Menunggu Akhir Perjalanan Najib Razak

Najib-Razak

Setelah melewati pemilu yang mendebarkan pada 9 Mei 2018, rakyat Malaysia akhirnya memutuskan pilihan: mengakhiri kekuasaan Perdana Menteri Dato’ Sri Najib Razak. Hasil ini juga mengakhiri dominasi Barisan Nasional (BN) selama lebih enam dekade, sekaligus menandai kembalinya tokoh tua Dr. Mahathir Mohamad.

Sejak awal, misi utama yang diemban oleh Dr. Mahathir adalah mengakhiri kekuasaan Najib. Dengan menggunakan segala cara yang sah dalam politik realis, Dr. Mahathir menggalang kekuatan oposisi untuk mencapai tujuan ini.

Mengapa Najib Harus Berakhir?

Mahathir adalah perdana menteri Malaysia selama 22 tahun (1981-2003). Ia dikenal sebagai Bapak Modernisasi Malaysia, yang merancang masa depan Malaysia melalui Visi 2020. Mahathir membayangkan, Malaysia adalah negara industri maju yang mandiri pada tahun 2020, mencakup pencapaian pada segenap aspek kehidupan: kesejahteraan ekonomi, kehidupan sosial yang tertata, pendidikan kelas dunia, stabilitas politik, termasuk keseimbangan psikologis warganya.

Untuk mencapai itu, Mahathir menegaskan bahwa dibutuhkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 7% selama periode 1990-2020. Dengan demikian, Gross Domestic Product (GDP) akan mencapai RM 920 Milyar, atau setara dengan US$ 240 Milyar.

Ketika Mahathir mengakhiri kekuasaan pada 2003, ia menyerahkan kepemimpinan kepada Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi dalam kondisi negara yang stabil. Badawi merasa bahwa ia hanya perlu melanjutkan garis pembangunan yang telah disiapkan untuknya. Maka, Badawi berusaha untuk fokus pada pengembangan sumber daya manusia sebagai modal pembangunan. Itulah sebabnya, beberapa kalangan menilai Badawi adalah Bapak Pembangunan Manusia (the Father of Human Capital Development) Malaysia.

Hingga kekuasaan beralih kepada Dato’ Sri Najib Razak pada tahun 2009, ada persoalan sosial mendasar di dalam negeri Malaysia yang sebenarnya berpotensi menjadi gangguan pada masa depan, yaitu hubungan antar-etnik dan relasi kekuasaan yang melatarinya.

Malaysia adalah negara multi etnik yang didominasi oleh tiga kelompok etnik, yaitu Melayu (50%), China (23%), dan India (7%). Sejarah kelam kerusuhan etnis paska pemilu 1969 menimbulkan korban jiwa ratusan etnis China (laporan Barat menyebut hingga 600-an, meskipun angka resmi pemerintah mencatat angka 200).

Sejak itu, isu etnik tidak pernah sepenuhnya hilang. Dalam setiap perhelatan politik nasional, selalu saja ada pihak yang mengutak-atik sentimen etnis untuk kepentingan politik.

Ketika Najib Razak mendeklarasikan program One Malaysia pada 2010, ia sebenarnya membawa misi menciptakan harmoni etnis, persatuan nasional, dan pemerintahan yang efisien. Alih-alih menghilangkan sentimen etnis, program ini justru menjadi semacam justifikasi politik bahwa isu etnis adalah sesuatu yang kritikal.

Pada tahun 2015, misalnya, kelompok demonstran yang didominasi oleh etnik China menyuarakan pemakzulan Najib. Hal ini dijawab oleh mobilisasi etnik Melayu yang turun ke jalan dan secara terbuka mencela etnik China.

Terseret Kasus Korupsi

Sebagai bagian dari upaya mempercepat konsolidasi modal untuk pembangunan, pemerintahan Najib Razak mendirikan 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). Perusahaan milik pemerintah yang diinisiasi sejak 2009 ini mengemban misi sebagai pengendali inisiatif strategis dalam pembangunan jangka panjang, melalui kemitraan global dan penanaman modal asing langsung (Foreign Direct Investment, FDI).

Banyak kalangan, terutama kelompok konservatif, menilai bahwa 1MDB merupakan langkah “menyerahkan” diri Malaysia kepada rejim kapitalisme global, sesuatu yang sangat ditentang oleh Mahathir.

Menariknya, 1MDB justru pertama kali memperoleh kritik terbuka dari Anwar Ibrahim, tokoh politik yang sebelumnya merupakan musuh bebuyutan politik Mahathir Mohamad. Nampaknya, langkah Najib dengan mendirikan 1MDB serta munculnya isu korupsi didalamnya, telah memicu bersatunya kembali Anwar Ibrahim dan Mahathir.

Kemarahan Mahathir tidak terbendung lagi setelah terkuaknya dugaan penyalahgunaan anggaran 1MDB hingga US$ 700 juta. Ia secara terbuka memulai upaya menjatuhkan Najib, bergabung dengan kelompok oposisi, dan membentuk koalisi Pakatan Harapan (Aliansi Harapan) pada 2015.

Dalam setiap pidato politiknya, Mahathir berulang kali menyuarakan korupsi yang dilakukan Najib, bahkan dengan bahasa yang sangat sarkastik. Ia sampai-sampai mengaitkan Suku Bugis di Sulawesi Selatan sebagai bangsa perompak, sebagai justifikasi korupsi Najib yang memiliki darah Bugis.

Pragmatisme Mahathir, Masa Depan Demokrasi

Setelah dilantik sebagai Perdana Menteri baru, langkah politik pertama yang diambil Mahathir menunjukkan pragmatisme. Ia membebaskan Anwar Ibrahim, mantan lawan politiknya yang kini menjadi sekutu baru. Ia cekal Najib ke luar negeri dan melanjutkan penyelidikan korupsi yang pernah dihentikan oleh Jaksa Agung Mohamed Apandi Ali pada 2016 lalu.

Pada era kekuasaan yang pertama (1981-2003), Mahathir Mohamad adalah sosok kontroversi, namun ia mewakili tipikal pemimpin Asia Tenggara pada masanya: berhasil dengan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan tinggi, namun mengekang demokrasi dan keterbukaan politik. Anwar Ibrahim, yang kini menjadi mitra koalisinya, adalah contoh bagaimana Mahathir pernah menjalankan kekuasaan represif.

Namun demikian, ada paradoks menarik dalam demokrasi Malaysia pada Pemilu Raya 9 Mei lalu. Beberapa kandidat parlemen dari kaum muda justru memperoleh mandat rakyat, bersamaan dengan suara yang diperoleh Mahathir. Ada semacam kepercayaan terhadap bangkitnya demokrasi, namun juga ada ketidakpercayaan terhadap kemampuan figur baru pada tingkat nasional. Maka, Mahathir menjadi jalan keluar.

Pragmatisme politik akan sulit untuk bersisian dengan skenario demokrasi yang ajeg. Gejala ini sejak awal telah tampak pada koalisi Pakatan Rakyat. Sesaat setelah penggeledahan terhadap Najib Razak pada Rabu (16 Mei 2018) yang berlanjut hingga Kamis dini hari, kritik justru datang dari dalam koalisi sendiri. Adalah Nurul Izzah Anwar (Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat, juga putri Anwar Ibrahim) yang secara terbuka mengungkapkan hal itu. Ketika ayahnya menghadapi masalah hukum di era pemerintahan Mahathir yang pertama, Nurul Izzah pernah merasakan rumahnya digeledah hingga dini hari. Nampaknya, ia masih trauma.

Sekarang kita patut bertanya, dan menunggu. Apakah tujuan utama Pakatan Rakyat adalah mengembalikan semangat visi 2020 pada rel semula? Ataukah mengakhiri kekuasaan Najib Razak dan tuduhan korupsinya?

Melihat bagaimana komposisi politik paska Pemilu Raya, maka satu hal yang kemungkinan besar akan terjadi adalah berakhirnya pengaruh Najib Razak secara total. Sementara proses demokrasi Malaysia nampaknya akan mengalami penundaan, bahkan bisa saja lebih buruk. Partai-partai koalisi dalam Pakatan Rakyat, yang terbiasa selama puluhan tahun menjadi oposisi, kini harus mengubah mind set secara cepat menjadi partai berkuasa. Jika transformasi ini gagal, maka kita akan menyaksikan fenomena oposisi yang memakan dirinya sendiri.(*)

1Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.