Jepang dan Strategi Keamanan Internasional Baru

Jepang dan Amerika Serikat menandatangani Perjanjian Keamanan pada 8 September 1951. Traktat yang secara formal bernama The Security Treaty Between Japan and United States (Nipponkoku to Amerikagasshūkoku to no aida no anzen hoshōjōyaku) itu berisi lima pasal, intinya adalah Jepang menempatkan Amerika Serikat sebagai payung keamanan.

Sebagai negara yang kalah perang, Jepang sebelumnya harus bersedia dilucuti secara menyeluruh. Negara ini tidak lagi diperkenankan memiliki angkatan bersenjata yang memiliki kemampuan menyerang, kecuali sedikit kekuatan untuk membela diri. Komitmen perlucutan yang tertuang pada pasal 9 konstitusi tahun 1947 itu berdampak pada “lemah”-nya posisi keamanan Jepang secara relatif dalam berinteraksi dengan kekuatan eksternal.

Pada 2014, Shinzo Abe menginisiasi suatu langkah untuk menginterpretasi ulang pasal tersebut. Setelah melalui serangkaian debat politik, dan dibayang-bayangi oleh kekhawatiran kembalinya negara agresif sebagaimana tahun 1940-an, parlemen akhirnya menyetujui interpretasi tersebut.

Hasilnya, angkatan bersenjata yang sebelumnya hanya boleh memiliki kekuatan membela diri (Self Defence Force) kini diperkenankan untuk meningkatkan kapasitas. Jepang sekarang boleh “terlibat membantu sekutunya yang diserang oleh negara lain”. Amerika Serikat memberi persetujuan, meskipun China memprotes keras atas alasan historis.

Arsitektur Regional Yang Tidak Pasti

Perdana Menteri Abe memilih cara “mengubah konstitusi” yang tidak lazim. Sesuai ketentuan pasal 96 konstitusi, amandemen dapat diadopsi jika memperoleh persetujuan minimal 2/3 suara parlemen, dan didukung oleh lebih 50% suara rakyat melalui referendum.

Alih-alih memilih jalan yang pasti kompleks itu, Abe menghindari mengubah konstitusi. Namun, ia melakukan interpretasi ulang terhadap pasal 9. Cara ini hanya membutuhkan dukungan 19 suara anggota kabinet saja. Selanjutnya, undang-undang baru yang mengacu pada reinterpretasi itu hanya butuh seperdua suara dukungan parlemen, baik dari majelis tinggi maupun majelis rendah.

Alasan utama mengadopsi kebijakan keamanan baru ini adalah dinamika keamanan regional yang semakin meningkat. Pada satu sisi, China semakin menunjukkan agresifitas politik internasional, dengan meningkatkan upaya klaim wilayah terhadap Laut China Selatan melalui “teori sembilan titik” yang diakuinya sepihak.

Selain itu, Korea Utara dibawah rejim Kim Jong Un terus melakukan provokasi regional melalui serangkaian pengembangan senjata nuklir.

Sementara di dalam negeri, eksistensi pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa terus menuai kritik. Amerika Serikat juga memiliki orientasi baru terhadap kawasan Asia Timur dan cenderung menghindari benturan dengan China.

Hubungan Jepang dengan Korea Selatan juga masih diwarnai ketidakstabilan. Kedua pihak saling mengakui eksistensi sebagai “tetangga strategis”. Akan tetapi, sengketa terhadap kepemilikan wilayah di Pulau Takeshima, serta sejarah masa lalu yang belum selesai, masih menjadi faktor yang terus mengganjal hubungan keduanya.

Kedua negara memang sama-sama sekutu keamanan Amerika Serikat. Namun, perhatian Washington sedang terbelah antara konsolidasi dalam negeri dan perhatian terhadap Timur Tengah yang masih belum sepenuhnya terkendali.

Arsitektur keamanan regional seperti itulah yang membuat Jepang berada pada situasi ketidakpastian jangka panjang. Di sisi lain, setelah 25 tahun bangkit dari kehancuran paska perang dan kembali ke dunia internasional sebagai “negara normal”, sudah saatnya Tokyo meneguhkan kembali peran global Jepang.

Ambisi Internasional Jepang

Pada tahun 2006, Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Aso, menyampaikan pidato monumental berjudul “The Arc of Freedom and Prosperity: Japan’s Expanding Diplomatic Horizon”. Pidato yang disampaikan pada Seminar yang diselenggarakan oleh The Japan Institute of International Affairs tersebut menjadi diskusi dikalangan akademisi dan praktisi hubungan luar negeri Jepang.

Pidato Aso mengandung dua pesan penting.

Pertama, “value oriented diplomacy”. Menurut Aso, selama berpuluh tahun, orientasi utama politik luar negeri Jepang adalah memperat hubungan dengan Amerika Serikat, dan terus membina hubungan baik dengan tetangga terdekat, terutama China, Korea Selatan, dan Rusia.

Kini tiba saatnya bagi Jepang untuk menambahkan pilar baru dalam politik luar negeri. Sebagai negara yang selama puluhan tahun konsisten menjaga demokrasi, memajukan hak asasi manusia, menjaga perdamaian, dan menjadi role model ekonomi pasar, sudah saatnya Jepang menjadi pelopor dalam penyebaran nilai-nilai universal tersebut.

Kedua, “the arc of freedom and prosperity”. Kawasan Eurasia (yang secara geografis membentuk pola lengkungan/arc) terus berkembang menjadi demokratis. Jepang dapat dan harus berperan untuk mendorong kebebasan (sebagai landasan demokrasi) yang diiringi dengan kesejahteraan di wilayah ini.

Alasan utama Taro Aso adalah Jepang telah banyak belajar dari sejarah. Negara ini mengalami berbagai pengalaman yang pernah dialami oleh negara manapun. Kini, Jepang telah cukup dewasa untuk menjalankan peran global tersebut.

Demokrasi dan Keamanan

Apa yang disampaikan Taro Aso direspon serius di dalam negeri. Puncaknya adalah pesan tahun baru 2015 yang disampaikan oleh Kaisar Jepang, Akihito. Memasuki tahun ke-70 paska perang dunia, Kaisar meminta agar semua pihak belajar dari berbagai kesalahan masa lalu dan merumuskan arah baru bangsa.

Pada hari yang sama, Perdana Menteri Shinzo Abe “menerjemahkan” pesan Kaisar tersebut dan menekankan perlunya segera diimplementasikan gagasan “Jepang Baru”, yang pada dasarnya mengkristalisasi pandangan Taro Aso sejak 2006 lalu.

Demokrasi dan keamanan mungkin merupakan terminologi yang saling bertentangan. Akan tetapi, dalam sejarah modern kedua konsep ini sebenarnya berada pada ruang yang sama.

Ketika Amerika Serikat memulai kampanye global demokratisasi, program bantuan demokrasi itu merupakan elemen dari operasi militer dan keamanan di seluruh dunia.

Hal itulah yang nampaknya memicu Jepang untuk mengembalikan posisi militer dan kapabilitas pertahanannya melalui adopsi kebijakan keamanan baru. Pada satu sisi, negara ini perlu mengimbangi manuver agresif tetangganya, sementara pada saat yang sama melakukan penetrasi non militer untuk memastikan pengaruh regional dan internasional.

Tentu saja, pandangan sumir seperti ini akan membuka ruang debat menarik. Tetapi, dengan berbekal data ekonomi politik, dan telaah tentang strategi politik luar negeri Jepang dalam beberapa tahun terakhir, kita akan menyaksikan interaksi menarik yang melibatkan kepentingan global Jepang, setidaknya di lengkungan Eurasia.(*)

1Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.