgunaan anggaran 1MDB hingga US$ 700 juta. Ia secara terbuka memulai upaya menjatuhkan Najib, bergabung dengan kelompok oposisi, dan membentuk koalisi Pakatan Harapan (Aliansi Harapan) pada 2015.

Dalam setiap pidato politiknya, Mahathir berulang kali menyuarakan korupsi yang dilakukan Najib, bahkan dengan bahasa yang sangat sarkastik. Ia sampai-sampai mengaitkan Suku Bugis di Sulawesi Selatan sebagai bangsa perompak, sebagai justifikasi korupsi Najib yang memiliki darah Bugis.

Pragmatisme Mahathir, Masa Depan Demokrasi

Setelah dilantik sebagai Perdana Menteri baru, langkah politik pertama yang diambil Mahathir menunjukkan pragmatisme. Ia membebaskan Anwar Ibrahim, mantan lawan politiknya yang kini menjadi sekutu baru. Ia cekal Najib ke luar negeri dan melanjutkan penyelidikan korupsi yang pernah dihentikan oleh Jaksa Agung Mohamed Apandi Ali pada 2016 lalu.

Pada era kekuasaan yang pertama (1981-2003), Mahathir Mohamad adalah sosok kontroversi, namun ia mewakili tipikal pemimpin Asia Tenggara pada masanya: berhasil dengan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan tinggi, namun mengekang demokrasi dan keterbukaan politik. Anwar Ibrahim, yang kini menjadi mitra koalisinya, adalah contoh bagaimana Mahathir pernah menjalankan kekuasaan represif.

Namun demikian, ada paradoks menarik dalam demokrasi Malaysia pada Pemilu Raya 9 Mei lalu. Beberapa kandidat parlemen dari kaum muda justru memperoleh mandat rakyat, bersamaan dengan suara yang diperoleh Mahathir. Ada semacam kepercayaan terhadap bangkitnya demokrasi, namun juga ada ketidakpercayaan terhadap kemampuan figur baru pada tingkat nasional. Maka, Mahathir menjadi jalan keluar.

Pragmatisme politik akan sulit untuk bersisian dengan skenario demokrasi yang ajeg. Gejala ini sejak awal telah tampak pada koalisi Pakatan Rakyat. Sesaat setelah penggeledahan terhadap Najib Razak pada Rabu (16 Mei 2018) yang berlanjut hingga Kamis dini hari, kritik justru datang dari dalam koalisi sendiri. Adalah Nurul Izzah Anwar (Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat, juga putri Anwar Ibrahim) yang secara terbuka mengungkapkan hal itu. Ketika ayahnya menghadapi masalah hukum di era pemerintahan Mahathir yang pertama, Nurul Izzah pernah merasakan rumahnya digeledah hingga dini hari. Nampaknya, ia masih trauma.

Sekarang kita patut bertanya, dan menunggu. Apakah tujuan utama Pakatan Rakyat adalah mengembalikan semangat visi 2020 pada rel semula? Ataukah mengakhiri kekuasaan Najib Razak dan tuduhan korupsinya?

Melihat bagaimana komposisi politik paska Pemilu Raya, maka satu hal yang kemungkinan besar akan terjadi adalah berakhirnya pengaruh Najib Razak secara total. Sementara proses demokrasi Malaysia nampaknya akan mengalami penundaan, bahkan bisa saja lebih buruk. Partai-partai koalisi dalam Pakatan Rakyat, yang terbiasa selama puluhan tahun menjadi oposisi, kini harus mengubah mind set secara cepat menjadi partai berkuasa. Jika transformasi ini gagal, maka kita akan menyaksikan fenomena oposisi yang memakan dirinya sendiri.(*)

Rencana Kaisar Akihito Mengundurkan Diri

Kaisar Jepang, Akihito, akan mengundurkan diri. Rencana ini telah terdengar sejak tahun lalu, meskipun tidak dapat terkonfirmasi. Pada Juni 2016, sempat terdengar kabar dari dalam Istana kekaisaran tentang desas-desus rencana ini. Namun pejabat resmi Istana Kekaisaran Jepang enggan untuk mengkonfirmasinya.

Banyak kalangan yang gamang. Pengunduran diri seorang kaisar yang masih hidup di Jepang terakhir terjadi sekitar 200 tahun lalu.  Ketika itu, Kaisar Kokaku mengundurkan diri pada tahun 1817. Sehingga, ketika kabar ini merebak, banyak kalangan menganggapnya sebagai hal luar biasa. Karena sangat tidak lazim, sebagian lagi menganggapnya sebagai isu.

Namun demikian, berita itu sempat dilansir oleh NHK, badan penyiaran Jepang yang memiliki kredibilitas tinggi.

Isu menjadi kenyataan, ketika pada Mei 2017 lalu, Pemerintah Jepang mengajukan rancangan undang-undang tentang pengunduran diri Kaisar Akihito.  Juga rencana mengalihkan kekuasaan kekaisaran kepada anak pertamanya, Pangeran Naruhito. Pada bulan Juni 2017, rancangan undang-undang itu diloloskan oleh parlemen Jepang (Diet). Pemerintah Jepang diperintahkan untuk mempersiapkan proses transisi kekuasaan kaisar.

Pengunduran diri ini menjadi semakin jelas, ketika pada Jum’at, 1 Desember 2017, Dewan Rumah Tangga Kekaisaran mengadakan rapat untuk mulai mempersiapkan seremoni dan prosesi pengunduran diri Kaisar Akihito. Sekaligus juga pengangkatan Pangeran Naruhito menjadi Kaisar yang baru. Proses ini perlu dipersiapkan sejak dini, mengingat ini bukanlah peristiwa lazim. Peristiwa yang sebelumnya terjadi pada 200 tahun lalu adalah sangat langka.

Akihito, Kaisar Rendah Hati

Dalam tradisi Jepang, kaisar adalah sentra kekuasaan negara dan simbol pemersatu masyarakat. Kaisar dijuluki “Tenno” yang berarti “memiliki kedaulatan atas surga”. Sepanjang sejarah Jepang, fungsi kaisar melalui dinamika. Sejak tahun 1947 (yaitu sejak Jepang mengadopsi konstitusi baru yang dirancang oleh Komando Pasukan Sekutu pimpinan Amerika Serikat), Kaisar Jepang dinyatakan sebagai “simbol kepala negara”, yang tidak lagi memiliki kekuasaan eksekutif.

Akihito mewarisi kekuasaan kaisar dari ayahnya, Hirohito, yang melewati masa-masa tersulit Jepang modern. Hirohito adalah kaisar yang secara langsung mengumumkan melalui radio penyerahan diri Jepang sebagai pertanda kekalahan dalam Perang Dunia II. Komandu Pasukan Sekutu di Asia Pasifik dibawah pimpinan Jenderal Mac Arthur yang kemudian datang dan mengubah banyak hal di dalam negeri Jepang (termasuk menulis konstitusi baru), menyadari pentingnya posisi Kaisar dalam masyarakat Jepang. Sehingga, lembaga ini tidak disentuh secara signifikan.

Hirohito terus menjalankan kekuasaan kaisar hingga akhir hayatnya pada 1989. Akihito yang menggantikannya mendapatkan gelaran Heishei, yang berarti “kedamaian dimana-mana”. Dalam tradisi Jepang, sebutan era kekaisaran ini akan diberikan kepada kaisar setelah wafatnya. Gelar ini berkaitan dengan upaya yang ia lakukan dalam meneruskan upaya ayahnya untuk mengembalikan kejayaan Jepang setelah kalah perang, dan kembali ke tatanan masyarakat internasional yang penuh perdamaian.

Akihito dikenal sebagai kaisar dengan karakter dan gaya kepemimpinan yang berbeda dengan ayahnya, bahkan kaisar-kaisar sebelumnya. Ia memiliki karakter rendah hati (down to earth), mendobrak beberapa kebiasaan yang diwariskan turun-temurun dalam tradisi kekaisaran Jepang.

Pada bulan April 1959, Akihito memutuskan untuk menikah dengan Michiko Shoda. Perkawinan ini mendobrak tradisi kekaisaran yang telah dipertahankan selama 2.600 tahun, dimana Michiko adalah rakyat biasa yang bukan berasal dari keturunan bangsawan.

Pada bulan Juni 2016, Akihito menyampaikan pidato televisi yang sangat langka. Dalam catatan, sejak tahun 1945, hanya ada 3 kali pidato kaisar didepan umum, dua lainnya adalah pidato Kaisar Hirohito yang menyatakan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, serta Pidato Akihito pada 2011 ketika terjadi bencana tsunami di Fukushima.

Pidato Akihito pada 2016 juga merupakan hal tidak lazim, dimana dia secara terbuka mengutarakan kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan dirinya sehingga dapat mengganggu tugas-tugasnya memimpin negara. Adalah tidak lazim seorang Kaisar mengungkapkan persoalan kesehatan dirinya kepada publik. Ayahnya, Hirohito, diketahui mengidap penyakit yang diumumkan terbuka hanya setelah wafatnya.

Akihito juga secara berulangkali menyatakan penyesalannya atas apa yang telah dilakukan Jepang selama Perang Dunia II. Ia mencatatnya sebagai peristiwa kelam yang tidak perlu terjadi lagi, dan ia mendorong agar Jepang menjadi bangsa yang menghilangkan sikap agresif dalam hubungan internasional. Kaisar Akihito mengunjungi China pada tahun 1992 (suatu kunjungan pertama kali dari kalangan monarki Jepang, dan banyak memicu kontroversi di dalam negeri). Meskipun Kaisar tidak meminta maaf, namun ia secara terang menyatakan kesedihannya atas perang yang terjadi pada masa lalu antara kedua negara.

Dampak Pengunduran Diri

Apa yang akan terjadi jika Akihito mengundurkan diri?

Secara fundamental, dari sisi politik tidak akan banyak perubahan. Jepang memang dikenal sebagai negara monarki, yang berarti memiliki basis kekuasaan raja atau kaisar yang diwariskan turun-temurun. Akan tetapi kekuasaan kaisar telah dibatasi sampai pada titik paling rendah, sehingga hanya menjadi simbol pemersatu bangsa saja.

Meskipun demikian, makna kekuasaan simbolik kaisar bukanlah sesuatu yang tidak bermakna. Justru bagi banyak orang Jepang, posisi kaisar yang demikian itu merupakan kekuatan tersendiri. Kaisar akan menjadi tempat terakhir untuk mengambil keputusan ketika terjadi kegagalan mencapai konsensus.

Keputusan kaisar untuk mengundurkan diri sebelum waktunya dapat diinterpretasikan banyak hal. Dan juga mendatangkan banyak spekulasi.

Pada satu sisi, hal ini menunjukkan sikap kaisar yang menyadari perkembangan jaman, modernisasi yang semakin maju, dan penerimaan publik terhadap institusi kekaisaran yang makin turun. Namun di sisi lain, hal ini dapat juga diartikan sebagai respon terhadap kondisi aktual diri kaisar yang memang secara fisik mulai menurun secara alamiah.

Dibalik itu, sebagian kalangan juga meramalkan bahwa hal ini berkaitan dengan isu perbedaan pendapat dikalangan istana kekaisaran sendiri berkaitan masa depan penerus kaisar.

Sebagaimana diketahui, pewaris tahta kekaisaran Jepang setelah Kaisar Akihito adalah putranya, Pangeran Naruhito. Tidak ada debat, putra pertama Kaisar Akihito dan Permaisuri Michiko ini akan melanjutkan tahta.

Pangeran Naruhito hanya mempunyai seorang anak, seorang perempuan bernama Putri Aiko. Ini menimbulkan debat, apakah Putri Aiko (yang lahir pada 2001) akan mewarisi tahta kelak?

Undang-undang Kekaisaran Jepang 1947 menganut sistem Agnatic Primogeniture, dimana tahta diturunkan kepada garis darah laki-laki. Bukan Absolute Primogeniture (yaitu keturunan pertama, terlepas jenis kelaminnya).

Nampaknya, Kaisar Akihito menyadari kontroversi ini, dan ingin memberi ruang dialog sejak awal. Ia tahu, bahwa ketika tahta diturunkan kepada anaknya, Pangeran Naruhito, saat itu juga akan ada pengukuhan mengenai siapa yang akan menjadi pewaris selanjutnya.

Selain hal-hal itu, dampak sosial dan politik dari pengunduran diri sebagai kaisar tentu tidak banyak. Namun demikian, rakyat Jepang akan selalu mengenang Kaisar Akihito, sang Putra Matahari, sebagai sosok yang membawa pembaharuan Jepang modern dengan kerendahan hatinya yang mengagumkan.(*)

Zimbabwe, Negara Tanpa Mata Uang Resmi?

Presiden Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa yang baru seminggu menjabat setelah mengambil alih kekuasaan dari Robert Mugabe yang telah berkuasa selama 37 tahun, mengumumkan nama-nama kabinetnya. Ia menunjuk dua tokoh sentral militer dalam “kudeta” 15 November.

Tentu saja, kritikan dari dalam negeri bermunculan. Mnangagwa dianggap sedang melakukan politik balas jasa, sekaligus melindungi dirinya dibalik perisai militer. Dengan usia 75 tahun, Mnangagwa patut diakui telah melewati usia puncaknya untuk menghadapi oposisi politik dengan cara-cara politik pula.

Tetapi, kali ini saya tidak ingin membahas hal itu. Ada isu lebih menarik untuk menjadi bahan diskusi, yaitu soal mata uang (currency) Zimbabwe. Negara ini alami krisis ekonomi politik berkepanjangan, yang berdampak pada kegagalan mengelola mata uang. Bahkan, negara ini dapat dikatakan tidak memiliki mata uang.

Zimbabwe secara formal diakui sebagai republik independen pada 18 April 1980.  Meskipun pada 1964 negara ini mendeklarasikan kemerdekaan dari kolonisasi Inggris yang telah berlangsung sejak tahun 1888, namun deklarasi tersebut tidak sepenuhnya mendapat pengakuan, akibat masih adanya dominasi Rhodesia yang juga tidak diakui.  Hingga kemerdekaan pada 1980 itu, Zimbabwe lebih dikenal sebagai Rhodesia.  Pada masa itu, negara ini menggunakan mata uang Rhodesian Dollar (R$).

Sejak kemerdekaan Republik Zimbabwe pada 1980, mata uang Rhodesian Dollar digantikan dengan Zimbabwean Dollar, dengan nilai tukar yang setara dengan Rhodesian Dollar. Namun, karena tekanan inflasi yang tinggi, bahwa hingga mencapai apa yang disebut hyperinflasi, Zimbabwean Dollar hanya berlaku hingga 2009.  Kini, Zimbabwe menggunakan Dollar Amerika (US$) sebagai mata uang resmi negara.

Ekonomi Politik Mata Uang

Uang atau mata uang pada dasarnya merupakan alat transaksi.  Namun, nilai suatu mata uang ditentukan oleh banyak faktor yang kompleks.  Secara sederhana, mata uang dapat dibuat oleh pemerintah (negara) dengan cara mencetak dan menciptakan konvensi atau kesepakata dalam masyarakat (teori konvensi).  Jika seluruh elemen masyarakat sepakat menerima uang dan mata uang, maka jadilah ia sebagai mata uang, yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Akan tetapi, dalam proses sehari-hari tidaklah semudah itu.  Teori-teori klasik seperti Teori Kuantitas (yang diperkenalkan oleh David Ricardo dan kemudian disempurnakan oleh Irving Fisher), misalnya, menunjukkan ada faktor dinamis dalam memberlakukan suatu mata uang.  Dasarnya yang pertama adalah mata uang itu harus “diterima” secara luas masyarakat.

Dalam perkembangan modern, isu mata uang menjadi lebih dinamis lagi ketika dikaitkan dengan perdagangan internasional.  Suatu mata uang bukan saja menjadi alat pembayaran dalam negeri, tetapi menjadi alat untuk mengukur nilai komoditas relatif terhadap mata uang negara lain.

Dengan demikian, uang atau mata uang bukan saja alat ekonomi.  Ia memiliki dimensi politik yang sangat lekat.  Bahkan, jika dikaitkan dengan fungsinya sebagai alat pembayaran, dimensi politik dari mata uang jauh lebih dominan.  Hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat agar suatu mata uang dapat diterima (sebagai alat pembayaran).  Mata uang itu setidaknya memiliki syarat: dapat diterima secara umum (acceptability), bernilai dan nilai itu dijamin oleh pemerintah, bahan tahan lama (durability), kualitasnya sama (uniformity), jumlah yang beredar memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak mudah dipalsukan (scarcity), mudah dibawa-bawa (portable) dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya (divisibility), serta nilainya stabil.

Kegagalan Zimbabwe dalam mempertahankan kelangsungan mata uangnya (Zimbabwe Dollar) dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait, termasuk tidak terpenuhinya seluruh pra-syarat sebagai mata uang.  Masyarakat Zimbabwe tidak percaya bahwa mata uang mereka memiliki kemampuan ekonomi, akibat ketidakmampuan pemerintah memberikan keyakinan itu.  Sehingga, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan mata uang asing sebagai alat pembayaran.

Hyper inflasi dan Zimbabwe Dollar

Akibat ketidakpercayaan itu, Zimbabwe pernah mengalami inflasi terburuk dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia.  Mata uang Zimbabwean Dollar yang pada awal diperkenalkan memiliki nilai setara dengan Dollar Amerika ternyata tidak diterima oleh masyarakat.  Ada kecurigaan bahwa uang-uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Zimbabwe memiliki kualitas rendah, sehingga mudah dipalsukan.  Selain itu, ada kecurigaan bahwa nilai mata uang ini tidak stabil sebab kepercayaan publik terhadap pemerintah begitu rendahnya.

Penyebab hyperinflasi yang tinggi adalah adanya kecurigaan bahwa pemerintahan Robert Mugabe mencetak uang dalam jumlah banyak untuk membiayai keterlibatannya dalam Perang Congo, yang berlangsung pada tahun 2000.  Uang juga dicetak besar-besaran untuk membiayai gaji tinggi pejabat pemerintah.  Hal ini berdampak pada hilangnya nilai real uang Zimbabwe dibandingkan dengan kondisi aktual ekonomi.

Pada puncaknya, nilai mata uang Zimbabwe terjun bebas, dan dinyatakan sebagai mata uang paling tidak bernilai di dunia.  Pemerintah mencetak uang kertas yang setiap lembarnya bahkan memiliki 100 trilyun (100.000.000.000.000).  Namun, uang sebesar itu nilainya setara dengan 40 cent Amerika, atau hanya sekitar US$ 0.4.  Kalau dikonversi ke Rupiah, kira-kira senilai Rp. 5.000,- saja.

Mata Uang Saat Ini

Pada tahun 2009, pemerintah kemudian membatalkan mata uang Zimbabwean Dollar dan mengumumkan US$ sebagai mata uang resmi pemerintah. Pada Januari 2014, Bank Sentral Zimbabwe mengumumkan bahwa selain US Dollar, mata uang yang diterima sebagai alat pembayaran yang sah di dalam negeri adalah South African rand, Botswana pula, Pound sterling, Euro, Australian dollar, Chinese yuan (renminbi), Indian rupee, dan Japanese yen.

Pertanyaannya, apakah Zimbabwe masih membutuhkan mata uang sendiri?  Dan bagaimana kemungkinan untuk memberlakukan hal ini?

Di seluruh dunia, mata uang merupakan alat pembayaran dengan banyak fungsi tambahan.  Bahkan, mata uang juga memiliki unsur-unsur nasionalisme di dalamnya, dimana pahlawan nasional atau obyek-obyek kebanggaan nasional ditampilkan.  Sebagai negara merdeka, keberadaan mata uang merupakan indikasi kedaulatan.  Hal ini menunjukkan bahwa suatu negara memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya dan memperoleh kepercayaan dari masyarakatnya.

Hanya saja, belajar dari pengalaman terhadap buruknya tata kelola pemerintahan di Zimbabwe, nampaknya masih butuh waktu panjang bagi negara ini untuk memiliki mata uang sendiri.  Meskipun pemerintahan Presiden Robert Mugabe telah berakhir, namun fakta bahwa pemerintahan baru dibawah Emmerson Mnangagwa justru mengawali langkahnya dengan politik balas jasa (bahkan tidak memberi ruang bagi kelompok oposisi dalam kabinetnya).  Hal ini akan sulit mendatangkan kepercayaan rakyat.

Padahal, dari berbagai faktor yang mempengaruhi kekuatan suatu mata uang, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah selalu memainkan peranan penting.  Disinilah sebenarnya tantangan utama pemerintahan di Zimbabwe, baik sekarang maupun yang akan datang.(*)

Elbakyan, Sci-Hub, dan Perlawanan Komersialisasi Ilmu

Beberapa hari ini, media massa kembali memberitakan tentang Sci-Hub, serta tentu saja Alexandra Elbakyan. Kabar terbaru menyebutkan, tiga portal utama Sci-Hub yang menggunakan alamat sci-hub.io, sci-hub.cc, dan sci-hub.ac tidak bisa lagi diakses, menyusul keputusan terbaru dari pengadilan Eastern District Court of Virginia.  Pengadilan mengabulkan tuntutan the American Chemical Society yang menggugat Sci-Hub senilai US$ 4,8 juta atas tuduhan pelanggaran hak cipta.

Sebelumnya, pada bulan Juni tahun ini, Elsevier (suatu perusahaan publikasi artikel ilmiah) juga memenangkan gugatan senilai US$ 15 juta terhadap Sci-Hub.  Alexandra Elbakyan, sang operator dan juga penginisiasi proyek Sci-Hub berada pada tekanan yang semakin sulit ia atasi.  Namun, dengan mengandalkan prinsip kedaulatan beberapa negara yang tidak terikat ekstradisi dengan Amerika Serikat, serta masih ketatnya perbedaan pandangan tentang isu hak cipta, Elbakyan dapat terus bebas menjalankan proyaknya.

Dalam beberapa hari terakhir, pembicaraan publik telah bergeser ke aspek legal.  Sementara apa yang menjadi substansi “perlawanan” Elbakyan mulai dilupakan publik.  Maka, memori warga dunia terhadap apa yang menjadi misi Elbakyan seharusnya terus dirawat.

Fenomena Elbakyan

Untuk sekedar melakukan mengingatkan kembali, apa yang diperjuangkan oleh Alexandra Elbakyan dan proyek Sci-Hub yang kontroversial itu berkaitan dengan prinsip bahwa ilmu dan pengetahuan seharusnya tidak menjadi komoditas.  Ia gerah dengan ulah perusahaan-perusahaan “pengindeks” dan “penerbit” artikel ilmiah yang mengkapitalisasi karya ilmiah untuk kepentingan profit.

Kita bisa membayangkan kemarahan itu.

Seorang ilmuwan melakukan riset bertahun-tahun, yang tentu saja dengan tenaga dan biaya tidak sedikit.  Ia menulis artikel dan menerbitkannya pada jurnal-jurnal bereputasi.  Akan tetapi, ketika jurnal itu akan diakses oleh komunitas akademik lainnya, mereka harus membayar.  Kepada siapa?  Disinilah konyolnya. Bukan kepada sang ilmuwan, tetapi kepada perusahaan penerbit jurnal.

Perusahaan-perusahaan ini menggunakan iming-iming yang canggih untuk memastikan bahwa jurnal mereka adalah tempat yang terhormat bagi suatu artikel diterbitkan.  Dengan menggunakan instrumen “pengindeks” dan menyebarkan kebutuhan terhadap “sitasi”, penerbit-penerbit ini secara sistematis (bahkan tidak jarang dengan iming-iming yang menggiurkan) memposisikan diri sebagai pihak yang layak dan berwenang menentukan kualitas ilmiah tidaknya suatu artikel.

Padahal, mereka adalah perusahaan yang mengkapitalisasi ilmu pengetahuan.  Kepentingan mereka adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Sebagai gambaran saja, Elsevier (penerbit yang paling diincar oleh para ilmuwan), pada tahun 2015 membukukan keuntungan sebesar US$ 25,2 milyar !!! (wow, wow, wow).  Keuntungan ini diperoleh dengan layanan distribusi artikel jurnal berbayar, artikel yang dihasilkan dengan susah payah oleh para ilmuwan yang kemudian tidak memperoleh apa-apa dari keuntungan tersebut.

Inilah yang dilawan oleh Elbakyan.  Awalnya, ia gerah ketika akan mengakses artikel-artikel yang baik pada jurnal, ia harus membayar.  Jika tidak secara individual, maka universitas-universitas dan perpustakaan-perpustakaan yang akan membayar (umumnya dengan cara berlangganan).  Lalu, bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa kurang beruntung yang kebetulan kuliah di kampus yang tidak memiliki dana untuk melanggan jurnal dari penerbit berbayar?

Maka, ia menggagas metode yang kontroversial ini.  Secara singkat, ia sebenarnya tidak meng-hack atau menjebol sistem dan server dari penerbit.  Tapi ia mengambil file-file yang telah diambil oleh seseorang entah dimana, dan masih tersimpan jejaknya di dunia maya.  Ia membangun akses khusus kepada siapa saja untuk mengakses file-file artikel yang telah didownload tersebut, dari mana saja.

Menggugat Reputasi

Aksi ini telah menimbulkan kemarahan dari jaringan penerbit-penerbit berbayar, para “industrialis jurnal” (kalau boleh disebut demikian).  Maka, Elbakyan mendapatkan perlawanan dimana-mana.  Sejak memulai proyek Sci-Hub pada tahun 2011, sejak itu pula debat tentang ilmu pengetahuan yang bebas kembali menggema.  Sebenarnya, ini debat lama.  Ia hanya melakukan aktivasi saja.

Saya selalu bertanya, mengapa penerbit-penerbit berbayar, para industrialis jurnal ini dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan mengeksploitasi.  Bukankah para ilmuwan memiliki pilihan untuk tidak menerbitkan di jurnal-jurnal berbayar?

Jawabannya mungkin adalah reputasi. Tepatnya, kesadaran (palsu) terhadap reputasi.  Para ilmuwan ini percaya (atau dibuat percaya) bahwa untuk menjadi ilmuwan yang kredibel, mereka harus menerbitkan artikel ilmiahnya di jurnal yang memiliki reputasi.  Sementara itu, jurnal yang memiliki reputasi berarti adalah jurnal yang artikel-artikelnya banyak dikutip (sitasi) oleh akademisi dan ilmuwan lain.

Bagaimana menghasilkan jurnal seperti itu?  Sebenarnya, jurnal yang baik seharusnya dibangun dari volunterisme diantara para ahli dan ilmuwan pada bidang ilmu yang sejenis.  Misalnya, para ahli sosiologi akan mendiskusikan kelayakan artikel-artikel bidang sosiologi untuk dimuat pada jurnal yang mereka kelola.  Proses review kelayakan ini, jika bekerja dengan baik, akan menghasilkan publikasi-publikasi berkualitas, layak kutip, dan akan semakin sering dikutip.

Sayangnya, kemampuan peneliti lain menemukan artikel berkualitas kini telah diambil alih oleh komputasi, internet, dan dunia maya.  Dengan sistem index digital, kelayakan suatu artikel berkualitas, atau jurnal berkualitas, ditentukan oleh keterkenalannya di dunia maya, kemudahannya ditemukan dengan mesin-mesin pengindeks digital.  Disinilah peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang: memiliki sedikit passion terhadap ilmu pengetahuan, namun minat yang tinggi terhadap profit.

Perlawanan seperti inilah yang sedang dilakukan Elbakyan.  Ia ingin membebaskan ilmu pengetahuan dan juga membebaskan para ilmuwan, dari jebakan reputasi yang dipalsukan.  Artikel dan naskah akademik yang dihasilkan dari penelitian-penelitian terbaik, seharusnya dapat didistribusikan secara bebas.

Masa Depan Sci-Hub dan Elbakyan

Apa yang dilakukan dan kemudian dialami oleh Elbakyan bukanlah pertama kali.  Meskipun bukan dalam narasi yang sama persis, namun ada beberapa figur yang pernah melakukan perlawanan terhadap dominasi sistem, yang dianggapnya eksploitatif.  Perlawanan terhadap sistem, pada satu sisi, dapat diartikan sebagai perlawanan terhadap status quo.

Dalam bidang musik, pernah ada Napster pada tahun 1999, suatu proyek copy sharing lagu-lagu melalui internet.  Napster menghadapi gugatan penyalahgunaan hak cipta dari super band Metallica, rapper Dr. Dre, dan berbagai perusahaan rekaman di Amerika Serikat. Setelah melalui kontroversi sekian waktu, para pendukung copyright akhirnya memenangkan pertarungan.

Dengan menggunakan metode internet yang mirip, ada juga kisah tentang wikileaks yang dipelopori oleh Julian Asange.  Ia membuka informasi-informasi yang sebenarnya masuk dalam kategori rahasia, sehingga dapat diakses dan distribusikan melalui internet.  Julian Asange kini menjadi orang paling dicari oleh pihak keamanan di banyak negara, dan berada dalam persembunyian.

Banyak kasus itu menunjukkan bahwa ada isu yang ketat dalam perdebatan antara kebebasan memperoleh informasi dengan prinsip-prinsip hak cipta dan kerahasiaan informasi.  Elbakyan nampaknya akan menghadapi isu serupa.  Meskipun ia memiliki semangat kebebasan, terutama terhadap distribusi ilmu pengetahuan untuk keperluan pendidikan, namun nampaknya ia dan gagasannya menghadapi masa depan yang berat.

Hal ini terutama berkaitan dengan dominasi copyright sebagai global value, yang telah merambah masuk pada berbagai perusahaan, lembaga akademik, dan pemerintahan.(*)

Terorisme, Penanggulangannya, dan Peran Tentara

Salah satu isu kritikal dalam draft revisi Undang-undang Terorisme adalah keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan isu yang menyebar ketakutan ini.  Usulan penambahan Pasal 43B menyebutkan bahwa kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme dilaksanakan oleh kepolisian, TNI, dan instansi pemerintah terkait (sesuai dengan batas kewenangan masing-masing).  Implementasi ini dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme.  Kita sama-sama paham, lembaga dimaksud adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Definisi “penanggulangan terorisme” sendiri adalah serangkaian aktivitas yang mencakup: pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, dan penindakan.  Jika revisi ini diadopsi, maka TNI memiliki payung hukum untuk terlibat dalam seluruh dimensi penanggulangan tersebut.  Meskipun pada pasal ini juga disebutkan bahwa peran TNI dalam konteks ini berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian, akan tetapi tidak ada definisi yang jelas dalam Undang-Undang apa dan bagaimana prosedur serta mekanisme “memberikan bantuan” tersebut.

Pada satu sisi, ancaman teror semakin nyata.  Jika sebelumnya ia dianggap sebagai “aktivitas politik dengan cara lain” oleh kelompok-kelompok kecil yang ingin memperoleh perhatian dan pengakuan, kini spektrumnya telah berubah total.  Terorisme telah menjadi “alat politik utama” yang ditempuh oleh kekuatan besar, dengan skala sumber daya yang jauh melampaui negara.  Kelompok ini tidak bisa lagi dianggap sebagai kelompok pemberontak yang dalam studi hubungan internasional dikenal sebagai “beligerent”.  Kehadiran Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) menunjukkan bahwa fenomena teror dan kekerasan adalah ancaman aktual, yang beroperasi pada skala global, dengan metode yang terstruktur dan sistematis.

Penanggulangan terorisme, dengan demikian, juga seharusnya berperspektif sama, yaitu global, terstruktur, dan sistematis.  Draft revisi Undang-Undang Terorisme nampaknya ingin mengadopsi perspektif ini, dimana definisi penanggulangan beroperasi dari “hulu” (pencegahan) hingga “hilir” (penindakan).  Begitu juga stake-holder domestik yang terlibat juga bukan saja aparat keamanan (kepolisian), bahkan juga aparat pertahanan (militer) dan “instansi-instansi terkait lainnya”.
Akan tetapi, dalam perspektif demokrasi liberal, kita menghadapi dilema dalam mengoperasionalkan keterlibatan militer.  Pertanyaan pertama dan utama adalah “apakah terorisme seharusnya menjadi urusan militer?”.  Jika iya, “sampai batas mana keterlibatan militer itu dapat ditoleransi, sesuai prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan tertib sipil?”.

Apakah Terorisme Urusan Militer?

Jawaban terhadap pertanyaan ini mau tidak mau akan berkaitan dengan pemahaman terhadap asal usul dan penyebab.  Dalam banyak kajian, terdapat berbagai interpretasi tentang penyebab tindak kekerasan yang kemudian dikaitkan sebagai terorisme ini.

Dalam buku “Root Causes of Terrorism: Myths, Reality, and Ways Forward” (Bjorgo, 2004) menyebutkan sebagian besar ahli-ahli menerima argumentasi bahwa terorisme merupakan serangkaian metode atau strategi pertempuran (set of methods or strategies of combat) dari pada sekedar ideologi politik atau cara gerakan sosial.  Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh para teroris merupakan tindakan yang lazim ditemui dalam situasi peperangan.

Buku ini merupakan kumpulan makalah yang dipaparkan oleh 19 ahli, dipilih dari makalah lebih 30 ahli yang dipresentasikan pada pertemuan panel ahli di Oslo, Norwegia, 9 – 11 Juni 2003.  Para ahli ini berkumpul untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar, misalnya: apa akar penyebabnya? Jika akar penyebab munculnya dihilangkan, apakah ia akan hilang?

Tentu saja akan kompleks untuk menelaah akar penyebab terorisme.  Namun demikian, Bjorgo (2003) melihat bahwa terdapat empat level penyebab munculnya fenomena ini, yaitu: penyebab struktural (structural causes), penyebab akselerator (accelerator or facilitator causes), penyebab motivasional (motivational causes), penyebab pemicu (triggering causes).  Cara lain untuk memahami akar dari aksi-aksi ini adalah dengan membedakan penjelasan pada level individual dan level kelompok.

Dari berbagai level, tampak bahwa kekerasan dan aksi-aksi turunannya merupakan elemen yang selalu hadir pada setiap peristiwa yang didefinisikan sebagai terorisme.  Akan tetapi, hal itu tidak serta-merta menjadikan setiap aksi kekerasan sebagai peristiwa teror yang sistematis.

Dengan asumsi bahwa metode dan strategi yang terlihat merupakan ciri khas aksi-aksi militer, para ahli umumnya sampai pada kesepahaman juga bahwa terorisme seharusnya merupakan urusan militer.  Hal ini merupakan justifikasi keterlibatan berbagai agensi militer pada negara-negara di dunia dalam penanggulangan dan perang melawan terorisme.

Sementara itu, laporan berjudul “The Military’s Role in Counterterrorism: Examples and Implications for Liberal Democracies” yang disusun oleh Geraint Hughes (2011) mengkonfirmasikan bahwa terorisme seharusnya menjadi urusan tentara ketika aksi-aksi itu telah sampai pada level yang mengancam eksistensi negara.  Asumsinya, militer merupakan alat negara yang dibentuk oleh negara, dilatih, dan diorganisasikan untuk melawan segala bentuk ancaman terhadap negara.  Dalam pandangan ini, keterlibatan militer bukan saja dalam situasi ancaman bersenjata dan kekerasan, bahkan juga untuk melakukan operasi damai (peaceful operation) seperti dalam situasi bencana alam.

Kritikan yang mungkin muncul dalam perspektif ini adalah ketika peranan militer dalam penanggulangan terorisme dikaitkan dengan sistem demokrasi yang dewasa ini menjadi mainstream dalam tata kelola hubungan sipil dan militer dan dalam mendefinisikan operasionalisasi militer dalam situasi non perang.

Bersambung ke: Militer, Terorisme, dan Negara Demokrasi