My Notes

Refleksi ringan dan catatan biasa

Bawa Sepeda di @IndonesiaGaruda dari Jepang

admin Leave a Comment

Kali ini saya bermaksud membawa sepeda ke Indonesia. Selama di Kyoto dalam tiga bulan terakhir saya memakai sepeda yang bisa dilipat, yang menurut saya lumayan bagus. Rasanya sayang kalau  harus ditinggalkan.

Saya pernah mendengar bahwa dalam penerbangan, baik domestik maupun internasional, sepeda masuk kategori sport equipment. Perlakuannya sama seperti papan seluncur. Di Garuda Indonesia, membawanya di pesawat tidak dikenakan biaya bagasi, sama seperti alat musik. Informasi resmi tentang ketentuan bagasi dapat dilihat disini. Lihat di bagian Peralatan Olahraga.

Pertanyaannya, bagaimana seharusnya sepeda itu diperlakukan sehingga memenuhi ketentuan bagasi gratis?

Di website tercantum ukuran kotak yang diperbolehkan. Dengan demikian, saya awalnya berasumsi bahwa ia harus dimasukkan ke dalam kotak karton. Tapi, kenapa papan seluncur (surfing) sering kita lihat dibawa tanpa dimasukkan ke dalam box ya?

Jika harus dimasukkan box juga repot. Mencari box yang sesuai ukuran seperti tercantum pada website Garuda tentu tidak mudah.

Maka, untuk memastikan bisa dibawa tanpa masalah berarti, saya mulai mencari informasi.

Komunikasi dengan sosial media Garuda menyebutkan bahwa harus dimasukkan dalam kotak karton. Saya bertanya ke teman di Garuda juga informasinya sama, bahkan dia bilang sebaiknya diwrapping. Saya berpikir, yang diwrapping “sepedanya” atau “box-nya” ya?

Tas Sepeda

Di Jepang, pengguna sepeda lipat akrab dengan tas (namanya Rinko Bukuro). Tas ini adalah perlengkapan wajib jika ingin membawa sepeda di kereta: dilipat, lalu dimasukkan ke Rinko Bukuru, tidak boleh dalam keadaan polos.

Saya lalu bertanya ke kantor Garuda Jepang. Apakah bisa jika sepeda itu saya masukkan ke rinko bukuro dan bukan dalam kotak karton. Jawabnya, bisa. Meskipun demikian, karena sumber informasi yang bervariasi, saya berniat untuk menggunakan tas dan juga me-wrapping di Bandara nanti.

Jadi saya mencari rinko bukuro yang sesuai. Di Kyoto, toko-toko sepeda besar umumnya menjual berbagai macam varian rinko. Saya mendatangi toko Asahi Base Bycicle di daerah Takano. Ini tidak jauh dari apato saya dulu. Untuk memastikan bisa masuk ke dalam rinko bukuro, saya membawa serta sepeda ke toko itu.

Pelayan di toko sangat ramah. Ia mengajak saya ke lantai 2 dan menunjukkan berbagai macam rinko, dengan harga bervariasi. Yang paling murah 2.900 Yen. Ada yang harganya sampai 10.000 Yen. Saya memilih yang paling murah dan meminta untuk dicoba dulu. Maka sepeda saya dilipat dan coba di masukkan ke Rinko itu. Cocok. Jadi saya mengambilnya.

Dari Kyoto ke Bandara Kansai di Osaka lumayan jauh, tetapi ada bermacam pilihan transportasi: kalau kita membawa banyak barang atau bagasi berat, yang paling efisien adalah menggunakan Shuttle service. Kita order tiga hari sebelumnya, dan akan dijemput di tempat tinggal. Pilihan lain adalah kereta cepat dari Stasiun Kyoto, atau menggunakan bus dari dekat Stasiun Kyoto.

Saya mencoba Shutle service. Pada saat reservasi, saya sampaikan bahwa saya akan membawa sepeda. Ternyata, kedua perusahaan layanan shutle service yang ada di Kyoto (MK Taxi dan Yasaka Shutle) tidak diperkenankan membawa sepeda, meskipun dilipat dimasukan tas.

Di website JR West (perusahaan kereta api), disebutkan bahwa boleh membawa sepeda di kereta, namun harus masuk rinko. Untuk memastikan, saya bertanya langsung ke counter information di Kyoto Station dan menanyakan hal ini. Benar. Katanya boleh. Nanti sepeda itu bisa diletakkan di tempat bagasi di kereta.

Maka, pada hari “H”, sepeda saya masukan rinko. Bisa ditenteng dan ditaruh di punggung sebagaimana halnya tas selempang ukuran jumbo. Tentu saja lumayan berat, sekitar 15 kg.

Saya menuju Stasiun Kyoto menggunakan taksi (lumayan mahal dibanding menggunakan Subway). Sebenarnya, jika hanya sepeda yang dibawa, atau ada teman perjalanan yang bisa bantu bawakan barang lain, menggunakan Subway jauh lebih efisien. Sebagai perbandingan, tarif Subway dari tempat saya ke Stasiun Kyoto hanya 260 Yen. Sedangkan dengan taksi, tarifnya sampai 2.100 Yen. Keuntungannya, taksi mengambil saya di depan apato, jadi tidak perlu berjalan ke stasiun Subway yang cukup jauh.

Tiba di stasiun, saya naik kereta tanpa kesulitan. Hanya berjalan menuju peron saja yang harus terseok-seok: membawa tas ransel, 1 bagasi pakaian berukuran besar (kopornya beroda), membawa 1 box sedang berisi buku-buku (saya taruh di atas kopor), dan sepeda dalam tas yang diselempangkan di punggung.

Begitu kereta jalan, rasanya lega. Tahap pertama membawa kereta teratasi.

Tiba di bandara, kembali saya harus terseok-seok, tampak sangat rempong dengan barang sebegitu banyak. Tetapi begitu ketemu trolley, masalah selesai. Semua barang itu muat 1 trolley dan saya bisa ke lantai-lantai atas (tempat check-in internasional di Bandara Kansai) tanpa kesulitan. Lift memang didesain untuk penggunan berbarang banyak.

Sebelum ke tempat wrapping, saya langsung ke counter check-in dulu. Saya pikir, nantilah jika petugas check-in meminta di-wrapping baru saya lakukan.

Di counter check-in Garuda, petugas nampaknya familiar dengan barang bawaan saya. Si mbak Jepang yang cantik hanya memastikan: “is this bicycle, Sir?”. Setelah itu, ia memproses bagasi tanpa masalah.

Begitu semua barang masuk bagasi, lega rasanya.

Sore harinya, setelah tujuh jam penerbangan non stop ke Denpasar, sepeda itu telah ada di Denpasar. Beberapa saat lalu, sepeda itu juga baru saja masuk ke bagasi untuk ke Makassar.

Dan semuanya gratis!

Rekomendasi untuk Garuda

Jika boleh tambah saran, Garuda Indonesia sebaiknya menambahkan informasi di website-nya tentang ketentuan bagasi. Untuk sepeda, bisa dimasukkan ke dalam tas sepeda (Rinko Bukuru kalau di Jepang). Ini akan sangat membantu persiapan penumpang yang hendak bawa sepeda, terutama mengurangi kebingungan sebelum keberangkatan.(*)

Faktor Ngabalin Terhadap Elektabilitas Jokowi – Ma’ruf Amin

admin Leave a Comment

Sejak 1 Mei 2018, Ali Mochtar Ngabalin diangkat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Deputi IV KSP adalah Eko Sulistyo, yang membidangi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi.

Tugas Ngabalin adalah membantu fungsi komunikasi politik pemerintahan di bawah Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

(Tugas Ali Mochtar Ngabalin, Moeldoko: Bukan Juru Bicara Presiden – nasional Tempo.co https://nasional.tempo.co/read/1091853/tugas-ali-mochtar-ngabalin-moeldoko-bukan-juru-bicara-presiden)

Ngabalin seringkali menjadi nara sumber mewakili pemerintah. Mungkin karena dia masuk ke gerbong Pemerintahan Jokowi pada masa-masa menjelang Pilpres, maka aroma politik lebih kental.

Mau tidak mau, ketika tim kampanye Prabowo menyerang “hasil kerja pemerintahan Jokowi”, Ngabalin harus tampil menjadi “pembela”. Ia sebenarnya membela pemerintah, sesuai tugasnya. Namun sering terjebak menjadi pembela Jokowi yang juga sedang menjadi calon presiden.

Di sosial media, posisi Ngabalin tersebut dilihat dalam dua sisi.

Ada yang melihatnya positif, memberi dampak bagus bagi elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin. Dia memiliki kemampuan berbicara yang menarik seperti penjual obat. Juga ia piawai dalam hal ngotot.

Di tambah lagi, dia memiliki basis politik (partai Golkar) dan basis sosial sebagai Ketua Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia, meskipun ada yang anggap hal itu bohong (Klaim Jabat Ketum Bakomubin, Ali Ngabalin Dipolisikan http://cnn.id/351126).

Di sisi lain, sebagian publik menilai kehadiran Ngabalin memberi dampak negatif bagi elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin. Dari aspek tugas pokok, Ngabalin sering dianggap melampaui kewenangan. Alih-alih mendatangkan simpati, justru hal ini menimbulkan antipati publik.

Misalnya, ketika Ngabalin dengan lantang berbicara diberbagai kesempatan bahwa “tagar #2019gantipresiden adalah gerakan makar”. Atau saat Ngabalin berbicara dengan pilihan bahasa kurang etis kepada wakil ketua DPR, menggunakan sapaan “kau”. Nampaknya, Ngabalin sering lupa kalau dirinya adalah wakil pemerintah.

Dalam masa-masa kritis menjelang 17 April yang tinggal beberapa hari, seharusnya faktor Ngabalin menjadi perhatian Jokowi. Apakah kehadirannya membantu menaikkan atau justru menurunkan elektabilitas?

Sayangnya belum ada survei khusus tentang hal ini.

Namun demikian, dari jajak pendapat singkat melalui akun media sosial saya, kelihatannya publik menganggap faktor Ngabalin justru memberi sentimen negatif terhadap dampak elektoral Jokowi.

Apalagi, pada Pemilu 2014 lalu Ngabalin adalah pendukung Prabowo. Jejak digital pernyataan-pernyataan Ngabalin pada masa itu kini dimunculkan kembali. Bagi masyarakat awam (yang kurang paham politik) sikap seperti Ngabalin dianggap buruk, tidak punya konsistensi, bahkan bisa dianggap munafik.

Mumpung hasil survei Jokowi masih cukup tinggi (meskipun terus tergerus), maka sebaiknya sisa waktu menjelang pencoblosan dioptimalkan. Termasuk pula dengan opsi mengganti Ngabalin, atau menyuruhnya untuk hilang sebentar dari sorotan kamera dan wartawan.(*)

Cara Pikir Era Westphalia

admin Leave a Comment

Dulu, terutama pada tahun 1648 ketika perjanjian Westphalia mula-mula disepakati, negara-negara di dunia euforia dengan kedaulatan nasional. Sehingga, kalimat-kalimat seperti: “ini urusan domestik, Anda jangan ikut campur”, atau “ini masalah dalam negeri, kami tidak peduli komentar asing” adalah ungkapan yang lazim diucapkan diplomat dan kepala negara.

Tetapi itu dulu, masa ketika jarak dari Tokyo ke Paris masih butuh waktu tempuh 2 sampai 3 bulan.

Seiring waktu, kemajuan peradaban, perubahan isu bersama manusia juga terjadi. Tokyo ke Paris kini hanya butuh 11 jam penerbangan langsung. Dengan interaksi virtual, bahkan tidak lagi butuh waktu.

Banyak persoalan yang tidak bisa lagi dengan sombong dianggap sebagai “urusan domestik”. Isu lingkungan hidup misalnya. Kebakaran hutan di Sumatera itu asapnya bisa kemana-mana hingga Thailand.

Begitu juga isu kemanusiaan. Ketika bencana alam melanda Lombok dan Palu beberapa waktu lalu, bantuan internasional cepat sekali mengalir.

Semakin banyak isu yang dulu pada tahun 1600-an dianggap isu domestik, sekarang telah menjadi isu bersama umat manusia. Tidak ada lagi batas negara yang rigid, manusia dibelahan bumi mana saja peduli dengan isu ini: kejahatan terorganisir, terorisme, kelaparan dan kemiskinan, dan lain-lain.

Dalam beberapa hari ini, sering terdengar kalimat-kalimat: “kita tidak peduli dengan kata asing, ini urusan domestik”. Diucapkan oleh banyak pihak. Ada pejabat, ada pengamat, dan ada penggembira.

Begitulah. Kalender Gregorian sudah 2019. Tapi cari berpikir kita masih 1600-an. Kita alami krisis berpikir, sebab akal sehat kita ketinggalan di abad ke-17.

@pandi_ID yang kekurangan empati sosial

admin Leave a Comment

Rasanya tidak perlu lagi diinisialkan. Toh publik sudah sama ketahui, bahwa Vanessa Angel terciduk di Surabaya, sedang terlibat prostitusi online. Bayaran Rp. 80 juta inilah yang membuat prihatin.

Tidak sampai seminggu, Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) membuat iklan di akun instagram-nya: “80 Juta dapat apa?”

Tentu saja, iklan dengan konten isu publik yang sedang trending bisa menjadi eye-catching. Masyarakat membacanya dengan rasa ketertarikan yang meningkat. Kasus prostitusi online yang melibatkan Vanessa Angel menyebabkan frasa “80 juta” menjadi kata kunci.

Menurut saya, pemilihan narasi dengan konotasi negatif adalah hal yang kurang bijak, kalau tidak mau kita sebut sebagai kehilangan empati. Kita seharusnya paham bahwa konteks kasus yang melibatkan Vanessa Angel bukanlah hal yang layak untuk dipelihara dalam memori publik. Sebab, itu bisa menyebabkan publik menerima realitas prostitusi online sebagai realitas yang biasa saja.

Sepengetahuan saya, PANDI memiliki elemen publik dalam dirinya. Sebagai badan yang memiliki kewenangan berdasarkan mandat pemerintah (melalui Keputusan Menkominfo), badan seharusnya tidak ikut-ikutan terjerembab dalam wilayah yang nir empati.(*)

Cerita di balik hadirnya @rockygerung di Makassar

admin Leave a Comment

Rabu (19/12/2018) Rocky Gerung hadir di Makassar. Dia membawakan kuliah umum dengan topik menggelitik “Dari Timur Terbit Akal Sehat” di Kampus Universitas Bosowa (Unibos). Saya tidak sempat hadir, karena tanggung jawab tugas di Unhas yang bertepatan acara Wisuda. Padahal, moderator kuliah umum Rocky Gerung adalah teman saya Arief Wicaksono, Dekan FISIP Unibos.

Publik, terutama anak-anak muda yang jiwa kritisnya sedang berkobar-kobar, kebanyakan gandrung dengan kalimat-kalimat Rocky. Sosok cerdas yang berani mengeritik rejim Jokowi secara terbuka, blak-blakan, dan berbobot. Narasi dan diksi yang digunakan Rocky, ditambah gesture dan gaya khas dalam berbicara, menghipnotis banyak kaum muda yang sedang doyan-doyannya pada perubahan.

Belakangan ini saya lebih senang melihat apa yang dilakukan ketimbang apa yang dikatakan Rocky. Pada iklim politik jelang Pilpres yang hanya menyediakan dua pasangan kandidat, mau tidak mau polarisasi terjadi. Rocky yang menghabiskan hampir seluruh energi berpikirnya untuk mengkritik kepresidenan Jokowi, otomatis dianggap pendukung Prabowo. Ia tidak bisa lagi memposisikan diri sebagai pengamat tidak berpihak. Ia kadung dicap sebagai pendukung Prabowo.

Tentu saja ada perbedaan signifikan antara “mendukung Prabowo” dan “mengkritik Jokowi”. Artinya, banyak pendukung Prabowo yang tidak mengkritik Jokowi. Atau sebaliknya, banyak pengkritik Jokowi yang tidak mendukung Prabowo. Tetapi untuk sementara, argumentasi logis terkait hal ini sebaiknya dikesampingkan dulu. Polarisasi demikian ketat, dipanas-panasi oleh sosial media, dan terus disulut oleh politisi-politisi, entah sadar atau tidak.

Maka lama-kelamaan, Rocky semakin kental dengan tudingan sebagai pendukung Prabowo. Padahal, yang ia lakukan (dan berkali-kali ia katakan), dirinya adalah pengkritik kepresidenan Jokowi. Bagi Rocky, rejim berkuasa memang harus dikritik, sebab itulah tugas demokratis.

Jelang Kuliah Umum Rocky di Makassar

Pada bulan April 2018, seorang tokoh politik nasional asal Sulawesi Selatan, Akbar Faizal, terlibat “perseteruan” dengan Rocky Gerung. Di acara ILC TV One (10 April 2018) perbedaan pendapat keduanya bermula. Topiknya tentang “Kitab Suci Fiksi” yang sempat trending. Perbedaan pendapat berkembang menjadi panas setelah Rocky Gerung secara terbuka di Metro TV (Q&A 24 April 2018) menyebut nalar Akbar Faizal dungu. Akbar Faizal meradang di twitter. Akbar menyebut Rocky pembohong dan manipulatif. Rocky membalasnya dengan menyebut Akbar adalah politisi gagal akal.

Hari Sabtu, 15 Desember 2018, kabar Rocky Gerung akan ke Makassar mulai terdengar. Teman-teman di Unibos mulai menyebarkan flayer rencana tersebut. Sudah lama wacana mengundang Rocky ke Makassar. Kali ini teman-teman di Unibos berhasil menghadirkannya.

Tanggal 18 Desember, Rocky benar-benar ada di Makassar. Malam harinya ada acara ILC TV One, dimana Rocky diundang sebagai salah seorang nara sumber. Juga hadir di forum itu Akbar Faizal, plus Ali Mochtar Ngabalin. Maka, hadirlah Rocky melalui teleconference dari Makassar.

Saya pribadi merasa Akbar seolah terintimidasi. Rocky berada di Makassar, yang secara psikologis merupakan “teritori” Akbar. Hal yang sama juga tampak dari sisi Ngabalin. Ia bahkan menyebut, Anda berada di daerah saya. Ngabalin memang bisa berubah-ubah jadi orang Makassar, orang Papua, bahkan bisa jadi orang Buton. Perubahan sepetinya akrab dengan Ngabalin.

Maka, debat ILC TV One memanas. Akbar bahkan mengklaim membawa rekaman video tentang sosok Rocky Gerung yang manipulatif dan ingin ia tampilkan. Menurutnya, sebagaimana dilansir beberapa media online, TV One dan Karni Ilyas tidak mengizinkannya. Sebaliknya, Rocky bahkan menantang Akbar untuk mengiklankan saja video tersebut di Metro TV.

Perseteruan atau tepatnya “kejengkelan” Akbar Faizal terhadap Rocky Gerung ditunjukkan dengan simbol kampungan dan kekanak-kanakan. Pada saat akan berbicara menyerang Rocky, Akbar berdrama seolah lupa nama Rocky. Saya yang melihat rekaman tayangan ILC itu mentertawakan drama Akbar Faizal ini. Lucu.

Di salah satu grup WhatsApp, seorang senior menyebarkan foto-fotonya bersama Rocky. Ada tambahan informasi darinya “ditugasi Aksa Mahmud mendampingi Rocky Gerung di Makassar”. Saya percaya kata senior ini. Dia memang pergaulannya di level itu. Rocky menginap di Hotel Novotel, kuliah umum di Universitas Bosowa. Wartawan melaporkan, ia menggunakan mobil DD 23 AM. Semua itu milik Aksa Mahmud.

Rocky Gerung dan Aksa Mahmud

Karena ada nama Bapak Aksa Mahmud, maka saya lebih senang mengutak-atik hal-hal tersirat dibalik kedatangan Rocky ke Makassar. Sebagai tokoh pengusaha dan politisi senior, Aksa Mahmud adalah “pengatur” di belakang layar. Beliau berperan dalam banyak momen-momen penting politik di negeri ini, tanpa pernah menampilkan diri. Tentu saja, kita banyak mengetahui peran-peran itu dari bisik-bisik.

Apa yang menghubungkan Rocky Gerung dan Aksa Mahmud? Tidak ada jejak digital yang bisa menjelaskan adanya kedekatan atau interaksi antara keduanya pada waktu-waktu yang lalu. Kalau begitu, apa yang menghubungkan keduanya?

Maka berbagai spekulasi pun bermunculan. Apalagi iklim politik Pilpres sedang hangat menjelang panas.

Wapres Jusuf Kalla secara terbuka menyatakan dukungan kepada Jokowi. Sementara Aksa Mahmud dan Pak JK adalah tokoh yang tidak bisa dipisahkan. Publik tentu bertanya-tanya, ada apa?

Munculnya nama Aksa Mahmud dibalik kehadiran Rocky Gerung ke Makassar juga bisa dikaitkan dengan konstalasi Wagub DKI Jakarta paska ditinggal Sandiaga Uno. Nama Erwin Aksa termasuk salah satu figur yang digadang-gadang untuk posisi itu. Sementara itu, Gerindra dan Prabowo masih menjadi faktor penting. Apalagi, belakangan terkuak bagaimana determinasi Aksa Mahmud mendukung pasangan Anies – Sandi saat Pilgub DKI.

Spekulasi lain bisa juga dikaitkan dengan konteks politik lokal. Pada Pilwali Makassar 2018, Aksa Mahmud dipermalukan. Menantunya dikalahkan oleh kotak kosong. Walikota Danny Pomanto, yang sekarang mendukung terbuka Jokowi, adalah satu-satunya tokoh publik yang sujud syukur ketika kotak kosong menang.

Mengingat Rocky Gerung adalah pengkritik utama Joko Widodo, maka ia sering dijadikan simbol representasi pendukung Prabowo. Kehadirannya di Makassar dengan fasilitasi total dari Aksa Mahmud, mau tidak mau menyeret persepsi publik bahwa Aksa Mahmud sedang menentukan posisi politiknya dalam Pilpres 2019 ini.(*)

Menanti Penyelesaian “Khashoggi’s Gate”

admin Leave a Comment

Terbunuhnya Jamal Khashoggi adalah skandal yang rumit, meskipun kasus ini relatif tidak sulit. Rumit, karena diduga ada banyak pihak dengan otoritas tinggi di dalam Arab Saudi yang diduga terlibat, atau setidaknya diharapkan bertanggung jawab.

Setelah 26 hari menghilang dan meninggalkan spekulasi, baik otoritas Turki maupun pihak Arab Saudi mulai sepakat pada satu titik: “Jamal Khashoggi telah menjadi korban pembunuhan yang direncanakan”. Persoalannya adalah seberapa jauh kaitan rencana tersebut dengan pihak berwenang, dan seperti apa solusi yang akan diajukan?

Pada masa-masa awal ketika Khashoggi dinyatakan hilang, para analis memulai dengan sikap skeptis. Meskipun ada indikasi kuat bahwa Khashoggi terbunuh, namun banyak pihak memperkirakan kasusnya akan mengalami peti es untuk waktu lama, hingga terabaikan begitu saja tanpa jalan keluar.

Nampaknya, premis ini perlu direvisi. Di satu sisi, upaya menghilangkan Khashoggi patut diduga memang direncanakan. Namun di sisi lain, ada dugaan kuat bahwa pelaku dan perencana adalah kelompok yang tidak cukup profesional dalam dunia “black ops” dan klandestin. Dalam operasi intelijen profesional, menghilangkan seseorang bisa dilakukan dengan niat untuk “benar-benar menghilangkan”, tapi bisa juga dilancarkan dengan niat “menghilangkan untuk ketahuan”.

Nampaknya, upaya penghilangan Khashoggi dilakukan dengan skenario kedua, dia dihilangkan dengan maksud untuk ketahuan. Siapapun yang berada dibalik rencana ini nampaknya tidak benar-benar hendak membungkam Khashoggi, tetapi mengharapkan efek drama dari hilangnya Khashoggi. Dari titik inilah kita bisa berangkat untuk menjelaskan dampak yang mungkin ditimbulkan.

Ancaman Khashoggi

Semasa hidupnya, Khashoggi memang dikenal sebagai jurnalis kritis. Dalam setahun terakhir, sikap kritisnya mengarah ke lingkungan monarki Saudi. Label sebagai jurnalis adalah pilihan tepat untuk mengharapkan atensi dunia, mengingat gerakan keterbukaan yang dewasa ini makin dominan.

Khashoggi menulis beberapa artikel yang mengkritik sistem monarki Saudi yang memberangus kebebasan dan membatasi hak-hak sipil. Dalam artikel yang diterbitkan oleh Washington Post pada 17 Oktober 2018 (15 hari setelah ia dinyatakan hilang), Khashoggi mengemukakan bagaimana rejim Saudi yang akan diwariskan kepada Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman didesain untuk melanggengkan otoritarianisme.

Arab Saudi, dalam perspektif Khashoggi, adalah rejim yang tidak memberi ruang bagi kebebasan berekspresi. Dirinya mengacu pada laporan “Freedom in The World 2018” yang dirilis setiap tahun oleh Freedom House.

Dalam laporan edisi 2018 ini, tampak jelas tidak ada perubahan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Hanya ada 1 negara Timur Tengah yang berada pada status “free”, yaitu Tunisia. Negara ini bertransisi menuju demokrasi seiring gerakan Arab Spring pada Januari 2011.

Di barisan berikutnya, hanya ada 4 negara Timur Tengah yang dikategorikan “partly free”, yaitu: Maroko, Yordania, Lebanon, dan Kuwait. Selebihnya, negara-negara Timur Tengah dianggap “not free”, termasuk Arab Saudi.

Negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, nampak gamang dengan situasi di Arab Saudi. Pilihan untuk demokratisasi di negara ini sangat terbatas. Dengan skor indek kebebasan yang hanya berada pada angka 7 (dari maksimum 100 untuk status paling bebas), maka upaya mendorong keterbukaan, memastikan jaminan hak-hak sipil dalam bersuara, dan mendorong kebebasan sipil akan menghadapi tentangan berat.  Dibutuhkan political will dilevel rejim, dan hal ini akan sulit diperoleh tanpa perubahan rejim.

Sementara itu, strategi “regime change” yang menjadi idola gerakan demokratisasi di seluruh dunia tidak bisa dilakukan di Arab Saudi tanpa efek guncangan yang penuh ancaman ketidakpastian. Amerika Serikat dan negara-negara Barat akan menjadikan strategi ini sebagai pilihan terakhir.

Efek bagi Demokratisasi

“The Khasoggi’s Show” adalah pilihan tepat untuk menempatkan diskursus transisi demokrasi di atas meja. Tentu saja, model transisi yang bisa ditawarkan adalah pola lunak yang berorientasi pada transformasi, dimana aktor dan elit tetap menjadi pelaku utama, namun dengan sistem baru yang lebih terbuka.

Faktor Amerika Serikat dan hubungan Riyadh – Washington selalu menjadi koin penting dalam setiap wacana transformasi. Begitu totalnya kontrol Arab Saudi terhadap minyak, menyebabkan Amerika tidak pernah dapat berbuat banyak dalam isu demokrasi.

Sejak memulai aliansi pada 1943, baik AS maupun Arab Saudi tidak pernah bisa sepakat dalam tema-tema tradisional, yaitu: isu Israel, minyak, dan Iran. Kedekatan dan kerenggangan hubungan kedua negara selalu disebabkan oleh ketiga variabel tersebut.

Bagi Arab Saudi, kehadiran sosok seperti Khashoggi dan kritiknya terhadap kebebasan dan demokrasi seharusnya bukan hal baru.  Bahkan, berbagai telaah akademik yang secara terbuka mengkritik rejim-rejim monarki di Timur Tengah terus diproduksi (lihat misalnya Joseph Kostiner, 2010). Namun, harapan bagi demokratisasi tidak kunjung datang.

Paska serangan teroris di New York pada 11 September 2001 (9/11), Amerika sempat melancarkan upaya promosi demokrasi melalui serangkaian kebijakan luar negeri.  Akan tetapi, seperti dapat diduga sebelumnya, upaya tersebut tidak membuahkan hasil apapun.  Sebagaimana dilansir pada Freedom in The World 2018, alih-alih negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara yang bertransisi, justru trend global sendiri sedang suram.  Tidaklah keliru, Freedom House memberi judul “Democracy in Crisis” untuk laporan terbarunya.

Skeptisme terhadap upaya mencapai keterbukaan dan kebebasan di Timur Tengah bahkan dinyatakan terbuka oleh Asli Aydintasbas di Washington Post pada November 2017 dengan kalimat yang sedih: “In the middle east, the dream of democracy is dead”.

Martir dan Momentum

Terbunuhnya Khashoggi dapat menjadi momentum bagi upaya global untuk membuka keran-keran keterbukaan dan kebebasan di Timur Tengah.  Tidak semua, tentu saja.  Bagaimanapun, rejim-rejim berkuasa yang menikmati begitu dalamnya kemewahan dari sistem monarki yang membelenggu masyarakat sipil, tidak akan rela melepas berbagai privelese.  Akan tetapi, peristiwa ini dapat menjadi momentum global yang mempersatukan aktor-aktor utama dunia untuk terus menekan Arab Saudi.

Tentu saja skema munculnya martir yang menjadi momentum terlalu klasik.  Bahkan di negara yang melalui transisi damai sekalipun, kehadiran martir dapat mempercepat proses.  Di Indonesia pada 1998, terbunuhnya tiga mahasiswa Universitas Trisakti terbukti mampu membakar emosi massa yang berakhir dengan perubahan rejim.  Begitu pula ketika Tunisia melalui transisi pada Januari 2011, perlu diawali dengan terbunuhnya Bouazizi pada Desember 2010.

Akan tetapi, martir dan momentum biasanya hadir setelah ada gelagat sosial politik (dan ekonomi) yang dapat menjadi lahan subur menggerakkan reformasi atau bahkan revolusi.  Hal itu yang belum tampak di negara-negara monarki absolut di Timur Tengah. Dan, Khashoggi’s Gate masih akan menyisakan pertanyaan besar: untuk apa ia dihilangkan?(*)

Melawan Guilty by Association

admin Leave a Comment

Banyak anggota DPRD Propinsi Sulsel sedang terkena wabah “Guilty by Asociation”. Istilah ini bermakna: ikut-ikutan disalahkan karena kesalahan lembaga atau sebagian anggota lain. Di DPRD itu banyak sekali orang baik. Tapi karena ada kesalahan institusional, maka orang-orang baik ini ikut-ikutan dianggap salah juga. Atau karena ada seorang atau beberapa orang yang berpandangan ngawur, semua kena imbas dianggap ngawur juga.

Dalam sosiologi ini mirip-mirip dengan “stereotyping”. Bedanya, “guilty by association” itu konotasinya selalu negatif, dan insidental. Sementara “stereotyping” bisa positif bisa juga negatif, dan cenderung permanen.

Tidak semua anggota DPRD ribut soal rumah jabatan. Tapi karena ada yang bersuara soal itu, lalu semuanya kena imbas. Dituduh tidak peka dengan kondisi rakyat-lah, mementingkan diri sendiri-lah, bahkan ada tudingan legislatif bersekongkol dengan eksekutif. Mereka yang baik-baik itulah yang disebut “guilty by association” (ikut-ikutan disalahkan).

Doorsje dan Spears, dalam Journal of Personality (1998) mengatakan bahwa “guilty by association” adalah fenomena kesalahan kolektif yang disebabkan oleh memory publik atau memory kelompok lain berdasarkan imajinasi masa lalu. Mungkin benar, pada masa lalu di awal-awal reformasi parlemen dipenuhi oleh politisi predator dan parasit. Memori itu terus melekat pada waktu lama. Sehingga, meskipun makin banyak politisi baik di parlemen (seiring dengan realitas pemilih yang makin cerdas dan kritis), memori buruk itu masih melekat. Ketika ada satu dua orang yang masih tampil buruk, maka “guilty by association” terjadi: semua kena imbas.

Hashemizadeh (2012) dalam risetnya menemukan bahwa “guilty by association” terjadi karena masyarakat sedang dihinggap frustrasi sosial, dan cenderung takut akan kemajuan. Saya pikir, ini adalah tipe masyarakat “nyinyir” yang selalu mencari sisi buruk pihak atau kelompok lain.

Cara pandang masyarakat yang masih terbelenggu imajinasi masa lalu inilah yang perlu dibebaskan. Apakah ini berarti kita permisif dan membiarkan saja? Sama sekali tidak. Kita hanya perlu membiasakan diri untuk adil dan jujur, setidaknya sejak dalam pikiran, kata Pramoedya. Katakanlah yang buruk itu buruk, tapi jangan melupakan juga untuk mengatakan yang baik itu baik…

Pembacaan Data Pribadi Semakin Kritikal

admin Leave a Comment
data-pribadi-t-shirt

Ini pengalaman pribadi. Sejak tahun lalu, setiap kali membuka aplikasi-aplikasi di telepon genggam, selalu muncul iklan yang menyentuh hati. Di sosial media dan media-media online, berseliweran iklan baju kaos, topi, atau scarf dengan desain bertuliskan: “Ayah terbaik lahir di bulan Oktober” atau “Suami terbaik lahir di bulan Oktober“.

Bagaimana tidak menyentuh hati, saya lahir di bulan Oktober. Dan saya adalah ayah yang bangga memiliki empat anak, juga suami yang memiliki istri hebat.

Hari ini, iklan baju kaos yang muncul makin menohok hati: “ayah terbaik lahir di bulan Oktober 1972”. Wow, gue banget, kata hati saya.

Iklan yang menyentuh hati ini membuat saya berpikir cepat: benarkah ayah terbaik atau suami terbaik lahir di bulan Oktober 1972? Logikanya bagaimana?

Maka, sayapun Googling.

Ternyata, ayah terbaik (atau suami terbaik) itu lahir di semua bulan sepanjang tahun. Pencarian Google banyak menampilkan pabrik atau desainer baju kaos yang menawarkan produk dengan embel-embel “ayah terbaik lahir di bulan bla bla bla“.  Lebih spesifik lagi, hasil pencarian paling menyolok menampilkan toko-toko online yang menawarkan produk demikian.

Mengapa iklan yang muncul di HP yang saya gunakan begitu spesifik dan detail?  Dugaan saya spontan tertuju kepada isu yang sedang marak akhir-akhir ini: “keamanan data pribadi di internet”.

Saya membayangkan suatu routine yang sedang berlangsung seperti ini:

HP saya, yang sejatinya adalah benda mati dan seharusnya pasif, kini berubah menjadi sesuatu yang aktif mengumpulkan informasi yang secara teratur saya ketikan di HP ini: nomor kontak saya, alamat-alamat email relasi, informasi apa saja yang paling sering saya cari, aplikasi apa saja yang paling sering saya gunakan, dan sebainya.

Dari hasil perekaman tersebut, HP saya (sebenarnya lebih tepat disebut aplikasi atau aplikasi-aplikasi di HP saya), sekarang mengetahui dengan pasti kalau saya adalah seorang laki-laki, seorang ayah yang sedang terikat hubungan romantis dengan keempat anak yang mulai melek dunia. Ia tahu saya seorang suami yang perhatian pada istri. Ia tahu saya lahir di bulan Oktober, pada tahun 1972. Ia tahu saya senang dengan t-shirt dan topi. Ia tahu saya sering membuka-buka situs belanja online.

Informasi ini bisa dikatakan hasil analisis terhadap serpihan aktivitas dan karakter interaksi yang saya lakukan dengan aplikasi-aplikasi di HP.  Jadi, setiap kata (teks) yang saya ketikan di HP, baik itu ketika menggunakan sosial media, browsing, bahkan chat, direkam oleh aplikasi-aplikasi, disimpan, dan dianalisis untuk mengetahui profiling individual.

Targeted Audience

Aplikasi-aplikasi ini kemudian “memberikan” (tepatnya: mentransaksikan) profiling individual jutaan penggunanya tadi kepada pemasang iklan, baik perusahaan maupun agensi periklanan.  Maka, pemasang iklan kini memiliki data berharga target iklannya, sehingga mereka dapat merancang iklan yang langsung sesuai kebutuhan pembacanya.  Iklan dibuat bisa lebih efektif dan efisien, dengan tingkat ketertarikan yang lebih tinggi untuk memperoleh respon audiens.

Pasar itu besar dan beragam.  Para pengiklan yang menawarkan suatu produk perlu melakukan segmentasi.  Misalnya, jika suatu perusahaan memproduksi kosmetik, maka sasarannya tentu adalah seluruh wanita.  Tetapi jika yang diproduksi adalah “kosmetik yang dapat menghilangkan jerawat”, maka hanya wanita dengan masalah jerawat sajalah yang menjadi target.

Sehingga, audiens dari iklan yang dibuat oleh produk perlu ditargetkan secara spesifik, yang disebut sebagai “target audience”.  Secara konseptual, ada tahapan tertentu yang harus dilakukan oleh setiap perencana periklanan. (Tentu hal ini akan lebih cocok jika diuraikan oleh penstudi dan praktisi periklanan itu sendiri).

Secara konvensional, pengiklan akan melakukan cara manual untuk menyasar target audiens tadi. Misalnya, membuat event yang mengundang wanita-wanita dengan masalah jerawat pada contoh di atas.

Data Pribadi

Analisa terhadap data pribadi seperti itu menyebabkan seseorang di luar sana sekarang mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita (heart and mind).  Padahal, apa yang ada dihati dan pikiran kita adalah satu-satunya kekuatan yang kita miliki di era information superhigh way yang penuh keterbukaan seperti sekarang ini.

Siapa saja tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatan dan kelemahan kasat mata yang dia miliki.  Seorang yang memiliki kekayaan, tidak bisa lagi menutupinya.  Setiap orang yang pernah melakukan sesuatu di masa lalu, selalu saja memiliki catatan sekecil apapun. Seseorang yang memiliki dan mengendalikan pasukan rahasia, suatu negara yang memiliki persenjataan, dan sebagainya, tidak bisa lagi dirahasiakan.  Semua telah serba terbuka.

Satu-satunya kekuatan yang dimiliki oleh individu dewasa ini adalah kapan dan bagaimana semua itu digunakan. Hal ini tersimpan di hati dan pikiran.  Maka, mengetahui apa yang ada di hati dan pikiran seseorang, berarti potensi untuk mengontrol penuh seseorang, mengarahkannya untuk bertindak sesuau keinginan orang yang mengontrolnya.

Mungkin kita berpikir bahwa penggunaan data pribadi kita untuk memprofil karakter kita dan digunakan untuk keperluan iklan produk bukanlah masalah besar.  Tetapi bagaimana jika pengetahuan terhadap “what lies in our heart and mind” itu dimanfaatkan untuk membentuk preferensi kita terhadap pemimpin politik, menggerakkan kita untuk memilih orang-orang yang buruk, bahkan menghipnotis kita untuk membela orang-orang sebenarnya salah.

Yang menjadi persoalan dari proses ini adalah ketika pengumpulan data pribadi kita, dan bahkan pemberian data pribadi kepada pihak ketiga itu: berlangsung atas seijin kita, tetapi kita tidak sadar pernah memberikan ijin itu!

Coba ingat-ingat. Ketika pertama kali mengintall suatu aplikasi di HP, kita kemungkinan besar pernah menekan tombol “Saya Setuju” atau “I agree” dari suatu terms of service (TOS).  Tetapi pernahkah kita membaca TOS secara lengkap? Mayoritas tidak pernah.  Kenapa? Panjang, membosankan, dan kadang-kadang tidak jelas.  Tetapi, menekan “Setuju” adalah prasyarat untuk menjalankan aplikasi itu.

Proses “tidak sadar” yang dianggap dilakukan dengan kesadaran inilah yang kini menjadi jebakan bagi setiap orang yang memiliki akses online. By the way, masih adakah orang yang menggunakan smart phone tidak memiliki akses online?

Penetrasi pengumpul data memasuki ruang privat seharusnya menjadi kepedulian kita dewasa ini.(*)

Pilkada Makassar 2018: Kekosongan Hukum Kotak Kosong

admin Leave a Comment

Meski bukan ahli hukum, tapi saya membaca-baca juga undang-undang dan aturan. Tentu saja, membaca aturan penting untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara, tidak semata-mata untuk menjadi ahli hukum.  Apalagi setelah Pilkada Makassar menampilkan hasil menarik.

Berkaitan dengan Pilwali Makassar yang baru selesai digelar, tiba-tiba saya merasa ada semacam celah legal yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak dengan pragmatisme tinggi. Ini  berpotensi menjadi debat diantara para aktor politik, penyelenggara, ahli hukum, dan aparat penegak hukum. Bahkan, jika tidak diantisipasi dini, celah ini berpotensi menciptakan kerawanan sosial politik di level grass root.

Saya menggunakan istilah “kekosongan hukum”, karena setelah mencari-cari dasar hukumnya, koq tidak ketemu. Maka, pengantar ini saya tulis untuk memantik diskusi. Biar tidak capek menulis berulang-ulang, kotak kosong disingkat saja KK, dan Appi-Cicu disingkat AC.

Hasil Pilwali Makassar

Jelas sekali, akan ada perbedaan pendapat soal hasil Pilwali Makassar 2018. Sambil menunggu hasil resmi KPU (infonya sekitar tanggal 4 atau 5 Juli mendatang), masing-masing pihak telah mengklaim kemenangan.

Pendukung KK klaim menang berdasarkan hasil Quick Count. Klaim ini dipertegas oleh Walikota incumbent (yang gagal bertarung) dengan mendeklarasikan kemenangan KK. Seperti dilansir Kompas Online, Danny klaim KK peroleh lebih 53% suara, sementara AC hanya meraih lebih 46% suara. Data ini, kata Danny, berdasarkan “real count”.  Deklarasi Danny dilengkapi dengan “sujud syukur” 😏.

Disisi lain, AC dan pendukungnya juga klaim menang.  Dengan menggunakan sumber “data form C1” yang dihitung real oleh tim internal, AC klaim peroleh 51.45% suara. KK, menurut versi ini, meraih 48.55% saja. Beberapa saat setelah umumkan hasil ini, pendukung AC gelar konvoi kemenangan.

Sengketa Pilkada

Pada waktunya, KPU akan umumkan hasil resmi, pilihannya hanya dua: KK atau  AC menang. Melihat kecenderungan sekarang, dapat dipastikan akan terjadi sengketa Pilkada.

UU menyebutkan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa Pilkada adalah Mahkamah Konstitusi. Dalam waktu paling lambat 3 hari setelah pengumuman hasil resmi oleh KPU, Peserta Pemilihan dapat ajukan gugatan. MK harus selesaikan paling lambat 45 hari. Tentu saja, gugatan itu harus disertai bukti.

UU juga menyebutkan, syarat agar sengketa hasil Pilkada dapat diajukan ke MK adalah selisih perolehan suara antara 0.5% s.d. 2%.  Untuk Kota Makassar dengan penduduk lebih 1 juta jiwa, maka selisih suara yang dapat disengketakan ke MK adalah 0.5%.

Mengacu pada klaim KK (53% versus 46%) maka ada selisih suara 7%. Sementara, klaim AC (51.45% versus 48.55%) maka ada selisih seuara sebesar 2.9%.

Selain itu, UU Pilkada juga menyebutkan bahwa gugatan sengketa Pemilu itu dilakukan oleh “peserta pemilihan“.  Dalam UU ini tidak disebutkan bahwa KK memenuhi kriteria Peserta Pemilihan. Sebab peserta pemilihan itu dikenakan kewajiban-kewajiban (seperti hari melaporkan tim kampanye, harus melaporkan dana kampanye, dan lain-lain).  Semua itu tidak ada di sisi KK.

Artinya, jika klaim masing-masing benar (bahkan diselaraskan dengan margin of error sekitar 1% yang menjadi standar QC), besar kemungkinan sengketa Pilkada Makassar tidak bisa dibawa ke MK.  Begitu juga, jika selisih berada pada ambang batas yang dapat disengketakan, namun yang dirugikan adalah KK, apakah bisa dibawa ke MK?

Isu Netralitas

Masa-masa penghitungan yang kini sedang berlangsung merebak isu netralitas dan obyektifitas penyelenggara, terutama KPU.  Media massa sedang diramaikan dengan pelarangan bagi wartawan untuk meliput proses rekap di tingkat PPK.  Pelarangan ini menyebabkan tidak adanya transparansi proses rekap, sehingg timbul dugaan ada pihak yang sedang ingin “mengubah” hasil akhir Pilwali Makassar.

Kecurigaan seperti ini wajar, sebab dalam praktek rekapitulasi hasil Pemilu dan Pilkada sejak masa reformasi selalu diwarnai dengan dugaan kecurangan, dengan cara mengubah angka-angka hasil rekap.  Seperti halnya karakter kecurangan dan kejahatan, “baunya ada, tetapi tidak bisa dibuktikan”.  Apalagi, tidak sulit “mengubah” perolehan suara 130 menjadi 180, atau menambahkan angka 1 didepan hasil suara yang hanya 2 digit.

Hope for the best, but plan for the wrost.  Kita berharap yang terbaik, yaitu penyelenggara benar-benar netral dan obyektif.  Namun, tidak salah jika kita mengantisipasi kemungkinan terburuk, yaitu betul terjadi hasil rekap tidak sesuai harapan.

Tiga Skenario

Dalam pandangan saya, melihat kecenderungan dinamika yang saat ini sedang berlangsung, maka ada 3 skenario yang mungkin akan dijalankan oleh elit-elit politik, baik secara murni karena hasil manipulasi.

Skenario pertama, hasil rekap KPU seirama dengan hasil QC, yaitu kemenangan signifikan KK.  Kalaupun ada selisih, mungkin masih dalam batas margin of error, yaitu plus-minus 1%, sehingga selisih akhir berkisar pada angka 5%.

Mau tidak mau, hasil ini akan diterima oleh AC, sebab hasilnya tidak berada pada rentang yang memenuhi syarat untuk disengketakan di MK (yaitu maksimal selisih 0.5%).  Maka, kita harus segera bersiap menghadapi Pilkada ulang Walikota Makassar pada 2020. Artinya, Pilkada 2018 ini tidak menghasilkan Walikota, tetapi Wali-Kotak… (hehehe).

Skenario kedua, hasil rekap KPU sesuai dengan klaim AC, yaitu kemenangan calon tunggal ini dengan selisih sekitar 2.9%, atau mungkin dengan selisih tipis (yaitu dibawah 0.5%).

Skenario kedua ini sangat mengandung resiko sosial politik tinggi.  Publik Makassar sedang euforia dengan kemenangan KK, ada semacam kebanggaan masyarakat karena “berhasil” unjuk kekuatan terhadap monopoli aktor-aktor politik konvensional (terutama partai politik) yang selama ini dianggap selalu mempermainkan rakyat.  Jika saja KPU benar memenangkan AC, akan timbul public distrust, bahkan berpotensi memicu terjadi “public unrest”.  Ini sesuai yang sebaiknya tidak terjadi.

Jika skenario kedua ini terjadi, potensi gesekan terutama dilevel grass-root sangat tinggi, sebab tidak ada kanal alternatif untuk menyelesaikan sengketa.  Selain karena hasilnya berbeda dengan harapan publik, sesuai UU Pilkada, KK bukan peserta pemilihan.  Akibatnya, KK tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan.

Artinya, jika AC menang dengan selisih suara yang dapat disengketakan, kasus ini tidak bisa dibawa ke MK.  Kemana publik akan menyalurkan ketidakpuasan mereka?

Skenario ketiga, hasil rekap KPU memenangkan KK, namun dengan selisih “yang diatur sedemikian rupa” sehingga berada dalam ambang batas “dapat disengketakan di MK”.  Artinya, selisih kemenangan KK terhadap AC adalah maksimal 0.5%.

Kelihatannya, skenario ketiga ini menjadi jalan logis dan realistis secara politik.  Semua pihak akan merasa puas.  Masyarakat Makassar akan tetap senang karena berhasil mengalahkan calon tunggal.  Sementara calon tunggal AC juga dapat menerima karena ada ruang untuk mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi.

Harapan Rakyat

Tentu saja, sebagai warga negara yang menganut prinsip demokrasi, saya dan kita semua sangat berharap agar KPU sebagai penyelenggara bersikap netral dan obyektif.  Namun demikian, pelajaran dari politik Indonesia selama beberapa dekade terakhir ini menunjukkan bahwa perilaku pragmatis, tergila-gila pada kekuasaan, lemahnya integritas, masih menjadi momok yang menakutkan.

Penyelenggara kita, terutama KPU, mungkin saja diisi oleh sosok-sosok kompeten dengan akhlak baik dan terhormat.  Namun tekanan politik bisa jadi sulit mereka hindari.  Kita banyak belajar dari sejarah politik, bukan saja di Indonesia, bahkan di dunia.

Selain itu, ke depan perlu ada revisi UU Pilkada untuk merancang representasi aktorial dari KK.  Sehingga, KK kosong bukan saja pertanda “kegagalan kaderisasi menghasil calon pemimpin”, tetapi benar-benar menjadi representasi suara rakyat.

Langkah penting yang perlu disegerakan adalah transparansi. Demokrasi hanya dapat bekerja optimal, jika terdapat kesempatan yang sama bagi semua pihak (termasuk masyarakat) untuk mengakses informasi publik.

Rekap hasil pemilihan seharusnya bukan rahasia.(*)

(catatan: kredit foto tribunnews.com)

Garuda Indonesia Sajikan Makanan Tanpa Label Halal

admin 1 Comment

Dalam tiga hari ini aktivitas saya dipenuhi perjalanan.  Kamis, 9 November, saya mengawali penerbangan pendek di pagi hari dari Makassar menuju Surabaya.  Jum’at, 10 November, esok sore harinya, kembali lagi ke Makassar.  Kemudian Sabtu, 11 November, ketika saya menulis ini, saya sedang dalam penerbangan dari Makassar ke Baubau.

Semuanya menggunakan Garuda Indonesia.

Pada setiap penerbangan singkat, Garuda Indonesia menyajikan makanan ringan (snack) kepada para penumpang.  Ini bagian dari pelayanan.  Di setiap penerbangan tersebut, baik menggunakan Mini Jet type Bombardier, maupun pesawat berbaling-baling ATR 72-600 yang sekarang saya gunakan,  snack yang disajikan sama.  Masing-masing adalah satu roti (dengan berbagai variasi), dan kacang campuran.

Iseng-iseng, entah karena mulai jenuh dengan perjalanan yang keseringan, saya mengamati snack ini.  Mulai box dan isinya.  Hei, tidak ada label halal.  Saya bolak-balik snack box bercetakan indah, dan tidak menemukan pernyataan bahwa isi di dalam box ini adalah halal.

Saya segera membuka isinya.  Roti berbungkus plastik bening.  Label Garuda Indonesia adalah satu-satunya tulisan di plastik pembungkus.  Selain roti, juga ada kacang produksi Dua Kelinci.  Di bolak-balik, juga tidak ada label halal.

Taken for Granted

Kemarin, dalam perjalanan Surabaya ke Makassar, saya ingat bahwa snack yang disajikan adalah roti daging.  “Itu daging apa ya?”, tiba-tiba saya berbenak.

Ini adalah persoalan kita di Indonesia.  Ada semacam asumsi umum yang diterima tanpa diverifikasi, bahwa semua makanan di sini adalah halal.  Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka kita berpendapat “taken for granted”, bahwa semua halal.  Apakah benar demikian?

Di media massa beberapa kali kita membaca berita tentang pedagang makanan atau pabrikan yang diam-diam menambahkan elemen tidak halal menurut ajaran Islam.  Mungkin minyak babi atau turunannya, mungkin juga alkohol atau turunannya.  Karena itu, kita mulai sering reseh dan menanyakan status halal tidaknya makanan yang kita santap.

Saya tiba-tiba saja bertanya, apakah makanan-makanan yang disajikan oleh Garuda Indonesia ini halal, dalam pengertian tidak mengandung zat-zat yang dilarang untuk dikonsumsi menurut Islam?

Mungkin Garuda Indonesia mulai perlu memikirkan hal ini. (*)