My Notes

Refleksi ringan dan catatan biasa

Menanti Penyelesaian “Khashoggi’s Gate”

admin Leave a Comment

Terbunuhnya Jamal Khashoggi adalah skandal yang rumit, meskipun kasus ini relatif tidak sulit. Rumit, karena diduga ada banyak pihak dengan otoritas tinggi di dalam Arab Saudi yang diduga terlibat, atau setidaknya diharapkan bertanggung jawab.

Setelah 26 hari menghilang dan meninggalkan spekulasi, baik otoritas Turki maupun pihak Arab Saudi mulai sepakat pada satu titik: “Jamal Khashoggi telah menjadi korban pembunuhan yang direncanakan”. Persoalannya adalah seberapa jauh kaitan rencana tersebut dengan pihak berwenang, dan seperti apa solusi yang akan diajukan?

Pada masa-masa awal ketika Khashoggi dinyatakan hilang, para analis memulai dengan sikap skeptis. Meskipun ada indikasi kuat bahwa Khashoggi terbunuh, namun banyak pihak memperkirakan kasusnya akan mengalami peti es untuk waktu lama, hingga terabaikan begitu saja tanpa jalan keluar.

Nampaknya, premis ini perlu direvisi. Di satu sisi, upaya menghilangkan Khashoggi patut diduga memang direncanakan. Namun di sisi lain, ada dugaan kuat bahwa pelaku dan perencana adalah kelompok yang tidak cukup profesional dalam dunia “black ops” dan klandestin. Dalam operasi intelijen profesional, menghilangkan seseorang bisa dilakukan dengan niat untuk “benar-benar menghilangkan”, tapi bisa juga dilancarkan dengan niat “menghilangkan untuk ketahuan”.

Nampaknya, upaya penghilangan Khashoggi dilakukan dengan skenario kedua, dia dihilangkan dengan maksud untuk ketahuan. Siapapun yang berada dibalik rencana ini nampaknya tidak benar-benar hendak membungkam Khashoggi, tetapi mengharapkan efek drama dari hilangnya Khashoggi. Dari titik inilah kita bisa berangkat untuk menjelaskan dampak yang mungkin ditimbulkan.

Ancaman Khashoggi

Semasa hidupnya, Khashoggi memang dikenal sebagai jurnalis kritis. Dalam setahun terakhir, sikap kritisnya mengarah ke lingkungan monarki Saudi. Label sebagai jurnalis adalah pilihan tepat untuk mengharapkan atensi dunia, mengingat gerakan keterbukaan yang dewasa ini makin dominan.

Khashoggi menulis beberapa artikel yang mengkritik sistem monarki Saudi yang memberangus kebebasan dan membatasi hak-hak sipil. Dalam artikel yang diterbitkan oleh Washington Post pada 17 Oktober 2018 (15 hari setelah ia dinyatakan hilang), Khashoggi mengemukakan bagaimana rejim Saudi yang akan diwariskan kepada Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman didesain untuk melanggengkan otoritarianisme.

Arab Saudi, dalam perspektif Khashoggi, adalah rejim yang tidak memberi ruang bagi kebebasan berekspresi. Dirinya mengacu pada laporan “Freedom in The World 2018” yang dirilis setiap tahun oleh Freedom House.

Dalam laporan edisi 2018 ini, tampak jelas tidak ada perubahan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Hanya ada 1 negara Timur Tengah yang berada pada status “free”, yaitu Tunisia. Negara ini bertransisi menuju demokrasi seiring gerakan Arab Spring pada Januari 2011.

Di barisan berikutnya, hanya ada 4 negara Timur Tengah yang dikategorikan “partly free”, yaitu: Maroko, Yordania, Lebanon, dan Kuwait. Selebihnya, negara-negara Timur Tengah dianggap “not free”, termasuk Arab Saudi.

Negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, nampak gamang dengan situasi di Arab Saudi. Pilihan untuk demokratisasi di negara ini sangat terbatas. Dengan skor indek kebebasan yang hanya berada pada angka 7 (dari maksimum 100 untuk status paling bebas), maka upaya mendorong keterbukaan, memastikan jaminan hak-hak sipil dalam bersuara, dan mendorong kebebasan sipil akan menghadapi tentangan berat.  Dibutuhkan political will dilevel rejim, dan hal ini akan sulit diperoleh tanpa perubahan rejim.

Sementara itu, strategi “regime change” yang menjadi idola gerakan demokratisasi di seluruh dunia tidak bisa dilakukan di Arab Saudi tanpa efek guncangan yang penuh ancaman ketidakpastian. Amerika Serikat dan negara-negara Barat akan menjadikan strategi ini sebagai pilihan terakhir.

Efek bagi Demokratisasi

“The Khasoggi’s Show” adalah pilihan tepat untuk menempatkan diskursus transisi demokrasi di atas meja. Tentu saja, model transisi yang bisa ditawarkan adalah pola lunak yang berorientasi pada transformasi, dimana aktor dan elit tetap menjadi pelaku utama, namun dengan sistem baru yang lebih terbuka.

Faktor Amerika Serikat dan hubungan Riyadh – Washington selalu menjadi koin penting dalam setiap wacana transformasi. Begitu totalnya kontrol Arab Saudi terhadap minyak, menyebabkan Amerika tidak pernah dapat berbuat banyak dalam isu demokrasi.

Sejak memulai aliansi pada 1943, baik AS maupun Arab Saudi tidak pernah bisa sepakat dalam tema-tema tradisional, yaitu: isu Israel, minyak, dan Iran. Kedekatan dan kerenggangan hubungan kedua negara selalu disebabkan oleh ketiga variabel tersebut.

Bagi Arab Saudi, kehadiran sosok seperti Khashoggi dan kritiknya terhadap kebebasan dan demokrasi seharusnya bukan hal baru.  Bahkan, berbagai telaah akademik yang secara terbuka mengkritik rejim-rejim monarki di Timur Tengah terus diproduksi (lihat misalnya Joseph Kostiner, 2010). Namun, harapan bagi demokratisasi tidak kunjung datang.

Paska serangan teroris di New York pada 11 September 2001 (9/11), Amerika sempat melancarkan upaya promosi demokrasi melalui serangkaian kebijakan luar negeri.  Akan tetapi, seperti dapat diduga sebelumnya, upaya tersebut tidak membuahkan hasil apapun.  Sebagaimana dilansir pada Freedom in The World 2018, alih-alih negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara yang bertransisi, justru trend global sendiri sedang suram.  Tidaklah keliru, Freedom House memberi judul “Democracy in Crisis” untuk laporan terbarunya.

Skeptisme terhadap upaya mencapai keterbukaan dan kebebasan di Timur Tengah bahkan dinyatakan terbuka oleh Asli Aydintasbas di Washington Post pada November 2017 dengan kalimat yang sedih: “In the middle east, the dream of democracy is dead”.

Martir dan Momentum

Terbunuhnya Khashoggi dapat menjadi momentum bagi upaya global untuk membuka keran-keran keterbukaan dan kebebasan di Timur Tengah.  Tidak semua, tentu saja.  Bagaimanapun, rejim-rejim berkuasa yang menikmati begitu dalamnya kemewahan dari sistem monarki yang membelenggu masyarakat sipil, tidak akan rela melepas berbagai privelese.  Akan tetapi, peristiwa ini dapat menjadi momentum global yang mempersatukan aktor-aktor utama dunia untuk terus menekan Arab Saudi.

Tentu saja skema munculnya martir yang menjadi momentum terlalu klasik.  Bahkan di negara yang melalui transisi damai sekalipun, kehadiran martir dapat mempercepat proses.  Di Indonesia pada 1998, terbunuhnya tiga mahasiswa Universitas Trisakti terbukti mampu membakar emosi massa yang berakhir dengan perubahan rejim.  Begitu pula ketika Tunisia melalui transisi pada Januari 2011, perlu diawali dengan terbunuhnya Bouazizi pada Desember 2010.

Akan tetapi, martir dan momentum biasanya hadir setelah ada gelagat sosial politik (dan ekonomi) yang dapat menjadi lahan subur menggerakkan reformasi atau bahkan revolusi.  Hal itu yang belum tampak di negara-negara monarki absolut di Timur Tengah. Dan, Khashoggi’s Gate masih akan menyisakan pertanyaan besar: untuk apa ia dihilangkan?(*)

Melawan Guilty by Association

admin Leave a Comment

Banyak anggota DPRD Propinsi Sulsel sedang terkena wabah “Guilty by Asociation”. Istilah ini bermakna: ikut-ikutan disalahkan karena kesalahan lembaga atau sebagian anggota lain. Di DPRD itu banyak sekali orang baik. Tapi karena ada kesalahan institusional, maka orang-orang baik ini ikut-ikutan dianggap salah juga. Atau karena ada seorang atau beberapa orang yang berpandangan ngawur, semua kena imbas dianggap ngawur juga.

Dalam sosiologi ini mirip-mirip dengan “stereotyping”. Bedanya, “guilty by association” itu konotasinya selalu negatif, dan insidental. Sementara “stereotyping” bisa positif bisa juga negatif, dan cenderung permanen.

Tidak semua anggota DPRD ribut soal rumah jabatan. Tapi karena ada yang bersuara soal itu, lalu semuanya kena imbas. Dituduh tidak peka dengan kondisi rakyat-lah, mementingkan diri sendiri-lah, bahkan ada tudingan legislatif bersekongkol dengan eksekutif. Mereka yang baik-baik itulah yang disebut “guilty by association” (ikut-ikutan disalahkan).

Doorsje dan Spears, dalam Journal of Personality (1998) mengatakan bahwa “guilty by association” adalah fenomena kesalahan kolektif yang disebabkan oleh memory publik atau memory kelompok lain berdasarkan imajinasi masa lalu. Mungkin benar, pada masa lalu di awal-awal reformasi parlemen dipenuhi oleh politisi predator dan parasit. Memori itu terus melekat pada waktu lama. Sehingga, meskipun makin banyak politisi baik di parlemen (seiring dengan realitas pemilih yang makin cerdas dan kritis), memori buruk itu masih melekat. Ketika ada satu dua orang yang masih tampil buruk, maka “guilty by association” terjadi: semua kena imbas.

Hashemizadeh (2012) dalam risetnya menemukan bahwa “guilty by association” terjadi karena masyarakat sedang dihinggap frustrasi sosial, dan cenderung takut akan kemajuan. Saya pikir, ini adalah tipe masyarakat “nyinyir” yang selalu mencari sisi buruk pihak atau kelompok lain.

Cara pandang masyarakat yang masih terbelenggu imajinasi masa lalu inilah yang perlu dibebaskan. Apakah ini berarti kita permisif dan membiarkan saja? Sama sekali tidak. Kita hanya perlu membiasakan diri untuk adil dan jujur, setidaknya sejak dalam pikiran, kata Pramoedya. Katakanlah yang buruk itu buruk, tapi jangan melupakan juga untuk mengatakan yang baik itu baik…

Pembacaan Data Pribadi Semakin Kritikal

admin Leave a Comment
data-pribadi-t-shirt

Ini pengalaman pribadi. Sejak tahun lalu, setiap kali membuka aplikasi-aplikasi di telepon genggam, selalu muncul iklan yang menyentuh hati. Di sosial media dan media-media online, berseliweran iklan baju kaos, topi, atau scarf dengan desain bertuliskan: “Ayah terbaik lahir di bulan Oktober” atau “Suami terbaik lahir di bulan Oktober“.

Bagaimana tidak menyentuh hati, saya lahir di bulan Oktober. Dan saya adalah ayah yang bangga memiliki empat anak, juga suami yang memiliki istri hebat.

Hari ini, iklan baju kaos yang muncul makin menohok hati: “ayah terbaik lahir di bulan Oktober 1972”. Wow, gue banget, kata hati saya.

Iklan yang menyentuh hati ini membuat saya berpikir cepat: benarkah ayah terbaik atau suami terbaik lahir di bulan Oktober 1972? Logikanya bagaimana?

Maka, sayapun Googling.

Ternyata, ayah terbaik (atau suami terbaik) itu lahir di semua bulan sepanjang tahun. Pencarian Google banyak menampilkan pabrik atau desainer baju kaos yang menawarkan produk dengan embel-embel “ayah terbaik lahir di bulan bla bla bla“.  Lebih spesifik lagi, hasil pencarian paling menyolok menampilkan toko-toko online yang menawarkan produk demikian.

Mengapa iklan yang muncul di HP yang saya gunakan begitu spesifik dan detail?  Dugaan saya spontan tertuju kepada isu yang sedang marak akhir-akhir ini: “keamanan data pribadi di internet”.

Saya membayangkan suatu routine yang sedang berlangsung seperti ini:

HP saya, yang sejatinya adalah benda mati dan seharusnya pasif, kini berubah menjadi sesuatu yang aktif mengumpulkan informasi yang secara teratur saya ketikan di HP ini: nomor kontak saya, alamat-alamat email relasi, informasi apa saja yang paling sering saya cari, aplikasi apa saja yang paling sering saya gunakan, dan sebainya.

Dari hasil perekaman tersebut, HP saya (sebenarnya lebih tepat disebut aplikasi atau aplikasi-aplikasi di HP saya), sekarang mengetahui dengan pasti kalau saya adalah seorang laki-laki, seorang ayah yang sedang terikat hubungan romantis dengan keempat anak yang mulai melek dunia. Ia tahu saya seorang suami yang perhatian pada istri. Ia tahu saya lahir di bulan Oktober, pada tahun 1972. Ia tahu saya senang dengan t-shirt dan topi. Ia tahu saya sering membuka-buka situs belanja online.

Informasi ini bisa dikatakan hasil analisis terhadap serpihan aktivitas dan karakter interaksi yang saya lakukan dengan aplikasi-aplikasi di HP.  Jadi, setiap kata (teks) yang saya ketikan di HP, baik itu ketika menggunakan sosial media, browsing, bahkan chat, direkam oleh aplikasi-aplikasi, disimpan, dan dianalisis untuk mengetahui profiling individual.

Targeted Audience

Aplikasi-aplikasi ini kemudian “memberikan” (tepatnya: mentransaksikan) profiling individual jutaan penggunanya tadi kepada pemasang iklan, baik perusahaan maupun agensi periklanan.  Maka, pemasang iklan kini memiliki data berharga target iklannya, sehingga mereka dapat merancang iklan yang langsung sesuai kebutuhan pembacanya.  Iklan dibuat bisa lebih efektif dan efisien, dengan tingkat ketertarikan yang lebih tinggi untuk memperoleh respon audiens.

Pasar itu besar dan beragam.  Para pengiklan yang menawarkan suatu produk perlu melakukan segmentasi.  Misalnya, jika suatu perusahaan memproduksi kosmetik, maka sasarannya tentu adalah seluruh wanita.  Tetapi jika yang diproduksi adalah “kosmetik yang dapat menghilangkan jerawat”, maka hanya wanita dengan masalah jerawat sajalah yang menjadi target.

Sehingga, audiens dari iklan yang dibuat oleh produk perlu ditargetkan secara spesifik, yang disebut sebagai “target audience”.  Secara konseptual, ada tahapan tertentu yang harus dilakukan oleh setiap perencana periklanan. (Tentu hal ini akan lebih cocok jika diuraikan oleh penstudi dan praktisi periklanan itu sendiri).

Secara konvensional, pengiklan akan melakukan cara manual untuk menyasar target audiens tadi. Misalnya, membuat event yang mengundang wanita-wanita dengan masalah jerawat pada contoh di atas.

Data Pribadi

Analisa terhadap data pribadi seperti itu menyebabkan seseorang di luar sana sekarang mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita (heart and mind).  Padahal, apa yang ada dihati dan pikiran kita adalah satu-satunya kekuatan yang kita miliki di era information superhigh way yang penuh keterbukaan seperti sekarang ini.

Siapa saja tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatan dan kelemahan kasat mata yang dia miliki.  Seorang yang memiliki kekayaan, tidak bisa lagi menutupinya.  Setiap orang yang pernah melakukan sesuatu di masa lalu, selalu saja memiliki catatan sekecil apapun. Seseorang yang memiliki dan mengendalikan pasukan rahasia, suatu negara yang memiliki persenjataan, dan sebagainya, tidak bisa lagi dirahasiakan.  Semua telah serba terbuka.

Satu-satunya kekuatan yang dimiliki oleh individu dewasa ini adalah kapan dan bagaimana semua itu digunakan. Hal ini tersimpan di hati dan pikiran.  Maka, mengetahui apa yang ada di hati dan pikiran seseorang, berarti potensi untuk mengontrol penuh seseorang, mengarahkannya untuk bertindak sesuau keinginan orang yang mengontrolnya.

Mungkin kita berpikir bahwa penggunaan data pribadi kita untuk memprofil karakter kita dan digunakan untuk keperluan iklan produk bukanlah masalah besar.  Tetapi bagaimana jika pengetahuan terhadap “what lies in our heart and mind” itu dimanfaatkan untuk membentuk preferensi kita terhadap pemimpin politik, menggerakkan kita untuk memilih orang-orang yang buruk, bahkan menghipnotis kita untuk membela orang-orang sebenarnya salah.

Yang menjadi persoalan dari proses ini adalah ketika pengumpulan data pribadi kita, dan bahkan pemberian data pribadi kepada pihak ketiga itu: berlangsung atas seijin kita, tetapi kita tidak sadar pernah memberikan ijin itu!

Coba ingat-ingat. Ketika pertama kali mengintall suatu aplikasi di HP, kita kemungkinan besar pernah menekan tombol “Saya Setuju” atau “I agree” dari suatu terms of service (TOS).  Tetapi pernahkah kita membaca TOS secara lengkap? Mayoritas tidak pernah.  Kenapa? Panjang, membosankan, dan kadang-kadang tidak jelas.  Tetapi, menekan “Setuju” adalah prasyarat untuk menjalankan aplikasi itu.

Proses “tidak sadar” yang dianggap dilakukan dengan kesadaran inilah yang kini menjadi jebakan bagi setiap orang yang memiliki akses online. By the way, masih adakah orang yang menggunakan smart phone tidak memiliki akses online?

Penetrasi pengumpul data memasuki ruang privat seharusnya menjadi kepedulian kita dewasa ini.(*)

Pilkada Makassar 2018: Kekosongan Hukum Kotak Kosong

admin Leave a Comment

Meski bukan ahli hukum, tapi saya membaca-baca juga undang-undang dan aturan. Tentu saja, membaca aturan penting untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara, tidak semata-mata untuk menjadi ahli hukum.  Apalagi setelah Pilkada Makassar menampilkan hasil menarik.

Berkaitan dengan Pilwali Makassar yang baru selesai digelar, tiba-tiba saya merasa ada semacam celah legal yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak dengan pragmatisme tinggi. Ini  berpotensi menjadi debat diantara para aktor politik, penyelenggara, ahli hukum, dan aparat penegak hukum. Bahkan, jika tidak diantisipasi dini, celah ini berpotensi menciptakan kerawanan sosial politik di level grass root.

Saya menggunakan istilah “kekosongan hukum”, karena setelah mencari-cari dasar hukumnya, koq tidak ketemu. Maka, pengantar ini saya tulis untuk memantik diskusi. Biar tidak capek menulis berulang-ulang, kotak kosong disingkat saja KK, dan Appi-Cicu disingkat AC.

Hasil Pilwali Makassar

Jelas sekali, akan ada perbedaan pendapat soal hasil Pilwali Makassar 2018. Sambil menunggu hasil resmi KPU (infonya sekitar tanggal 4 atau 5 Juli mendatang), masing-masing pihak telah mengklaim kemenangan.

Pendukung KK klaim menang berdasarkan hasil Quick Count. Klaim ini dipertegas oleh Walikota incumbent (yang gagal bertarung) dengan mendeklarasikan kemenangan KK. Seperti dilansir Kompas Online, Danny klaim KK peroleh lebih 53% suara, sementara AC hanya meraih lebih 46% suara. Data ini, kata Danny, berdasarkan “real count”.  Deklarasi Danny dilengkapi dengan “sujud syukur” 😏.

Disisi lain, AC dan pendukungnya juga klaim menang.  Dengan menggunakan sumber “data form C1” yang dihitung real oleh tim internal, AC klaim peroleh 51.45% suara. KK, menurut versi ini, meraih 48.55% saja. Beberapa saat setelah umumkan hasil ini, pendukung AC gelar konvoi kemenangan.

Sengketa Pilkada

Pada waktunya, KPU akan umumkan hasil resmi, pilihannya hanya dua: KK atau  AC menang. Melihat kecenderungan sekarang, dapat dipastikan akan terjadi sengketa Pilkada.

UU menyebutkan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa Pilkada adalah Mahkamah Konstitusi. Dalam waktu paling lambat 3 hari setelah pengumuman hasil resmi oleh KPU, Peserta Pemilihan dapat ajukan gugatan. MK harus selesaikan paling lambat 45 hari. Tentu saja, gugatan itu harus disertai bukti.

UU juga menyebutkan, syarat agar sengketa hasil Pilkada dapat diajukan ke MK adalah selisih perolehan suara antara 0.5% s.d. 2%.  Untuk Kota Makassar dengan penduduk lebih 1 juta jiwa, maka selisih suara yang dapat disengketakan ke MK adalah 0.5%.

Mengacu pada klaim KK (53% versus 46%) maka ada selisih suara 7%. Sementara, klaim AC (51.45% versus 48.55%) maka ada selisih seuara sebesar 2.9%.

Selain itu, UU Pilkada juga menyebutkan bahwa gugatan sengketa Pemilu itu dilakukan oleh “peserta pemilihan“.  Dalam UU ini tidak disebutkan bahwa KK memenuhi kriteria Peserta Pemilihan. Sebab peserta pemilihan itu dikenakan kewajiban-kewajiban (seperti hari melaporkan tim kampanye, harus melaporkan dana kampanye, dan lain-lain).  Semua itu tidak ada di sisi KK.

Artinya, jika klaim masing-masing benar (bahkan diselaraskan dengan margin of error sekitar 1% yang menjadi standar QC), besar kemungkinan sengketa Pilkada Makassar tidak bisa dibawa ke MK.  Begitu juga, jika selisih berada pada ambang batas yang dapat disengketakan, namun yang dirugikan adalah KK, apakah bisa dibawa ke MK?

Isu Netralitas

Masa-masa penghitungan yang kini sedang berlangsung merebak isu netralitas dan obyektifitas penyelenggara, terutama KPU.  Media massa sedang diramaikan dengan pelarangan bagi wartawan untuk meliput proses rekap di tingkat PPK.  Pelarangan ini menyebabkan tidak adanya transparansi proses rekap, sehingg timbul dugaan ada pihak yang sedang ingin “mengubah” hasil akhir Pilwali Makassar.

Kecurigaan seperti ini wajar, sebab dalam praktek rekapitulasi hasil Pemilu dan Pilkada sejak masa reformasi selalu diwarnai dengan dugaan kecurangan, dengan cara mengubah angka-angka hasil rekap.  Seperti halnya karakter kecurangan dan kejahatan, “baunya ada, tetapi tidak bisa dibuktikan”.  Apalagi, tidak sulit “mengubah” perolehan suara 130 menjadi 180, atau menambahkan angka 1 didepan hasil suara yang hanya 2 digit.

Hope for the best, but plan for the wrost.  Kita berharap yang terbaik, yaitu penyelenggara benar-benar netral dan obyektif.  Namun, tidak salah jika kita mengantisipasi kemungkinan terburuk, yaitu betul terjadi hasil rekap tidak sesuai harapan.

Tiga Skenario

Dalam pandangan saya, melihat kecenderungan dinamika yang saat ini sedang berlangsung, maka ada 3 skenario yang mungkin akan dijalankan oleh elit-elit politik, baik secara murni karena hasil manipulasi.

Skenario pertama, hasil rekap KPU seirama dengan hasil QC, yaitu kemenangan signifikan KK.  Kalaupun ada selisih, mungkin masih dalam batas margin of error, yaitu plus-minus 1%, sehingga selisih akhir berkisar pada angka 5%.

Mau tidak mau, hasil ini akan diterima oleh AC, sebab hasilnya tidak berada pada rentang yang memenuhi syarat untuk disengketakan di MK (yaitu maksimal selisih 0.5%).  Maka, kita harus segera bersiap menghadapi Pilkada ulang Walikota Makassar pada 2020. Artinya, Pilkada 2018 ini tidak menghasilkan Walikota, tetapi Wali-Kotak… (hehehe).

Skenario kedua, hasil rekap KPU sesuai dengan klaim AC, yaitu kemenangan calon tunggal ini dengan selisih sekitar 2.9%, atau mungkin dengan selisih tipis (yaitu dibawah 0.5%).

Skenario kedua ini sangat mengandung resiko sosial politik tinggi.  Publik Makassar sedang euforia dengan kemenangan KK, ada semacam kebanggaan masyarakat karena “berhasil” unjuk kekuatan terhadap monopoli aktor-aktor politik konvensional (terutama partai politik) yang selama ini dianggap selalu mempermainkan rakyat.  Jika saja KPU benar memenangkan AC, akan timbul public distrust, bahkan berpotensi memicu terjadi “public unrest”.  Ini sesuai yang sebaiknya tidak terjadi.

Jika skenario kedua ini terjadi, potensi gesekan terutama dilevel grass-root sangat tinggi, sebab tidak ada kanal alternatif untuk menyelesaikan sengketa.  Selain karena hasilnya berbeda dengan harapan publik, sesuai UU Pilkada, KK bukan peserta pemilihan.  Akibatnya, KK tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan.

Artinya, jika AC menang dengan selisih suara yang dapat disengketakan, kasus ini tidak bisa dibawa ke MK.  Kemana publik akan menyalurkan ketidakpuasan mereka?

Skenario ketiga, hasil rekap KPU memenangkan KK, namun dengan selisih “yang diatur sedemikian rupa” sehingga berada dalam ambang batas “dapat disengketakan di MK”.  Artinya, selisih kemenangan KK terhadap AC adalah maksimal 0.5%.

Kelihatannya, skenario ketiga ini menjadi jalan logis dan realistis secara politik.  Semua pihak akan merasa puas.  Masyarakat Makassar akan tetap senang karena berhasil mengalahkan calon tunggal.  Sementara calon tunggal AC juga dapat menerima karena ada ruang untuk mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi.

Harapan Rakyat

Tentu saja, sebagai warga negara yang menganut prinsip demokrasi, saya dan kita semua sangat berharap agar KPU sebagai penyelenggara bersikap netral dan obyektif.  Namun demikian, pelajaran dari politik Indonesia selama beberapa dekade terakhir ini menunjukkan bahwa perilaku pragmatis, tergila-gila pada kekuasaan, lemahnya integritas, masih menjadi momok yang menakutkan.

Penyelenggara kita, terutama KPU, mungkin saja diisi oleh sosok-sosok kompeten dengan akhlak baik dan terhormat.  Namun tekanan politik bisa jadi sulit mereka hindari.  Kita banyak belajar dari sejarah politik, bukan saja di Indonesia, bahkan di dunia.

Selain itu, ke depan perlu ada revisi UU Pilkada untuk merancang representasi aktorial dari KK.  Sehingga, KK kosong bukan saja pertanda “kegagalan kaderisasi menghasil calon pemimpin”, tetapi benar-benar menjadi representasi suara rakyat.

Langkah penting yang perlu disegerakan adalah transparansi. Demokrasi hanya dapat bekerja optimal, jika terdapat kesempatan yang sama bagi semua pihak (termasuk masyarakat) untuk mengakses informasi publik.

Rekap hasil pemilihan seharusnya bukan rahasia.(*)

(catatan: kredit foto tribunnews.com)

Garuda Indonesia Sajikan Makanan Tanpa Label Halal

admin 1 Comment

Dalam tiga hari ini aktivitas saya dipenuhi perjalanan.  Kamis, 9 November, saya mengawali penerbangan pendek di pagi hari dari Makassar menuju Surabaya.  Jum’at, 10 November, esok sore harinya, kembali lagi ke Makassar.  Kemudian Sabtu, 11 November, ketika saya menulis ini, saya sedang dalam penerbangan dari Makassar ke Baubau.

Semuanya menggunakan Garuda Indonesia.

Pada setiap penerbangan singkat, Garuda Indonesia menyajikan makanan ringan (snack) kepada para penumpang.  Ini bagian dari pelayanan.  Di setiap penerbangan tersebut, baik menggunakan Mini Jet type Bombardier, maupun pesawat berbaling-baling ATR 72-600 yang sekarang saya gunakan,  snack yang disajikan sama.  Masing-masing adalah satu roti (dengan berbagai variasi), dan kacang campuran.

Iseng-iseng, entah karena mulai jenuh dengan perjalanan yang keseringan, saya mengamati snack ini.  Mulai box dan isinya.  Hei, tidak ada label halal.  Saya bolak-balik snack box bercetakan indah, dan tidak menemukan pernyataan bahwa isi di dalam box ini adalah halal.

Saya segera membuka isinya.  Roti berbungkus plastik bening.  Label Garuda Indonesia adalah satu-satunya tulisan di plastik pembungkus.  Selain roti, juga ada kacang produksi Dua Kelinci.  Di bolak-balik, juga tidak ada label halal.

Taken for Granted

Kemarin, dalam perjalanan Surabaya ke Makassar, saya ingat bahwa snack yang disajikan adalah roti daging.  “Itu daging apa ya?”, tiba-tiba saya berbenak.

Ini adalah persoalan kita di Indonesia.  Ada semacam asumsi umum yang diterima tanpa diverifikasi, bahwa semua makanan di sini adalah halal.  Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka kita berpendapat “taken for granted”, bahwa semua halal.  Apakah benar demikian?

Di media massa beberapa kali kita membaca berita tentang pedagang makanan atau pabrikan yang diam-diam menambahkan elemen tidak halal menurut ajaran Islam.  Mungkin minyak babi atau turunannya, mungkin juga alkohol atau turunannya.  Karena itu, kita mulai sering reseh dan menanyakan status halal tidaknya makanan yang kita santap.

Saya tiba-tiba saja bertanya, apakah makanan-makanan yang disajikan oleh Garuda Indonesia ini halal, dalam pengertian tidak mengandung zat-zat yang dilarang untuk dikonsumsi menurut Islam?

Mungkin Garuda Indonesia mulai perlu memikirkan hal ini. (*)

Sekarang Waktunya Kembali ke Singgasana

admin Leave a Comment

Dewasa ini, mungkin Hotel Singgasana di Jalan Kajaolalido, Makassar tidak lagi sefamiliar 15 atau 20-an tahun lalu. Hotel bintang 4 ini merupakan salah satu fasilitas akomodasi yang pernah populer di dekade 1980-an hingga 2000-an awal.

Pada masa itu, jumlah hotel di Makassar masih sangat jarang. Apalagi hotel bintang 4 yang dapat dianggap mewah.  Di tambah lokasinya yang strategis, hanya sekitar 100 meter dari Lapangan Karebosi yang dikenal sebagai alun-alun kota.

Sejarah hotel ini hampir lenyap. Sumber-sumber terbuka di internet juga tidak banyak (atau tidak ada?) yang mengulasnya. Saya kira, warga Makassar berusia 50-an tahun sajalah yang bisa bercerita tentang masa lalu hotel ini.

Ketika masih aktif berhubungan dengan lembaga-lembaga donor asing pada pertengahan hingga akhir dekade 2000-an, saya beberapa kali menggunakan fasilitas akomodasi dan pelatihan di Hotel Singgasana. Salah satu keunikannya adalah, pada menu sarapan pagi selalu tersaji kuliner khas dan tradisional Makassar.

Tapi hanya itu saja. Selebihnya, fasilitas, layanan, dan kemudahan akses, tidak jauh berbeda dengan hotel-hotel lain. Seiring pertumbuhan hotel di Makassar yang menggila pada awal dekade 2010-an, Hotel Singgasana perlahan-lahan mulai menghadapi kompetitor tangguh, yaitu hadirnya hotel-hotel baru. Ibarat daun muda, hotel-hotel baru ini lebih cerah, meriah, agresif dalam hal memasarkan diri, dengan beberapa fasilitas tambahan yang menjadi nilai plus, bahkan plus-plus.

Hotel Singgasana sebelumnya bernama Hotel Marannu Tower, yang merupakan bangunan tambahan dibelakang Hotel Marannu Golden.  Marannu sendiri adalah nama grup bisnis konglomerasi milik salah seorang tentara pejuang Angkatan 45, Brigjen TNI (purn). H. Andi Sose.

Pada masa itu, adalah lazim kita temukan banyak pensiunan perwira tinggi yang memasuki bisnis, dan berhasil. Ada nama-nama seperti Ibnu Sutowo yang keluarganya memiliki puluhan perusahaan, ada nama Brigjen TNI (purn) Sjarnoebi Said yang memiliki Krama Yudha Tiga Berlian, ada juga grup Batara Indra yang dikontrol oleh Letjen TNI (purn) L.B. Moerdani.

H. Andi Sose sendiri memiliki bisnis bervariasi, mulai dari perhotelan, perbankan, asuransi, property, dan perdangan. Pada dekade 1980-an dan 1990-an, berkembang kabar bahwa Andi Sose berniat meninggalkan dunia bisnis, dan terjun ke bidang sosial kemasyarakatan. Maka ia melepas kepemilikan pada berbagai usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Ia mempertahankan Rumah Sakit, universitas, dan sekolah.

Hotel Marannu Golden dan Marannu Tower sendiri akhirnya diambil alih oleh keluarga Andi Matalatta, juga seorang pejuang angkatan 45. Hotel Marannu Tower dikelola oleh Andi Ilhamsyah Matalatta. Dialah yang mengganti namanya menjadi Hotel Singgasana.

Jika kita berkunjung, apalagi menginap di Hotel Singgasana, maka “tua dan konservatif” adalah kesan pertama yang segera tertangkap. Tentu saja, ditengah pertumbuhan hotel di Makassar yang begitu semangat, akan sangat sulit bagi Singgasana untuk bersaing pada area pelayanan modern.

Hotel ini sebenarnya cocok mengembangkan visi “ke-masa-lalu-an” sebagai icon. Rasanya, tidak banyak hotel yang bisa mengkapitalisasi masa lalunya, semata-mata karena mereka tidak punya cukup masa lalu untuk dilestarikan.

Tetapi, Hotel Singgasana adalah kumpulan cerita yang menarik. Selain pernah menjadi icon kota, juga ia punya banyak sisi sejarah yang dapat ditawarkan.

Ketika hari ini, saya berkunjung ke Hotel Singgasana, di lobby depan terdapat aksesoris berbentuk 2 ekor Unta. Hal sama juga saya temukan di beberapa hotel lain pada suasana Ramadhan. Sayang sekali. Saya kira, area lobby itu akan lebih menarik jika dindingnya dihiasi foto-foto dan caption tentang sejarah dirinya.

Hotel Singgasana seharusnya menjual masa lalu. Sebab, jika mau ketemu Unta, pengunjung bisa ke hotel lain. (*)

Konflik Rusia-Ukraina atas Crimea (1)

admin 1 Comment

Banyak negara di dunia terlibat konflik dan sengketa wilayah. Namun konflik Ukraina dan Rusia, yang terlibat sengketa wilayah memperebutkan wilayah Crimea, memiliki keunikan. Ada karakteristik yang membedakan konflik ini dengan konflik dan sengketa wilayah seperti yang terjadi di wilayah lain.

Crimea pada awalnya merupakan wilayah Rusia. Mayoritas penduduk Crimea adalah etnis Rusia.  Wilayah ini memiliki nilai strategis dalam geopolitik Rusia, sebab menjadi penghubung antara Rusia dengan Mediterania. Crimea terletak di tepi Laut Hitam, dimana terdapat pangkalan angkatan laut Rusia yang sudah berdiri sejak tahun 1783.

Setelah melalui serangkaian revolusi pada awal abad ke-20, Kekaisaran Rusia kemudian berakhir pada tahun 1917, diikuti dengan pembentukan Uni Sovyet pada 30 Desember 1922. Negara yang bernama asli Soyuz Sovetskih Sotsialisticheskih Respublik (USSR) awalnya merupakan gabungan longgar dari beberapa negara federasi (Rusia, Transkaukasia, Ukraina, dan Belarusia). Namun seiring waktu, Uni Sovyet menerapkan sistem sosialisme komunis yang politik dan ekonomi tersentralisasi.

Pada tahun 1954, Presiden Uni Sovyet, Nikita Kruschev, menghadiahkan Crimea kepada Republik Sosialis Sovyet Ukraina. Penyerahan ini merupakan langkah politik Kruschev untuk memperoleh dukungan Ukraina terhadap kelangsungan Uni Sovyet, meskipun secara formal alasan yanh dikemukakan adalah: “untuk mempererat hubungan persahabatan antara kedua negara”.

Pada tanggal 8 Desember 1991, pemimpin Rusia, Ukraina, dan Belarusia mengadakan pertemuan di Belovezhska Pushcha, yang merupakan pertemuan resmi untuk membubarkan Uni Sovyet. Presiden Rusia Boris Yeltsin gagal mengembalikan Crimea sebagai bagian Rusia. Maka, ketika Uni Sovyet dinyatakan bubar pada 26 Desember 1991, Crimea tercatat sebagai wilayah kedaulatan Ukraina.

Meskipun secara legal Crimea adalah wilayah Ukraina, namun pemerintah Ukraina merasakan beban berat dalam mempertahankan eksistensi Crimea. Untuk itu, Crimea diberikan otonomi sangat luas, bahkan memiliki parlemen sendiri.

Pada tahun 2013, Ukraina mengalami guncangan politik. Presiden Viktor Yanukovych membatalkan kerjasama perdagangan dengan Uni Eropa, dan memilih mendekatkan diri dengan Rusia. Keputusan ini disambut demonstrasi besar-besaran di dalam negeri, dimana rakyat Ukraina lebih memilih untuk menjadi bagian Uni Eropa.

Akibat tekanan massa yang kuat, Presiden Yanukovich kemudian meninggalkan Ukraina pada Februari 2014. Ia digantikan oleh pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Arseniy Yatsenyuk yang pro Eropa. Pemerintahan sementara ini mendapat dukungan internasional yang luas, termasuk PBB, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.

Akan tetapi, Rusia menentang kehadiran pemerintahan sementara Ukraina dan tetap menilai Yanukovych sebagai presiden yang sah.

Sementara itu, Crimea yang berpenduduk mayoritas etnis Rusia juga berada di posisi yang sama dengan Rusia. Rakyat Crimea melakukan demonstrasi dan bergerak mengambil alih gedung-gedung pemerintahan. Untuk mencegah tindakan represif aparat keamanan Ukraina yang pro pemerintahan sementara, pasukan militer Rusia kemudian memasuki wilayah Crimea dan membantu rakyat yang melakukan perlawanan.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengatakan bahwa: sebenarnya tidak ada alasan untuk terlibat dalam konflik militer dengan Ukraina. Tetapi Rusia memiliki hak menggunakan segala kekuatan untuk melindungi warga Rusia dan etnis Rusia yang berada di wilayah ini” (Rowen, 2014).

Puncaknya, rakyat Crimea melakukan referendum pada 7 Maret 2014 dengan dukungan militer Rusia yang telah memasuki wilayah ini. Hasilnya dapat ditebak: mayoritas (95%) penduduk Crimea menyatakan ingin bergabung dengan Rusia.

Meskipun hasil ini ditolak oleh Ukraina, Uni Eropa, maupun PBB, namun para pemimpin Crimea dan Rusia terus bergerak sangat cepat. Referendum kedua digelar pada 16 Maret 2014, untuk menyatakan penggabungan Crimea menjadi bagian Federasi Rusia.

Pada 27 Maret 2014, PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 68-262 yang menyatakan bahwa: “referendum dan penggabungan Crimea ke dalam Federasi Rusia adalah ilegal dan tidak valid”. Untuk itu, Crimea masih tetap merupakan wilayah kedaulatan Ukraina.

Tentu saja, Rusia menggunakan hak veto untuk menolak resolusi.

Dilema legal dan politik kini terjadi. Secara de jure, berbagai instrumen hukum internasional mengukuhkan Crimea sebagai wilayah Ukraina. Namun, politik de facto menunjukkan bahwa Crimea merupakan wilayah Federasi Rusia, yang berada dalam kontrol efektif Moskow.

Menyadari bahwa Kiev nyaris kehilangan kendali terhadap wilayah Crimea, pada 15 April 2014 parlemen Ukraina mendeklarasikan “Crimea sebagai wilayah yang sedang dianeksasi oleh Rusia”. Deklarasi ini dibutuhkan untuk memastikan legitimasi menyeluruh terhadap pemilu presiden yang digelar pada 25 Mei 2014.

Dalam tiga tahun terakhir, isu Crimea telah menjadi “political chip” dalam hubungan Rusia, baik pada level domestik, bilateral, regional, maupun global.

Pada level domestik, sikap Presiden Putin yang dengan gagah berani menampilkan diri sebagai pembela etnis Rusia di Crimea telah mengangkat popularitas dirinya. Ia menjadi tokoh politik terkuat, yang dianggap mampu mengembalikan wibawa dan kehormatan Rusia di Eropa.

Pengakuan Vladimir Putin sebagai tokoh politik bahkan disahkan oleh Majalah Time pada tahun 2015. Ia berada pada peringkat #1 The Most Influential People. Majalah Forbes bahkan menempatkannya sebagai The World’s Most Powerful Individual, berturut-turut di tahun 2013 hingga 2016.

Di level regional dan internasional, isu Crimea telah menjadikan hubungan Rusia dengan negara-negara Uni Eropa terus-menerus dilanda ketegangan. Rusia dinon-aktifkan dari keanggotaan kelompok negara-negara industri maju Group of Eight (G8), yang beranggotakan Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat.

Tidak hanya itu, Rusia bahkan harus menerima konsekuensi sanksi ekonomi dan embargo yang cukup berdampak pada ekonomi domestik. GDP Rusia dilaporkan mengalami penurunan hampir 4% akibat anjloknya harga minyak Rusia sebagai dampak sanksi.

Jika dibandingkan dengan konflik dan sengketa wilayah yang terjadi di banyak wilayah, isu Crimea nampaknya sulit untuk diselesaikan melalui jalur legal. Maka, pilihan langkah politik adalah satu-satunya opsi yang tersedia. Akan tetapi, skenario politik apakah yang memungkinkan untuk penyelesaian masalah Crimea?

Bersambunh ke bagian (2).


Apa Yang Dimenangkan Ahok Dalam Pilgub DKI?

admin Leave a Comment

Saya tertarik dengan ulasan Denny JA yang coba menjelaskan tentang besarnya selisih hasil Pilgub antara Ahok dan Djarot versus Anies dan Sandi. Terutama pada point ke-3, yaitu: pembagian sembako oleh kubu Ahok di masa minggu tenang.

Sehari jelang pemilihan saya berada di Jakarta. Salah satu stasiun TV Swasta mengulas dan menayangkan berkali-kali peristiwa pembagian sembako. Ulasan-ulasannya juga fokus pada money politics. Menurut Denny JA, publik kelas menengah atas yang merupakan pemilih loyal merasa tidak suka dan marah dengan peristiwa ini.  Ahok dianggap melanggar komitmen demokrasi dan pendidikan politik yang dia usung.

Sehari setelah pemilihan, Ahok bertemu Anies. Sambil bercanda, konon, sang petahana ini bilang: “Kalau saya menang, bisa jadi demo setiap hari di Jakarta”.

Saya merasa kalimat ini ada benarnya. Pilgub DKI 2017 dipenuhi dilema bagi.

Pada satu sisi, ada kontestasi politik di Pilgub. Di sisi lain, urusan hukum sedang berproses di pengadilan yang penuh tekanan kelompok masyarakat tertentu. Sehingga tersedia beberapa skenario untuk itu.

Skenario Ahok

Skenario pertama adalah Ahok menang Pilgub, dan menang di pengadilan. Jika ini terjadi, Jakarta akan membara. Sentimen kebencian terakumulasi karena dua hal, yaitu: ia adalah Gubernur Jakarta dan ia dinilai menista agama Islam. Ini skenario paling menguntungkan baginya, tetapi paling mengandung resiko bagi kehidupan sosial politik Jakarta dan Indonesia. Sentimen “anti” banyak hal akan meluber ke berbagai daerah.

Skenario kedua adalah Ahok menang Pilgub dan “kalah” di pengadilan. Pengertian kalah disini adalah ia dinyatakan bersalah dan dipenjara. Jika ia dinyatakan bersalah tetapi hanya dihukum percobaan, masih belum dapat dikatakan “kalah”. Jika ini terjadi, ia akan dilantik dalam penjara, dan akan segera dicopot sebagai Gubernur padahal ia baru saja menang. Maka, sama saja ia akan kehilangan keduanya: hilang jabatan Gubernur dan dipenjara pula.

Skenario ketiga adalah Ahok kalah Pilgub, tetapi “menang” di pengadilan. Sekali lagi, konteks “menang” disini bisa saja ia dinyatakan bersalah tetapi dijatuhi hukuman percobaan. Ia jelas akan kehilangan jabatan Gubernur. Akan tetapi ia masih memiliki ruang politik yang luas untuk berkiprah selain sebagai Gubernur.

Skenario keempat adalah Ahok kalah Pilgub dan juga “kalah” di pengadilan, yaitu dihukum penjara. Nampaknya, hal inilah yang paling tidak diinginkan sang mantan Bupati Belitung ini. Ia kehilangan segala hal.

Secara rasional, pilihan terbaik adalah skenario ketiga, yaitu kalah di Pilgub DKI tetapi “menang” di pengadilan. Jika saja bisa memilih, dapat dipastikan Ahok akan memilih skenario ini. Dan, nampaknya, inilah yang sedang “dipilih”.

Hingga beberapa saat sebelum pemilihan, berbagai hasil survei oleh lembaga kredibel masih percaya bahwa pemenang Pilgub DKI masih sulit ditentukan. Dengan selisih survei antara 1% – 2% dan margin of error di kisaran 5%, tidak ada lembaga survei yang berani memastikan kemenangan sebelum pencoblosan.

Seperti kata Denny JA, suara petahana akhirnya tergerus oleh sembako. Dengan kedok pasar murah, publik tahu bahwa penjualan (beberapa malah dibagikan gratis) sembako adalah upaya menarik suara pemilih yang berada pada status ekonomi menengah ke bawah.

Gagasan sembako ini sama sekali bukan berasal dari Basuki Tjahaja Purnama. Berkali-kali ia tegaskan sudah move on dari praktek politik sembako. Tetapi bagi PDI-P, partai yang selalu mengaku berpihak pada wong cilik, sembako masih jadi alat politik yang penting. Lihat berita Kompas tanggal 18 April, sehari jelang pemilihan disini. Cukup jelas perbedaan pandangan dengan PDI-P, khususnya Eva Sundari, soal isu sembako.

Ahok nampaknya tidak cukup kuat melawan keinginan PDIP-P. Atau bisa jadi, sengaja membiarkan saja praktek itu, meskipun ia cukup tahu dampaknya terhadap kelompok pemilih menengah atas akan seperti apa.

Paska Pilgub

Sehari setelah pemilihan, 20 April 2017, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan terhadap Ahok. Saat itu, publik sudah paham bahwa Ahok telah kalah dalam Pilgub sehari sebelumnya. Tuntutan JPU mencengangkan secara hukum, namun cukup realistis dari sisi politik: Ahok bersalah, dituntut hukuman penjara 1 tahun, tetapi dengan masa percobaan 2 tahun. Dengan kata lain, secara politik Ahok menang dalam kasus hukumnya, sebab ia tidak akan dipenjara.

Memang, ada kelompok tertentu dalam Islam yang marah dan tidak menerima tuntutan JPU. Akan tetapi, tensi politik telah turun drastis paska Pilgub. Kelompok-kelompok Islam yang ingin Ahok dipenjara kini ditinggalkan oleh kelompok politik yang ingin Ahok gagal dalam Pilgub.

Kepentingan para elit ini sudah terpenuhi. Sehingga kelompok Islam akan segera ditinggalkan, sampai ada isu politik baru lagi yang akan menyatukan mereka kembali.

Begitulah politik… (*)

Pembacaan Do’a, Antara Ritual dan Seremonial

admin Leave a Comment

Tanggal 25 Maret 2017 lalu, saya mengikuti acara Pelantikan Pengurus salah satu organisasi sosial. Pada susunan acara yang dibacakan protokol, terdapat item “Pembacaan Do’a” dibagian akhir. Tentu saja, susunan acara seperti ini sangat lazim kita temui. Para penyusun acara selalu merasa tidak lengkap (atau merasa berdosa?) jika acara yang mereka persiapkan tidak ditutup dengan do’a.

Akan tetapi kali ini ada yang berbeda. Memasuki penghujung acara, protokol mempersilahkan seseorang untuk tampil ke mimbar dan memimpin pembacaan do’a. Begitu tiba di mimbar, sang lelaki segera mengucapkan salam, lalu membaca basmalah.

Pada saat begini, audiens biasanya segera diam, menciptakan suasana hening, lalu beberapa orang mulai menunduk. Begitu juga kali ini. Sebagian audiens mulai menengadahkan tangan, bersiap melaksanakan ritual berdo’a.
Tanpa disangka, lelaki muda di mimbar itu berucap: “marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdo’a sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, serta sesuai permintaan dan harapan masing-masing. Do’a dimulai….”

Sekitar 1 menit kemudian, ia kembali berucap: “…Do’a selesai. Terima kasih. Assalamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh…”. Dan diapun kembali ke tempat duduk semula.

Orang-orang sontak tertawa. Beberapa bersorak. Lalu ramai-ramai memberi tepuk tangan sambil berdiri kepada sang pembaca do’a.

Tiba-tiba ada semacam kesadaran yang mengusik pikiran saya.

Coba kita ingat-ingat kembali. Setiap item “pembacaan do’a” pada kebanyakan acara yang kita hadiri, selalu ada pembaca do’a yang monopolistik. Pertama, ia tidak peduli bahwa diantara audiens ada orang-orang berbeda agama, berbeda keyakinan, yang cara berdo’anya juga beda. Tetapi pembaca do’a akan memimpin do’a dengan cara agama tertentu (kebanyakan dengan cara Islam). Baik pengarah acara maupun pembaca do’a memiliki asumsi mayoritas yang sama, yaitu sebagian besar yang hadir beragama sama. Jika ada hadirin beragama tidak sama, itu bukan urusan kita. Itu masalahnya. Ia bisa berdo’a sendiri.

Kedua, pembaca do’a nampaknya yakin bahwa semua hadirin, atau sebagian besarnya, memiliki harapan dan keinginan yang sama. Sehingga ia, sang pembaca do’a itu, akan melafalkan do’a untuk diaminkan oleh semuanya. Padahal, bisa saja ada sebagian yang hadir memiliki harapan tersendiri. Dalam kasus ini, orang-orang tidak boleh berbeda harapan.

Selama ini memang do’a yang dilafalkan dari mimbar suatu acara selalu saja do’a yang baik-baik. Ya, do’a memang harusnya begitu. Tetapi, kita mestinya ingat juga bahwa kebaikan itu ada kadarnya. Setiap orang bisa memiliki kadar kebaikan yang berbeda terhadap suatu hal.

Saya pikir, anak muda pembaca do’a tadi sedang berusaha mengembalikan fungsi do’a sebagai manifestasi beragama. Bahwa, pada batas-batas tertentu, urusan dengan Tuhan adalah wilayah privat. Tentu saja, pandangan ini akan sangat penuh kontroversi, banyak mengandung debat.(*)

Ridho Irama, Narkotika, dan Ironi Publik Figur

admin Leave a Comment

Agak menyedihkan ketika membaca berita Ridho Irama ditangkap polisi karena narkoba.  Apalagi, ia mengakui telah dua tahun mengkonsumsi dengan alasan beban kerja.  Sebagai publik figur, Ridho memiliki banyak pilihan untuk mengatasi stress dan tekanan kerja.  Tetapi ia memilih cara mudah dan efisien.  Mungkin, satu-satunya resiko jangka pendek dari pilihan ini adalah tertangkap polisi.

Jika selama dua tahun mengkonsumsi, jelas Ridho merasakan manfaatnya.  Kita tahu, narkoba menjadi terlarang karena resiko penyalahgunaan yang dapat menyebabkan kecanduan.  Sehingga, meskipun sebenarnya terdapat beberapa manfaat jangka pendek dari penggunaan narkoba, resiko kecanduan inilah yang menjadi persoalan utama.  Beberapa jenis narkoba diketahui dapat menjadi stimulan yang merangsang kinerja jantung dan otot, bahkan juga otak.  Sehingga penggunanya merasa memiliki lebih banyak tenaga untuk jangka waktu singkat.

Selain itu, narkoba juga dapat membangkitkan efek halusinasi.  Banyak orang yang menghadapi tekanan hidup berat merasa dapat melepaskan diri dari himpitan beban karena berhalusinasi setelah mengkonsumsi narkoba.  Akan tetapi, persoalannya adalah perasaan bebas itu hanya berlangsung ketika ia dibawah pengaruh narkotika.  Setelah itu usai, ia akan kembali ke dunia nyata yang tidak menyenangkan.  Bisa jadi, Ridho Irama sebenarnya mengalami situasi yang sama.

Beberapa tahun lalu, saya mengikuti seminar dengan nara sumber Prof. Ryas Rasyid.  Sambil berkelakar, Prof. Ryas berkata: “Bangsa Indonesia sedang diliputi stress tingkat tinggi.  Karena itulah, ada dua jenis bisnis yang kini marak, yaitu: bisnis travel umrah dan bisnis karaoke.  Orang-orang kelebihan duit yang stress akan memilih berangkat umrah.  Sementara orang yang kekurangan duit akan memilih karaoke”.

Ketika itu masa-masa awal reformasi.  Masalah narkoba telah ada, namun belum menjadi diskursus publik semassif sekarang.  Jika saja Prof. Ryaas berbicara pada masa kini, kelakarnya bisa jadi berbeda.  Beliau mungkin akan memasukkan juga “mengkonsumsi narkoba” dalam bagian kelakar itu.  Atau mungkin juga tidak.  Saya pernah mendengar seorang tokoh yang begitu anti narkotika marah besar di suatu stasiun televisi karena narkotika dan penggunanya dijadikan bahan lawakan.  Belakangan saya tahu, anaknya adalah korban ketergantungan narkoba.  Dengan tertangkapnya Ridho Irama, saya kira tidak lama lagi sang ayah akan menjadi pendekar anti narkoba.

Sigmund Freud

Ada sebuah buku yang ditulis Howard Markel, diterbitkan pada tahun 2012 oleh Vintage Books.  Judulnya: “An Anatomy of Addiction: Sigmund Freud, William Halsted, and the Miracle Drugs Cocaine”.  Buku ini menggambarkan tentang pertarungan antara aspek moral pada satu sisi, melawan aspek manfaat di sisi lain, dari penggunaan narkotika, khususnya kokain.  Obyek buku ini adalah sang penggagas teori psiko-analisis Sigmund Freud, dan seorang ahli bedah terkenal, William Halsted.

Freud adalah pengguna aktif kokain.  Ia merasakan manfaat luar biasa dari zat ini, yang menurutnya mampu mendorong munculnya berbagai pemikiran kreatif.  Narkotika, khususnya kokain, juga dapat mengatasi depresi dan menjadi tonikum untuk mengatasi masalah seksual.

Pada tahun 1884, Freud menerbitkan artikel berjudul “Über Coca” (tentang koka), berisi puji-pujian terhadap manfaat kokain.  Ia menyebutnya sebagai zat ajaib.  Selain menggunakan secara aktif, Freud juga mempromosikan zat ini kepada teman-teman dekatnya.

Pada tahun yang sama, seorang dokter ahli mata asal Austria bernama Karl Koller juga menerbitkan artikel tentang efek anastesi dari kokain.  Koller adalah kolega Freud.  Tulisan ini mempengaruhi Halsted, dan mendorongnya untuk melakukan uji coba efek anastesi kokain untuk operasi.  Ia menjadikan dirinya dan beberapa muridnya sebagai obyek percobaan.  Kemudian, ia sendiri menjadi tergantung pada kokain.

Tentu saja, pada masa-masa itu belum ada larangan terhadap penggunaan kokain.  Secara resmi, konsumsi kokain selain untuk tujuan medis mulai dibatasi di Amerika Serikat pada tahun 1914.  Akan tetapi, dalam perkembangannya terjadi debat yang sengit dalam membatasi penggunaan narkotika untuk keperluan medis dan keperluan rekreasional.  Apalagi, pembatasan tersebut (yang tertuang dalam dokumen yang disebut Harrison Narcotics Tax Act), tidak secara jelas “melarang” penggunaan narkotika, melainkan membuat semacam regulasi dalam rejim tersendiri.

Dilema Legalisasi

Hari ini, persoalan narkotika telah menjadi momok di seluruh dunia.  Meskipun tersedia manfaat dalam penggunaannya, sebagian besar kalangan percaya bahwa terdapat efek merusak yang jauh lebih berbahaya dibaliknya.  Sayangnya, beberapa negara masih memberi keleluasaan untuk penggunaan narkotika jenis tertentu dalam jumlah kepemilikan tertentu pula.

Di Belanda, ganja yang dikategorikan sebagai narkotika ringan dapat dibeli dan dikonsumsi leluasa hanya di dalam coffeeshop (di luar itu ilegal).  Lain halnya di Jerman, kepemilikan ganja sampai 6 gram masih dinyatakan legal.  Sementara di Argentina, konsumsi ganja untuk keperluan pribadi dalam jumlah sedikit juga dinyatakan legal.  Masih ada beberapa negara lain yang melegalkan ganja.  Akan tetapi, jika saja Ridho Irama mengkonsumsi shabu-shabu di negara-negara tersebut, bisa jadi ia tetap ditangkap.  Karena masing-masing negara tidak menyamaratakan narkotika.  Ada jenis yang legal, dan ada juga yang ilegal.

Dalam dua tahun terakhir, ada banyak sekali publik figur seperti Ridho Irama di Indonesia yang tertangkap karena narkotika.  Meskipun mereka beralasan bahwa mereka konsumen pribadi, ini tidak boleh menjadi alasan untuk melegalkannya.  Masyarakat Indonesia belum sampai pada tahap yang dapat menerima kebebasan tanpa batas.  Lagi pula, di banyak negara, bebas itu tidak sebenarnya bebas.  Beberapa aspek tetap perlu dibatasi. Termasuk penggunaan narkotika.(*)