Cerita di balik hadirnya @rockygerung di Makassar

Rabu (19/12/2018) Rocky Gerung hadir di Makassar. Dia membawakan kuliah umum dengan topik menggelitik “Dari Timur Terbit Akal Sehat” di Kampus Universitas Bosowa (Unibos). Saya tidak sempat hadir, karena tanggung jawab tugas di Unhas yang bertepatan acara Wisuda. Padahal, moderator kuliah umum Rocky Gerung adalah teman saya Arief Wicaksono, Dekan FISIP Unibos.

Publik, terutama anak-anak muda yang jiwa kritisnya sedang berkobar-kobar, kebanyakan gandrung dengan kalimat-kalimat Rocky. Sosok cerdas yang berani mengeritik rejim Jokowi secara terbuka, blak-blakan, dan berbobot. Narasi dan diksi yang digunakan Rocky, ditambah gesture dan gaya khas dalam berbicara, menghipnotis banyak kaum muda yang sedang doyan-doyannya pada perubahan.

Belakangan ini saya lebih senang melihat apa yang dilakukan ketimbang apa yang dikatakan Rocky. Pada iklim politik jelang Pilpres yang hanya menyediakan dua pasangan kandidat, mau tidak mau polarisasi terjadi. Rocky yang menghabiskan hampir seluruh energi berpikirnya untuk mengkritik kepresidenan Jokowi, otomatis dianggap pendukung Prabowo. Ia tidak bisa lagi memposisikan diri sebagai pengamat tidak berpihak. Ia kadung dicap sebagai pendukung Prabowo.

Tentu saja ada perbedaan signifikan antara “mendukung Prabowo” dan “mengkritik Jokowi”. Artinya, banyak pendukung Prabowo yang tidak mengkritik Jokowi. Atau sebaliknya, banyak pengkritik Jokowi yang tidak mendukung Prabowo. Tetapi untuk sementara, argumentasi logis terkait hal ini sebaiknya dikesampingkan dulu. Polarisasi demikian ketat, dipanas-panasi oleh sosial media, dan terus disulut oleh politisi-politisi, entah sadar atau tidak.

Maka lama-kelamaan, Rocky semakin kental dengan tudingan sebagai pendukung Prabowo. Padahal, yang ia lakukan (dan berkali-kali ia katakan), dirinya adalah pengkritik kepresidenan Jokowi. Bagi Rocky, rejim berkuasa memang harus dikritik, sebab itulah tugas demokratis.

Jelang Kuliah Umum Rocky di Makassar

Pada bulan April 2018, seorang tokoh politik nasional asal Sulawesi Selatan, Akbar Faizal, terlibat “perseteruan” dengan Rocky Gerung. Di acara ILC TV One (10 April 2018) perbedaan pendapat keduanya bermula. Topiknya tentang “Kitab Suci Fiksi” yang sempat trending. Perbedaan pendapat berkembang menjadi panas setelah Rocky Gerung secara terbuka di Metro TV (Q&A 24 April 2018) menyebut nalar Akbar Faizal dungu. Akbar Faizal meradang di twitter. Akbar menyebut Rocky pembohong dan manipulatif. Rocky membalasnya dengan menyebut Akbar adalah politisi gagal akal.

Hari Sabtu, 15 Desember 2018, kabar Rocky Gerung akan ke Makassar mulai terdengar. Teman-teman di Unibos mulai menyebarkan flayer rencana tersebut. Sudah lama wacana mengundang Rocky ke Makassar. Kali ini teman-teman di Unibos berhasil menghadirkannya.

Tanggal 18 Desember, Rocky benar-benar ada di Makassar. Malam harinya ada acara ILC TV One, dimana Rocky diundang sebagai salah seorang nara sumber. Juga hadir di forum itu Akbar Faizal, plus Ali Mochtar Ngabalin. Maka, hadirlah Rocky melalui teleconference dari Makassar.

Saya pribadi merasa Akbar seolah terintimidasi. Rocky berada di Makassar, yang secara psikologis merupakan “teritori” Akbar. Hal yang sama juga tampak dari sisi Ngabalin. Ia bahkan menyebut, Anda berada di daerah saya. Ngabalin memang bisa berubah-ubah jadi orang Makassar, orang Papua, bahkan bisa jadi orang Buton. Perubahan sepetinya akrab dengan Ngabalin.

Maka, debat ILC TV One memanas. Akbar bahkan mengklaim membawa rekaman video tentang sosok Rocky Gerung yang manipulatif dan ingin ia tampilkan. Menurutnya, sebagaimana dilansir beberapa media online, TV One dan Karni Ilyas tidak mengizinkannya. Sebaliknya, Rocky bahkan menantang Akbar untuk mengiklankan saja video tersebut di Metro TV.

Perseteruan atau tepatnya “kejengkelan” Akbar Faizal terhadap Rocky Gerung ditunjukkan dengan simbol kampungan dan kekanak-kanakan. Pada saat akan berbicara menyerang Rocky, Akbar berdrama seolah lupa nama Rocky. Saya yang melihat rekaman tayangan ILC itu mentertawakan drama Akbar Faizal ini. Lucu.

Di salah satu grup WhatsApp, seorang senior menyebarkan foto-fotonya bersama Rocky. Ada tambahan informasi darinya “ditugasi Aksa Mahmud mendampingi Rocky Gerung di Makassar”. Saya percaya kata senior ini. Dia memang pergaulannya di level itu. Rocky menginap di Hotel Novotel, kuliah umum di Universitas Bosowa. Wartawan melaporkan, ia menggunakan mobil DD 23 AM. Semua itu milik Aksa Mahmud.

Rocky Gerung dan Aksa Mahmud

Karena ada nama Bapak Aksa Mahmud, maka saya lebih senang mengutak-atik hal-hal tersirat dibalik kedatangan Rocky ke Makassar. Sebagai tokoh pengusaha dan politisi senior, Aksa Mahmud adalah “pengatur” di belakang layar. Beliau berperan dalam banyak momen-momen penting politik di negeri ini, tanpa pernah menampilkan diri. Tentu saja, kita banyak mengetahui peran-peran itu dari bisik-bisik.

Apa yang menghubungkan Rocky Gerung dan Aksa Mahmud? Tidak ada jejak digital yang bisa menjelaskan adanya kedekatan atau interaksi antara keduanya pada waktu-waktu yang lalu. Kalau begitu, apa yang menghubungkan keduanya?

Maka berbagai spekulasi pun bermunculan. Apalagi iklim politik Pilpres sedang hangat menjelang panas.

Wapres Jusuf Kalla secara terbuka menyatakan dukungan kepada Jokowi. Sementara Aksa Mahmud dan Pak JK adalah tokoh yang tidak bisa dipisahkan. Publik tentu bertanya-tanya, ada apa?

Munculnya nama Aksa Mahmud dibalik kehadiran Rocky Gerung ke Makassar juga bisa dikaitkan dengan konstalasi Wagub DKI Jakarta paska ditinggal Sandiaga Uno. Nama Erwin Aksa termasuk salah satu figur yang digadang-gadang untuk posisi itu. Sementara itu, Gerindra dan Prabowo masih menjadi faktor penting. Apalagi, belakangan terkuak bagaimana determinasi Aksa Mahmud mendukung pasangan Anies – Sandi saat Pilgub DKI.

Spekulasi lain bisa juga dikaitkan dengan konteks politik lokal. Pada Pilwali Makassar 2018, Aksa Mahmud dipermalukan. Menantunya dikalahkan oleh kotak kosong. Walikota Danny Pomanto, yang sekarang mendukung terbuka Jokowi, adalah satu-satunya tokoh publik yang sujud syukur ketika kotak kosong menang.

Mengingat Rocky Gerung adalah pengkritik utama Joko Widodo, maka ia sering dijadikan simbol representasi pendukung Prabowo. Kehadirannya di Makassar dengan fasilitasi total dari Aksa Mahmud, mau tidak mau menyeret persepsi publik bahwa Aksa Mahmud sedang menentukan posisi politiknya dalam Pilpres 2019 ini.(*)

Pilkada Serentak Indonesia di mata Dunia

Pilkada serentak yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 juga menjadi perhatian dunia internasional. Hajatan demokrasi untuk memilih 17 gubernur, 39 walikota, dan 115 bupati ini diberitakan oleh media-media internasional, dengan sudut pandang beragam. Bagaimanapun, 171 Pilkada secara simultan pastilah menarik, baik dari sisi politik, ekonomi, bahkan human interest.

Namun demikian, sebagian besar media internasional melihat Pilkada serentak ini sebagai babak pendahuluan dari pertarungan pemilihan presiden 2019.

The Economist, misalnya, menurunkan laporan berjudul “Local elections in Indonesia prefigure next year’s presidential poll“. Media menguraikan bagaimana kedua poros besar yang sekarang telah terpola (yaitu pro dan anti petahana) merasa puas dengan hasil Pilkada serentak ini.

Koalisi partai pendukung Jokowi dan pendukung oposisi nampak sangat cair dan miskin greget ideologi. Pengurus partai ramai-ramai membela diri dengan istilah “setiap daerah memiliki karakter lokalitas yang khas, sehingga bisa saja dua partai saling berseteru di tingkat nasional, namun justru berkoalisi di tingkat Pilkada”.

The Economist juga meyakini bahwa Pilkada serentak ini memberi gambaran bagaimana peta suara pada 2019 yang kian dekat. Daerah-daerah yang melakukan Pilkada ini berpenduduk hampir 175 juta jiwa, dari total 260 juta penduduk Indonesia.

Nikkei, media bisnis Jepang, bahkan secara terang-terangan menulis laporan dengan judul: “Indonesia local elections sounds warning for Widodo“. Sebaliknya, Reuters malah menilai kalau hasil pemilihan ini merupakan sinyal baik bagi Jokowi, seperti diulas pada artikel: “Unofficial counts show regional Indonesia polls favoring President Widodo“.

Bloomberg, media yang lebih fokus ke berita ekonomi-politik, mengangkat judul “Jokowi’s Battle for Indonesian Presidency Begins With Local Election“. Ujian kontestasi pilpres, kata Bloomberg, diuji dari Pilkada ini dengan perhatian khusus pada peta suara di Jawa Barat, propinsi dengan lebih 30 juta pemilih dari 152 juta pemilih Indonesia.

Propinsi Jawa Barat memiliki nilai penting, kata Bloomberg karena beberapa faktor. Dari sisi elektoral, propinsi ini pada Pemilu Presiden 2014 merupakan basis Prabowo, yang sekarang menjadi pemimpin oposisi. Pengaruh Partai Demokrat, dimana putra mahkota Agus Harimurti Yudhoyono sedang diperjuangkan untuk menjadi pasangan Jokowi pada 2019, juga cukup strategis di daerah ini.

Dari sisi ekonomi, Jawa Barat merupakan ujian publik terhadap janji pembangunan ekonomi Jokowi. Propinsi ini memiliki angka pengangguran tertinggi di Indonesia, yaitu 8.16%, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 5.13%. Kebijakan ekonomi Jokowi direspon beragam di propinsi ini, kata Bloomberg.

Ridwan Kamil yang diusung PDI-P memang diperkirakan tampil sebagai pemenang (versi Quick Count). Namun, perolehan suara kandidat usungan Gerindra, Sudradjat-Syaikhu, melejit jauh di atas prediksi berbagai lembaga survei pra pemilihan.

Tidak hanya persoalan rivalitas Jokowi-Prabowo dan Pilpres saja yang menjadi perhatian media asing. Deutsche Welle, misalnya, menyoroti tampilan dan suasana pemilihan. Melalui artikel berjudul “In Indonesia, voting doesn’t have to be boring“, media Jerman ini menurunkan laporan tentang petugas pemungutan suara yang berkostum unik, atau desain lokasi yang dibuat unik.

Bagi publik politik Indonesia, Pilkada serentak 2018 memiliki beberapa hasil unik. Di Makassar, pasangan calon walikota Appi-Cicu dikalahkan oleh kotak kosong menurut hasil Quick Count. Di Kabupaten Tulungagung, kandidat yang saat ini sedang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Syahri Mulyo, berhasil memenangkan Pemilu.

Sayangnya, hal unik dalam politik ini justru tidak mendapat perhatian media internasional.(*)

Pilkada Makassar 2018: Kekosongan Hukum Kotak Kosong

Meski bukan ahli hukum, tapi saya membaca-baca juga undang-undang dan aturan. Tentu saja, membaca aturan penting untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara, tidak semata-mata untuk menjadi ahli hukum.  Apalagi setelah Pilkada Makassar menampilkan hasil menarik.

Berkaitan dengan Pilwali Makassar yang baru selesai digelar, tiba-tiba saya merasa ada semacam celah legal yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak dengan pragmatisme tinggi. Ini  berpotensi menjadi debat diantara para aktor politik, penyelenggara, ahli hukum, dan aparat penegak hukum. Bahkan, jika tidak diantisipasi dini, celah ini berpotensi menciptakan kerawanan sosial politik di level grass root.

Saya menggunakan istilah “kekosongan hukum”, karena setelah mencari-cari dasar hukumnya, koq tidak ketemu. Maka, pengantar ini saya tulis untuk memantik diskusi. Biar tidak capek menulis berulang-ulang, kotak kosong disingkat saja KK, dan Appi-Cicu disingkat AC.

Hasil Pilwali Makassar

Jelas sekali, akan ada perbedaan pendapat soal hasil Pilwali Makassar 2018. Sambil menunggu hasil resmi KPU (infonya sekitar tanggal 4 atau 5 Juli mendatang), masing-masing pihak telah mengklaim kemenangan.

Pendukung KK klaim menang berdasarkan hasil Quick Count. Klaim ini dipertegas oleh Walikota incumbent (yang gagal bertarung) dengan mendeklarasikan kemenangan KK. Seperti dilansir Kompas Online, Danny klaim KK peroleh lebih 53% suara, sementara AC hanya meraih lebih 46% suara. Data ini, kata Danny, berdasarkan “real count”.  Deklarasi Danny dilengkapi dengan “sujud syukur” 😏.

Disisi lain, AC dan pendukungnya juga klaim menang.  Dengan menggunakan sumber “data form C1” yang dihitung real oleh tim internal, AC klaim peroleh 51.45% suara. KK, menurut versi ini, meraih 48.55% saja. Beberapa saat setelah umumkan hasil ini, pendukung AC gelar konvoi kemenangan.

Sengketa Pilkada

Pada waktunya, KPU akan umumkan hasil resmi, pilihannya hanya dua: KK atau  AC menang. Melihat kecenderungan sekarang, dapat dipastikan akan terjadi sengketa Pilkada.

UU menyebutkan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa Pilkada adalah Mahkamah Konstitusi. Dalam waktu paling lambat 3 hari setelah pengumuman hasil resmi oleh KPU, Peserta Pemilihan dapat ajukan gugatan. MK harus selesaikan paling lambat 45 hari. Tentu saja, gugatan itu harus disertai bukti.

UU juga menyebutkan, syarat agar sengketa hasil Pilkada dapat diajukan ke MK adalah selisih perolehan suara antara 0.5% s.d. 2%.  Untuk Kota Makassar dengan penduduk lebih 1 juta jiwa, maka selisih suara yang dapat disengketakan ke MK adalah 0.5%.

Mengacu pada klaim KK (53% versus 46%) maka ada selisih suara 7%. Sementara, klaim AC (51.45% versus 48.55%) maka ada selisih seuara sebesar 2.9%.

Selain itu, UU Pilkada juga menyebutkan bahwa gugatan sengketa Pemilu itu dilakukan oleh “peserta pemilihan“.  Dalam UU ini tidak disebutkan bahwa KK memenuhi kriteria Peserta Pemilihan. Sebab peserta pemilihan itu dikenakan kewajiban-kewajiban (seperti hari melaporkan tim kampanye, harus melaporkan dana kampanye, dan lain-lain).  Semua itu tidak ada di sisi KK.

Artinya, jika klaim masing-masing benar (bahkan diselaraskan dengan margin of error sekitar 1% yang menjadi standar QC), besar kemungkinan sengketa Pilkada Makassar tidak bisa dibawa ke MK.  Begitu juga, jika selisih berada pada ambang batas yang dapat disengketakan, namun yang dirugikan adalah KK, apakah bisa dibawa ke MK?

Isu Netralitas

Masa-masa penghitungan yang kini sedang berlangsung merebak isu netralitas dan obyektifitas penyelenggara, terutama KPU.  Media massa sedang diramaikan dengan pelarangan bagi wartawan untuk meliput proses rekap di tingkat PPK.  Pelarangan ini menyebabkan tidak adanya transparansi proses rekap, sehingg timbul dugaan ada pihak yang sedang ingin “mengubah” hasil akhir Pilwali Makassar.

Kecurigaan seperti ini wajar, sebab dalam praktek rekapitulasi hasil Pemilu dan Pilkada sejak masa reformasi selalu diwarnai dengan dugaan kecurangan, dengan cara mengubah angka-angka hasil rekap.  Seperti halnya karakter kecurangan dan kejahatan, “baunya ada, tetapi tidak bisa dibuktikan”.  Apalagi, tidak sulit “mengubah” perolehan suara 130 menjadi 180, atau menambahkan angka 1 didepan hasil suara yang hanya 2 digit.

Hope for the best, but plan for the wrost.  Kita berharap yang terbaik, yaitu penyelenggara benar-benar netral dan obyektif.  Namun, tidak salah jika kita mengantisipasi kemungkinan terburuk, yaitu betul terjadi hasil rekap tidak sesuai harapan.

Tiga Skenario

Dalam pandangan saya, melihat kecenderungan dinamika yang saat ini sedang berlangsung, maka ada 3 skenario yang mungkin akan dijalankan oleh elit-elit politik, baik secara murni karena hasil manipulasi.

Skenario pertama, hasil rekap KPU seirama dengan hasil QC, yaitu kemenangan signifikan KK.  Kalaupun ada selisih, mungkin masih dalam batas margin of error, yaitu plus-minus 1%, sehingga selisih akhir berkisar pada angka 5%.

Mau tidak mau, hasil ini akan diterima oleh AC, sebab hasilnya tidak berada pada rentang yang memenuhi syarat untuk disengketakan di MK (yaitu maksimal selisih 0.5%).  Maka, kita harus segera bersiap menghadapi Pilkada ulang Walikota Makassar pada 2020. Artinya, Pilkada 2018 ini tidak menghasilkan Walikota, tetapi Wali-Kotak… (hehehe).

Skenario kedua, hasil rekap KPU sesuai dengan klaim AC, yaitu kemenangan calon tunggal ini dengan selisih sekitar 2.9%, atau mungkin dengan selisih tipis (yaitu dibawah 0.5%).

Skenario kedua ini sangat mengandung resiko sosial politik tinggi.  Publik Makassar sedang euforia dengan kemenangan KK, ada semacam kebanggaan masyarakat karena “berhasil” unjuk kekuatan terhadap monopoli aktor-aktor politik konvensional (terutama partai politik) yang selama ini dianggap selalu mempermainkan rakyat.  Jika saja KPU benar memenangkan AC, akan timbul public distrust, bahkan berpotensi memicu terjadi “public unrest”.  Ini sesuai yang sebaiknya tidak terjadi.

Jika skenario kedua ini terjadi, potensi gesekan terutama dilevel grass-root sangat tinggi, sebab tidak ada kanal alternatif untuk menyelesaikan sengketa.  Selain karena hasilnya berbeda dengan harapan publik, sesuai UU Pilkada, KK bukan peserta pemilihan.  Akibatnya, KK tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan.

Artinya, jika AC menang dengan selisih suara yang dapat disengketakan, kasus ini tidak bisa dibawa ke MK.  Kemana publik akan menyalurkan ketidakpuasan mereka?

Skenario ketiga, hasil rekap KPU memenangkan KK, namun dengan selisih “yang diatur sedemikian rupa” sehingga berada dalam ambang batas “dapat disengketakan di MK”.  Artinya, selisih kemenangan KK terhadap AC adalah maksimal 0.5%.

Kelihatannya, skenario ketiga ini menjadi jalan logis dan realistis secara politik.  Semua pihak akan merasa puas.  Masyarakat Makassar akan tetap senang karena berhasil mengalahkan calon tunggal.  Sementara calon tunggal AC juga dapat menerima karena ada ruang untuk mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi.

Harapan Rakyat

Tentu saja, sebagai warga negara yang menganut prinsip demokrasi, saya dan kita semua sangat berharap agar KPU sebagai penyelenggara bersikap netral dan obyektif.  Namun demikian, pelajaran dari politik Indonesia selama beberapa dekade terakhir ini menunjukkan bahwa perilaku pragmatis, tergila-gila pada kekuasaan, lemahnya integritas, masih menjadi momok yang menakutkan.

Penyelenggara kita, terutama KPU, mungkin saja diisi oleh sosok-sosok kompeten dengan akhlak baik dan terhormat.  Namun tekanan politik bisa jadi sulit mereka hindari.  Kita banyak belajar dari sejarah politik, bukan saja di Indonesia, bahkan di dunia.

Selain itu, ke depan perlu ada revisi UU Pilkada untuk merancang representasi aktorial dari KK.  Sehingga, KK kosong bukan saja pertanda “kegagalan kaderisasi menghasil calon pemimpin”, tetapi benar-benar menjadi representasi suara rakyat.

Langkah penting yang perlu disegerakan adalah transparansi. Demokrasi hanya dapat bekerja optimal, jika terdapat kesempatan yang sama bagi semua pihak (termasuk masyarakat) untuk mengakses informasi publik.

Rekap hasil pemilihan seharusnya bukan rahasia.(*)

(catatan: kredit foto tribunnews.com)