Dukungan Vanuatu terhadap Papua Merdeka

Hubungan Indonesia dan Vanuatu sedang mengalami eskalasi, berkaitan tindakan negara Pasifik Selatan ini yang memfasilitasi pimpinan gerakan separatisme Papua, Benny Wenda, untuk tampil di PBB.

Berikut wawancara saya dengan Media Indonesia Online.

———————–

https://www.medcom.id/internasional/asia/ZkezyVOK-indonesia-tidak-akan-diam-hadapi-manuver-vanuatu

Indonesia Tidak Akan Diam Hadapi Manuver Vanuatu

Jakarta: Delegasi Vanuatu telah diterima komisioner di Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) di Jenewa, Swiss, Jumat 25 Januari lalu. Delegasi itu ternyata ikut membawa pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda.

Wenda menyerahkan petisi yang disebut-sebut ada 1,8 juta warga Papua menginginkan referendum kemerdekaan dari Indonesia.

Demi mencermati tujuan apa di balik manuver delegasi Vanuatu yang menyisipkan agenda ULMWP dalam pertemuan dengan OHCHR itu, Medcom.id menghubungi Ishaq Rahman, dosen Universitas Hasanuddin, untuk memberi tanggapan mengenai kisaran situasi tersebut.

Berikut, komentar dosen jurusan Hubungan Internasional yang fokus pada isu Pasifik Barat Daya seperti disampaikan secara tertulis melalui aplikasi pesan elektronik, Kamis 31 Januari 2019

Apa tujuan di balik manuver Vanuatu yang menyisipkan agenda ULMWP dalam pertemuan dengan OHCHR?

Kalau kita lihat rentetan peristiwa selama ini, manuver Vanuatu terkait isu Papua Merdeka selalu berkaitan dengan isu politik domestik Vanuatu. Para pemimpin politik di Vanuatu selalu menjadikan tema Papua Merdeka dengan membangunkan sentimen Melanesia dan Polinesia. Dampaknya signifikan, di mana politisi yang mendukung isu Papua Merdeka selalu unggul dalam politik. Hal ini merupakan isyarat bahwa rakyat Vanuatu menerima isu Papua Merdeka ini.

Bagaimana hubungan Vanuatu dengan ULMWP sejauh yang Anda cermati?

Saya kira kita tidak bisa menggeneralisir sebagai hubungan Vanuatu, tetapi hubungan antara ruling elite di Vanuatu dengan ULMWP. Kita ketahui, ULMWP ini adalah perkembangan terbaru dalam isu Papua Merdeka, yang mengumpulkan dan menyatukan organisasi dan gerakan Papua Merdeka lainnya.

Deklarasi ULMWP pada tahun 2014 memang di Vanuatu, dan sekarang organisasi ini berbasis di sana. Jadi jelas sekali ada hubungan yang erat antara Vanuatu, khususnya elite-elite politiknya, dengan ULMWP.

Bagaimana sebenarnya kaitan Melanesian Spearhead Group (MSG) dengan ULMWP karena negara seperti Solomon Islands dan Papua Nugini juga tampak mendukung ULMWP?

Inilah yang selama ini menjadi dualisme. Ada standar ganda yang dijalankan oleh negara-negara Pasifik Selatan dan Pasifik Barat Daya ini ketika berbicara tentang isu Papua. Karena selain MSG, juga ada beberapa organisasi lain di kawasan itu, seperti Pacifis Islands Forum, atau Komisi Kerja Sama Pembangunan dan Investasi Pasifik. Ketika berhadapan dengan Indonesia, negara-negara ini selalu mengatakan dukungan mereka terhadap kesatuan Indonesia, komitmen tidak mencampuri urusan domestik Indonesia.

Namun di sisi lain, beberapa negara di kawasan ini terus-menerus memberi dukungan ke Papua. Bukan hanya Vanuatu dan Solomon Island, bahkan Tuvalu, dan Fiji juga selalu menggunakan standar ganda ini.

Apakah seruan ULMWP kepada OHCHR untuk referendum ulang Papua Barat seperti dalam agenda Komite Dekolonisasi pada tahun 1969 layak dihormati dengan mengadakan vote yang diawasi secara internasional?

Saya kira hal ini harus ditangani super hati-hati. Kita ada pengalaman buruk ketika kehilangan Timor Leste karena kesalahan perhitungan. Dalam pandangan saya, menerima tuntutan untuk pemungutan suara berarti kita mengakui bahwa kita menganeksasi Papua. Itu tidak boleh terjadi.

Indonesia harus tetap berlandas pada prinsip Referendum 1963 sebagai hasil keputusan legal, bahwa Papua wilayah Indonesia merupakan final. Solusi apapun boleh diambil, kecuali menerima pemungutan suara.

Di mana posisi Indonesia yang sepatutnya menurut diplomasi internasional dalam menyikapi manuver ini?

Ada dua hal yang perlu dilakukan Indonesia. Pertama, Indonesia harus terus meyakinkan masyarakat internasional bahwa masalah Papua adalah masalah domestik. Ini yang telah dilakukan selama ini, dan ini perlu terus dipertahankan.

Kedua, Indonesia harus mulai berpikir untuk mengambil langkah yang lebih progresif dalam hubungannya dengan negara-negara Pasifik Selatan. Saya sepakat dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada awal Desember lalu, bahwa Indonesia tidak akan diam jika Vanuatu terus begitu. Itu pernyataan yang harus sering disuarakan Indonesia.(*)

Oil for Food Program dan Korupsi Terbesar di PBB

Dalam proses penelusuran data dan informasi untuk keperluan riset yang sedang saya lakukan (tentang kerjasama internasional untuk pemberantasan korupsi), tetiba muncul hal ini…
—-
Setelah menganeksasi Kuwait, Irak dijatuhi embargo ekonomi oleh PBB pada tahun 1990. Tidak sampai 5 tahun, rakyat Irak dibawah rejim Saddam Husein alami masalah kelangkaan pangan dan obat-obatan. Negara ini memiliki minyak berlimpah, tetapi tidak ada yang boleh membelinya karena embargo. Akibatnya, Iraq tidak punya uang untuk memperoleh makanan dan obat-obatan.

PBB meluncurkan program yang disebut Oil for Food. Idenya adalah membantu rakyat Iraq yang kelaparan. PBB mengijinkan Iraq untuk menjual minyaknya, namun hasil penjualan itu hanya boleh digunakan membeli makanan dan obat-obatan saja.

Mekanismenya, Saddam menunjuk pihak yang akan membeli minyak Irak dengan sistem voucher. Kemudian Saddam menunjuk pihak yang menjadi pemasok bahan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Irak, yang dibayar dengan duit hasil penjualan minyak.

Maka, berbagai entitas (mulai negara, perusahaan, hingga individu) berlomba-lomba mengambil bagian dalam program ini. Berhubung Saddam adalah penentu, maka entitas ini berusaha merebut hati Saddam.

Dalam kaitannya dengan penyedia makanan dan obat-obatan, Saddam juga menentukan pihak mana saja yang jadi pemasok. Lagi-lagi, berlomba-lombalah berbagai entitas merebut hati Saddam, agar bisa menjadi pemasok. Mereka bisa menjual barang dengan harga yang ditentukan sendiri (toh uangnya ada dari hasil penjualan minyak jurltaan barrel).

Penyelidikan kemudian hari menyebutkan, sebanyak hampir 3.000 entitas (perusahaan, negara, dan individu) yang terlibat program ini, sekitar 2.000 diantaranya menyuap dan memberi gratifikasi kepada Saddam Husain.

Selama periode 1995 hingga 2003, Saddam Husain menerima sekitar US$ 10,1 milyar dalam bentuk kick-back, suap langsung, maupun penyelundupan yang semuanya adalah bagian dari Oil for Food Program.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Paul Volcker (mantan Kepala Bank Sentral AS) menyampaikan laporan mencengangkan terkait nilai korupsi, perusahaan yang terlibat, jenis perusahaan, hingga individu-individu yang tersangkut. Media-media besar dunia menyebut kasus ini sebagai “The Biggest Corruption Scandal in History”.

Sayangnya, daftar 2.000 pihak yang terlibat tersebut belum diungkap sepenuhnya. Akan tetapi, pada tahun 2004, Surat Kabar Irak Al-Mada menerbitkan laporan yang memuat nama-nama 270 entitas penerima voucher minyak dari Saddam Hussain. Daftar yang mengguncangkan. Para penerima ini berasal dari 50 negara: 16 negara Arab, 17 Eropa, 9 Asia, sisanya dari Afrika dan Amerika Latin.

Selain perusahaan, daftar itu juga mencantumkan nama kepala negara, partai politik, yayasan amal, hingga individu-individu.

Mantan wakil menteri Perminyakan Iraq, Abd Al-Saheb Salman Qutb mengatakan bahwa daftar itu bersumber dari Organisasi Pemasaran Minyak Irak, merupakan data yang sebenarnya dikumpulkan untuk Interpol. Entah kenapa data itu bocor ke media.

Sebagian besar nama-nama yang tercantum dalam daftar 270 itu memilih diam. Hal ini menimbulkan spekulasi kebenaran daftar tersebut. Biasanya, jika berita tidak benar, orang-orang yang diberitakan akan membantah. Diamnya nama-nama di daftar itu seakan membenarkan.

Di berbagai negara, penyelidikan dan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat berlangsung. Di Prancis, misalnya, Total Oil Company dan belasan pejabat pemerintah dinyatakan bersalah pada 2013. Di Jerman, AG Siemens juga dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Sayangnya, PBB (terutama Sekjen Koffi Annan) yang meluncurkan Oil for Food Program tidak menunjukkan tanggung jawab berarti. Nama-nama yang terlibat korupsi tidak semua menanggung konsekuensi hukum yang semestinya.

Dalam daftar Al Mada yang berisi 270 penerima voucher, terdapat 2 penerima di Indonesia. Tetapi kedua penerima itu sebenarnya 1 orang. Dia adalah the daughter of President Soekarno, Megawati.(*)

Screen shoot ini hanyalah satu dari ribuan entry di internet yang menyebutkan daftar 270 penerima voucher minyak versi Al Mada. Laporan-laporan lain mengkonfirmasi informasi ini.

Tetapi hingga kini, otoritas hukum di Indonesia, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyentuh kasus Oil for Food Program.