Presiden Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa yang baru seminggu menjabat setelah mengambil alih kekuasaan dari Robert Mugabe yang telah berkuasa selama 37 tahun, mengumumkan nama-nama kabinetnya. Ia menunjuk dua tokoh sentral militer dalam “kudeta” 15 November.
Tentu saja, kritikan dari dalam negeri bermunculan. Mnangagwa dianggap sedang melakukan politik balas jasa, sekaligus melindungi dirinya dibalik perisai militer. Dengan usia 75 tahun, Mnangagwa patut diakui telah melewati usia puncaknya untuk menghadapi oposisi politik dengan cara-cara politik pula.
Tetapi, kali ini saya tidak ingin membahas hal itu. Ada isu lebih menarik untuk menjadi bahan diskusi, yaitu soal mata uang (currency) Zimbabwe. Negara ini alami krisis ekonomi politik berkepanjangan, yang berdampak pada kegagalan mengelola mata uang. Bahkan, negara ini dapat dikatakan tidak memiliki mata uang.
Zimbabwe secara formal diakui sebagai republik independen pada 18 April 1980. Meskipun pada 1964 negara ini mendeklarasikan kemerdekaan dari kolonisasi Inggris yang telah berlangsung sejak tahun 1888, namun deklarasi tersebut tidak sepenuhnya mendapat pengakuan, akibat masih adanya dominasi Rhodesia yang juga tidak diakui. Hingga kemerdekaan pada 1980 itu, Zimbabwe lebih dikenal sebagai Rhodesia. Pada masa itu, negara ini menggunakan mata uang Rhodesian Dollar (R$).
Sejak kemerdekaan Republik Zimbabwe pada 1980, mata uang Rhodesian Dollar digantikan dengan Zimbabwean Dollar, dengan nilai tukar yang setara dengan Rhodesian Dollar. Namun, karena tekanan inflasi yang tinggi, bahwa hingga mencapai apa yang disebut hyperinflasi, Zimbabwean Dollar hanya berlaku hingga 2009. Kini, Zimbabwe menggunakan Dollar Amerika (US$) sebagai mata uang resmi negara.
Ekonomi Politik Mata Uang
Uang atau mata uang pada dasarnya merupakan alat transaksi. Namun, nilai suatu mata uang ditentukan oleh banyak faktor yang kompleks. Secara sederhana, mata uang dapat dibuat oleh pemerintah (negara) dengan cara mencetak dan menciptakan konvensi atau kesepakata dalam masyarakat (teori konvensi). Jika seluruh elemen masyarakat sepakat menerima uang dan mata uang, maka jadilah ia sebagai mata uang, yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah.
Akan tetapi, dalam proses sehari-hari tidaklah semudah itu. Teori-teori klasik seperti Teori Kuantitas (yang diperkenalkan oleh David Ricardo dan kemudian disempurnakan oleh Irving Fisher), misalnya, menunjukkan ada faktor dinamis dalam memberlakukan suatu mata uang. Dasarnya yang pertama adalah mata uang itu harus “diterima” secara luas masyarakat.
Dalam perkembangan modern, isu mata uang menjadi lebih dinamis lagi ketika dikaitkan dengan perdagangan internasional. Suatu mata uang bukan saja menjadi alat pembayaran dalam negeri, tetapi menjadi alat untuk mengukur nilai komoditas relatif terhadap mata uang negara lain.
Dengan demikian, uang atau mata uang bukan saja alat ekonomi. Ia memiliki dimensi politik yang sangat lekat. Bahkan, jika dikaitkan dengan fungsinya sebagai alat pembayaran, dimensi politik dari mata uang jauh lebih dominan. Hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat agar suatu mata uang dapat diterima (sebagai alat pembayaran). Mata uang itu setidaknya memiliki syarat: dapat diterima secara umum (acceptability), bernilai dan nilai itu dijamin oleh pemerintah, bahan tahan lama (durability), kualitasnya sama (uniformity), jumlah yang beredar memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak mudah dipalsukan (scarcity), mudah dibawa-bawa (portable) dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya (divisibility), serta nilainya stabil.
Kegagalan Zimbabwe dalam mempertahankan kelangsungan mata uangnya (Zimbabwe Dollar) dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait, termasuk tidak terpenuhinya seluruh pra-syarat sebagai mata uang. Masyarakat Zimbabwe tidak percaya bahwa mata uang mereka memiliki kemampuan ekonomi, akibat ketidakmampuan pemerintah memberikan keyakinan itu. Sehingga, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan mata uang asing sebagai alat pembayaran.
Hyper inflasi dan Zimbabwe Dollar
Akibat ketidakpercayaan itu, Zimbabwe pernah mengalami inflasi terburuk dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia. Mata uang Zimbabwean Dollar yang pada awal diperkenalkan memiliki nilai setara dengan Dollar Amerika ternyata tidak diterima oleh masyarakat. Ada kecurigaan bahwa uang-uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Zimbabwe memiliki kualitas rendah, sehingga mudah dipalsukan. Selain itu, ada kecurigaan bahwa nilai mata uang ini tidak stabil sebab kepercayaan publik terhadap pemerintah begitu rendahnya.
Penyebab hyperinflasi yang tinggi adalah adanya kecurigaan bahwa pemerintahan Robert Mugabe mencetak uang dalam jumlah banyak untuk membiayai keterlibatannya dalam Perang Congo, yang berlangsung pada tahun 2000. Uang juga dicetak besar-besaran untuk membiayai gaji tinggi pejabat pemerintah. Hal ini berdampak pada hilangnya nilai real uang Zimbabwe dibandingkan dengan kondisi aktual ekonomi.
Pada puncaknya, nilai mata uang Zimbabwe terjun bebas, dan dinyatakan sebagai mata uang paling tidak bernilai di dunia. Pemerintah mencetak uang kertas yang setiap lembarnya bahkan memiliki 100 trilyun (100.000.000.000.000). Namun, uang sebesar itu nilainya setara dengan 40 cent Amerika, atau hanya sekitar US$ 0.4. Kalau dikonversi ke Rupiah, kira-kira senilai Rp. 5.000,- saja.
Mata Uang Saat Ini
Pada tahun 2009, pemerintah kemudian membatalkan mata uang Zimbabwean Dollar dan mengumumkan US$ sebagai mata uang resmi pemerintah. Pada Januari 2014, Bank Sentral Zimbabwe mengumumkan bahwa selain US Dollar, mata uang yang diterima sebagai alat pembayaran yang sah di dalam negeri adalah South African rand, Botswana pula, Pound sterling, Euro, Australian dollar, Chinese yuan (renminbi), Indian rupee, dan Japanese yen.
Pertanyaannya, apakah Zimbabwe masih membutuhkan mata uang sendiri? Dan bagaimana kemungkinan untuk memberlakukan hal ini?
Di seluruh dunia, mata uang merupakan alat pembayaran dengan banyak fungsi tambahan. Bahkan, mata uang juga memiliki unsur-unsur nasionalisme di dalamnya, dimana pahlawan nasional atau obyek-obyek kebanggaan nasional ditampilkan. Sebagai negara merdeka, keberadaan mata uang merupakan indikasi kedaulatan. Hal ini menunjukkan bahwa suatu negara memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya dan memperoleh kepercayaan dari masyarakatnya.
Hanya saja, belajar dari pengalaman terhadap buruknya tata kelola pemerintahan di Zimbabwe, nampaknya masih butuh waktu panjang bagi negara ini untuk memiliki mata uang sendiri. Meskipun pemerintahan Presiden Robert Mugabe telah berakhir, namun fakta bahwa pemerintahan baru dibawah Emmerson Mnangagwa justru mengawali langkahnya dengan politik balas jasa (bahkan tidak memberi ruang bagi kelompok oposisi dalam kabinetnya). Hal ini akan sulit mendatangkan kepercayaan rakyat.
Padahal, dari berbagai faktor yang mempengaruhi kekuatan suatu mata uang, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah selalu memainkan peranan penting. Disinilah sebenarnya tantangan utama pemerintahan di Zimbabwe, baik sekarang maupun yang akan datang.(*)
