Oil for Food Program dan Korupsi Terbesar di PBB

Dalam proses penelusuran data dan informasi untuk keperluan riset yang sedang saya lakukan (tentang kerjasama internasional untuk pemberantasan korupsi), tetiba muncul hal ini…
—-
Setelah menganeksasi Kuwait, Irak dijatuhi embargo ekonomi oleh PBB pada tahun 1990. Tidak sampai 5 tahun, rakyat Irak dibawah rejim Saddam Husein alami masalah kelangkaan pangan dan obat-obatan. Negara ini memiliki minyak berlimpah, tetapi tidak ada yang boleh membelinya karena embargo. Akibatnya, Iraq tidak punya uang untuk memperoleh makanan dan obat-obatan.

PBB meluncurkan program yang disebut Oil for Food. Idenya adalah membantu rakyat Iraq yang kelaparan. PBB mengijinkan Iraq untuk menjual minyaknya, namun hasil penjualan itu hanya boleh digunakan membeli makanan dan obat-obatan saja.

Mekanismenya, Saddam menunjuk pihak yang akan membeli minyak Irak dengan sistem voucher. Kemudian Saddam menunjuk pihak yang menjadi pemasok bahan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Irak, yang dibayar dengan duit hasil penjualan minyak.

Maka, berbagai entitas (mulai negara, perusahaan, hingga individu) berlomba-lomba mengambil bagian dalam program ini. Berhubung Saddam adalah penentu, maka entitas ini berusaha merebut hati Saddam.

Dalam kaitannya dengan penyedia makanan dan obat-obatan, Saddam juga menentukan pihak mana saja yang jadi pemasok. Lagi-lagi, berlomba-lombalah berbagai entitas merebut hati Saddam, agar bisa menjadi pemasok. Mereka bisa menjual barang dengan harga yang ditentukan sendiri (toh uangnya ada dari hasil penjualan minyak jurltaan barrel).

Penyelidikan kemudian hari menyebutkan, sebanyak hampir 3.000 entitas (perusahaan, negara, dan individu) yang terlibat program ini, sekitar 2.000 diantaranya menyuap dan memberi gratifikasi kepada Saddam Husain.

Selama periode 1995 hingga 2003, Saddam Husain menerima sekitar US$ 10,1 milyar dalam bentuk kick-back, suap langsung, maupun penyelundupan yang semuanya adalah bagian dari Oil for Food Program.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Paul Volcker (mantan Kepala Bank Sentral AS) menyampaikan laporan mencengangkan terkait nilai korupsi, perusahaan yang terlibat, jenis perusahaan, hingga individu-individu yang tersangkut. Media-media besar dunia menyebut kasus ini sebagai “The Biggest Corruption Scandal in History”.

Sayangnya, daftar 2.000 pihak yang terlibat tersebut belum diungkap sepenuhnya. Akan tetapi, pada tahun 2004, Surat Kabar Irak Al-Mada menerbitkan laporan yang memuat nama-nama 270 entitas penerima voucher minyak dari Saddam Hussain. Daftar yang mengguncangkan. Para penerima ini berasal dari 50 negara: 16 negara Arab, 17 Eropa, 9 Asia, sisanya dari Afrika dan Amerika Latin.

Selain perusahaan, daftar itu juga mencantumkan nama kepala negara, partai politik, yayasan amal, hingga individu-individu.

Mantan wakil menteri Perminyakan Iraq, Abd Al-Saheb Salman Qutb mengatakan bahwa daftar itu bersumber dari Organisasi Pemasaran Minyak Irak, merupakan data yang sebenarnya dikumpulkan untuk Interpol. Entah kenapa data itu bocor ke media.

Sebagian besar nama-nama yang tercantum dalam daftar 270 itu memilih diam. Hal ini menimbulkan spekulasi kebenaran daftar tersebut. Biasanya, jika berita tidak benar, orang-orang yang diberitakan akan membantah. Diamnya nama-nama di daftar itu seakan membenarkan.

Di berbagai negara, penyelidikan dan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat berlangsung. Di Prancis, misalnya, Total Oil Company dan belasan pejabat pemerintah dinyatakan bersalah pada 2013. Di Jerman, AG Siemens juga dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Sayangnya, PBB (terutama Sekjen Koffi Annan) yang meluncurkan Oil for Food Program tidak menunjukkan tanggung jawab berarti. Nama-nama yang terlibat korupsi tidak semua menanggung konsekuensi hukum yang semestinya.

Dalam daftar Al Mada yang berisi 270 penerima voucher, terdapat 2 penerima di Indonesia. Tetapi kedua penerima itu sebenarnya 1 orang. Dia adalah the daughter of President Soekarno, Megawati.(*)

Screen shoot ini hanyalah satu dari ribuan entry di internet yang menyebutkan daftar 270 penerima voucher minyak versi Al Mada. Laporan-laporan lain mengkonfirmasi informasi ini.

Tetapi hingga kini, otoritas hukum di Indonesia, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyentuh kasus Oil for Food Program.

Zimbabwe, Negara Tanpa Mata Uang Resmi?

Presiden Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa yang baru seminggu menjabat setelah mengambil alih kekuasaan dari Robert Mugabe yang telah berkuasa selama 37 tahun, mengumumkan nama-nama kabinetnya. Ia menunjuk dua tokoh sentral militer dalam “kudeta” 15 November.

Tentu saja, kritikan dari dalam negeri bermunculan. Mnangagwa dianggap sedang melakukan politik balas jasa, sekaligus melindungi dirinya dibalik perisai militer. Dengan usia 75 tahun, Mnangagwa patut diakui telah melewati usia puncaknya untuk menghadapi oposisi politik dengan cara-cara politik pula.

Tetapi, kali ini saya tidak ingin membahas hal itu. Ada isu lebih menarik untuk menjadi bahan diskusi, yaitu soal mata uang (currency) Zimbabwe. Negara ini alami krisis ekonomi politik berkepanjangan, yang berdampak pada kegagalan mengelola mata uang. Bahkan, negara ini dapat dikatakan tidak memiliki mata uang.

Zimbabwe secara formal diakui sebagai republik independen pada 18 April 1980.  Meskipun pada 1964 negara ini mendeklarasikan kemerdekaan dari kolonisasi Inggris yang telah berlangsung sejak tahun 1888, namun deklarasi tersebut tidak sepenuhnya mendapat pengakuan, akibat masih adanya dominasi Rhodesia yang juga tidak diakui.  Hingga kemerdekaan pada 1980 itu, Zimbabwe lebih dikenal sebagai Rhodesia.  Pada masa itu, negara ini menggunakan mata uang Rhodesian Dollar (R$).

Sejak kemerdekaan Republik Zimbabwe pada 1980, mata uang Rhodesian Dollar digantikan dengan Zimbabwean Dollar, dengan nilai tukar yang setara dengan Rhodesian Dollar. Namun, karena tekanan inflasi yang tinggi, bahwa hingga mencapai apa yang disebut hyperinflasi, Zimbabwean Dollar hanya berlaku hingga 2009.  Kini, Zimbabwe menggunakan Dollar Amerika (US$) sebagai mata uang resmi negara.

Ekonomi Politik Mata Uang

Uang atau mata uang pada dasarnya merupakan alat transaksi.  Namun, nilai suatu mata uang ditentukan oleh banyak faktor yang kompleks.  Secara sederhana, mata uang dapat dibuat oleh pemerintah (negara) dengan cara mencetak dan menciptakan konvensi atau kesepakata dalam masyarakat (teori konvensi).  Jika seluruh elemen masyarakat sepakat menerima uang dan mata uang, maka jadilah ia sebagai mata uang, yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Akan tetapi, dalam proses sehari-hari tidaklah semudah itu.  Teori-teori klasik seperti Teori Kuantitas (yang diperkenalkan oleh David Ricardo dan kemudian disempurnakan oleh Irving Fisher), misalnya, menunjukkan ada faktor dinamis dalam memberlakukan suatu mata uang.  Dasarnya yang pertama adalah mata uang itu harus “diterima” secara luas masyarakat.

Dalam perkembangan modern, isu mata uang menjadi lebih dinamis lagi ketika dikaitkan dengan perdagangan internasional.  Suatu mata uang bukan saja menjadi alat pembayaran dalam negeri, tetapi menjadi alat untuk mengukur nilai komoditas relatif terhadap mata uang negara lain.

Dengan demikian, uang atau mata uang bukan saja alat ekonomi.  Ia memiliki dimensi politik yang sangat lekat.  Bahkan, jika dikaitkan dengan fungsinya sebagai alat pembayaran, dimensi politik dari mata uang jauh lebih dominan.  Hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat agar suatu mata uang dapat diterima (sebagai alat pembayaran).  Mata uang itu setidaknya memiliki syarat: dapat diterima secara umum (acceptability), bernilai dan nilai itu dijamin oleh pemerintah, bahan tahan lama (durability), kualitasnya sama (uniformity), jumlah yang beredar memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak mudah dipalsukan (scarcity), mudah dibawa-bawa (portable) dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya (divisibility), serta nilainya stabil.

Kegagalan Zimbabwe dalam mempertahankan kelangsungan mata uangnya (Zimbabwe Dollar) dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait, termasuk tidak terpenuhinya seluruh pra-syarat sebagai mata uang.  Masyarakat Zimbabwe tidak percaya bahwa mata uang mereka memiliki kemampuan ekonomi, akibat ketidakmampuan pemerintah memberikan keyakinan itu.  Sehingga, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan mata uang asing sebagai alat pembayaran.

Hyper inflasi dan Zimbabwe Dollar

Akibat ketidakpercayaan itu, Zimbabwe pernah mengalami inflasi terburuk dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia.  Mata uang Zimbabwean Dollar yang pada awal diperkenalkan memiliki nilai setara dengan Dollar Amerika ternyata tidak diterima oleh masyarakat.  Ada kecurigaan bahwa uang-uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Zimbabwe memiliki kualitas rendah, sehingga mudah dipalsukan.  Selain itu, ada kecurigaan bahwa nilai mata uang ini tidak stabil sebab kepercayaan publik terhadap pemerintah begitu rendahnya.

Penyebab hyperinflasi yang tinggi adalah adanya kecurigaan bahwa pemerintahan Robert Mugabe mencetak uang dalam jumlah banyak untuk membiayai keterlibatannya dalam Perang Congo, yang berlangsung pada tahun 2000.  Uang juga dicetak besar-besaran untuk membiayai gaji tinggi pejabat pemerintah.  Hal ini berdampak pada hilangnya nilai real uang Zimbabwe dibandingkan dengan kondisi aktual ekonomi.

Pada puncaknya, nilai mata uang Zimbabwe terjun bebas, dan dinyatakan sebagai mata uang paling tidak bernilai di dunia.  Pemerintah mencetak uang kertas yang setiap lembarnya bahkan memiliki 100 trilyun (100.000.000.000.000).  Namun, uang sebesar itu nilainya setara dengan 40 cent Amerika, atau hanya sekitar US$ 0.4.  Kalau dikonversi ke Rupiah, kira-kira senilai Rp. 5.000,- saja.

Mata Uang Saat Ini

Pada tahun 2009, pemerintah kemudian membatalkan mata uang Zimbabwean Dollar dan mengumumkan US$ sebagai mata uang resmi pemerintah. Pada Januari 2014, Bank Sentral Zimbabwe mengumumkan bahwa selain US Dollar, mata uang yang diterima sebagai alat pembayaran yang sah di dalam negeri adalah South African rand, Botswana pula, Pound sterling, Euro, Australian dollar, Chinese yuan (renminbi), Indian rupee, dan Japanese yen.

Pertanyaannya, apakah Zimbabwe masih membutuhkan mata uang sendiri?  Dan bagaimana kemungkinan untuk memberlakukan hal ini?

Di seluruh dunia, mata uang merupakan alat pembayaran dengan banyak fungsi tambahan.  Bahkan, mata uang juga memiliki unsur-unsur nasionalisme di dalamnya, dimana pahlawan nasional atau obyek-obyek kebanggaan nasional ditampilkan.  Sebagai negara merdeka, keberadaan mata uang merupakan indikasi kedaulatan.  Hal ini menunjukkan bahwa suatu negara memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya dan memperoleh kepercayaan dari masyarakatnya.

Hanya saja, belajar dari pengalaman terhadap buruknya tata kelola pemerintahan di Zimbabwe, nampaknya masih butuh waktu panjang bagi negara ini untuk memiliki mata uang sendiri.  Meskipun pemerintahan Presiden Robert Mugabe telah berakhir, namun fakta bahwa pemerintahan baru dibawah Emmerson Mnangagwa justru mengawali langkahnya dengan politik balas jasa (bahkan tidak memberi ruang bagi kelompok oposisi dalam kabinetnya).  Hal ini akan sulit mendatangkan kepercayaan rakyat.

Padahal, dari berbagai faktor yang mempengaruhi kekuatan suatu mata uang, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah selalu memainkan peranan penting.  Disinilah sebenarnya tantangan utama pemerintahan di Zimbabwe, baik sekarang maupun yang akan datang.(*)

Dulu kolonialisasi, sekarang konspirasi

Kalimat dijudul ini kebetulam saja saya baca, tapi lupa kapan dan dimana. Pesannya, jaman dulu bangsa kita dikuasai melalui kolonialisasi. Dalihnya berdagang, tetapi di belakang (bahkan tidak jarang di depan) para pedagang itu ikut pula bala tentara mengiringi.

Dewasa ini, tentara tidak bisa lagi keluar masuk teritori suatu negara begitu saja. Aribut kedaulatan nasional yang dilegalkan melalui Perjanjian Westphalia pada tahun 1648 memberi kendali penuh setiap negara terhadap wilayah dan teritorinya.  Ruang gerak dan peluang untuk kolonialisasi semakin sempit.

Sementara itu, prinsip menguasai dan mengendalikan kedaulatan adalah kontrol terhadap entitas negara. Maka, para aktor politik internasional menempuh cara-cara legal yang memungkinkan. Konspirasi adalah salah satu strateginya.

Setiap negara selalu memiliki kerja sama dengan pihak eksternal, baik negara lain maupun entitas non-negara lain. Dalam setiap kerja sama, selalu terbuka peluang untuk menyisipkan (bahkan menyusupkan) elemen-elemen yang berada di luar cakupan kerja sama.

Misalnya, dua negara bekerja sama dalam bidang pembangunan infrastruktur padat karya. Dalam diktumnya, tercantum hak pihak kuar untuk menyertakan tenaga kerja mereka dalam proyek. Dalam prakteknya, dikirimlah ratusan hingga ribuan tenaga kerja asing untuk mengerjakan proyek.

Orang-orang asing yang datang bisa jadi campur baur antara benar-benar pekerja dan bukan pekerja. Paling ekstrimnya adalah agen-agen intelijen. Namun, bisa juga para kriminal yang akan melakukan kejahatan terorganisir. Bisa jadi menyelundupkan narkotika, melakukan pencucian uang, atau mungkin perdagangan manusia.

Konspirasi dalam bentuk lain adalah infiltrasi nilai, yang dikenal sebagai insepsi soft power. Cara ini sangat halus, dan benar-benar tidak terasa. Apalagi instrumen yang digunakan adalah medium populer yang diterima luas, misalnya film, mode, gaya hidup, dan nilai. Tiba-tiba saja, misalnya, kita menemukan generasi milenial yang lebih kenal artis-artis Korea ketimbang pahlawan nasional.

Begitulah…

Kekhawatiran terhadap konspirasi (melalui soft power) bukan saja melanda negara berkembang atau middle power countries seperti Indonesia. Amerika Serikat, sang super power, juga ditimpa serangan serupa. Itulah salah satu alasan Presiden Donald Trump memutus banyak sekali kerja sama ekonomi dengan negara lain. Apalagi, ketika ia menyadari bahwa semakin banyak rumah produksi film yang besar-besar di Amerika kini dikuasai China. Trump tidak rela Hollywood jatuh ke tangan asing. Ia sadar betul kekuatan apa yang ada dibalik industri film.

Pada masa lalu, konspirasi mungkin saja marak dilakukan oleh agen-agen intelijen. Semua tentu pernah mendengar tentang Central Intelligence Agency (CIA). Kemudian, para pelaku bisnis internasional menyusul dengan iming-iming uang, pembangunan, dan kesejahteraan.

Kini, para konspirator mulai berada di wilayah abstrak tetapi berdampak nyata. Wilayah persepsi dan nilai. Para aktornya mulai berkolaborasi. Dan kita perlu siaga.(*)