Terorisme, Penanggulangannya, dan Peran Tentara

Salah satu isu kritikal dalam draft revisi Undang-undang Terorisme adalah keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan isu yang menyebar ketakutan ini.  Usulan penambahan Pasal 43B menyebutkan bahwa kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme dilaksanakan oleh kepolisian, TNI, dan instansi pemerintah terkait (sesuai dengan batas kewenangan masing-masing).  Implementasi ini dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme.  Kita sama-sama paham, lembaga dimaksud adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Definisi “penanggulangan terorisme” sendiri adalah serangkaian aktivitas yang mencakup: pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, dan penindakan.  Jika revisi ini diadopsi, maka TNI memiliki payung hukum untuk terlibat dalam seluruh dimensi penanggulangan tersebut.  Meskipun pada pasal ini juga disebutkan bahwa peran TNI dalam konteks ini berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian, akan tetapi tidak ada definisi yang jelas dalam Undang-Undang apa dan bagaimana prosedur serta mekanisme “memberikan bantuan” tersebut.

Pada satu sisi, ancaman teror semakin nyata.  Jika sebelumnya ia dianggap sebagai “aktivitas politik dengan cara lain” oleh kelompok-kelompok kecil yang ingin memperoleh perhatian dan pengakuan, kini spektrumnya telah berubah total.  Terorisme telah menjadi “alat politik utama” yang ditempuh oleh kekuatan besar, dengan skala sumber daya yang jauh melampaui negara.  Kelompok ini tidak bisa lagi dianggap sebagai kelompok pemberontak yang dalam studi hubungan internasional dikenal sebagai “beligerent”.  Kehadiran Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) menunjukkan bahwa fenomena teror dan kekerasan adalah ancaman aktual, yang beroperasi pada skala global, dengan metode yang terstruktur dan sistematis.

Penanggulangan terorisme, dengan demikian, juga seharusnya berperspektif sama, yaitu global, terstruktur, dan sistematis.  Draft revisi Undang-Undang Terorisme nampaknya ingin mengadopsi perspektif ini, dimana definisi penanggulangan beroperasi dari “hulu” (pencegahan) hingga “hilir” (penindakan).  Begitu juga stake-holder domestik yang terlibat juga bukan saja aparat keamanan (kepolisian), bahkan juga aparat pertahanan (militer) dan “instansi-instansi terkait lainnya”.
Akan tetapi, dalam perspektif demokrasi liberal, kita menghadapi dilema dalam mengoperasionalkan keterlibatan militer.  Pertanyaan pertama dan utama adalah “apakah terorisme seharusnya menjadi urusan militer?”.  Jika iya, “sampai batas mana keterlibatan militer itu dapat ditoleransi, sesuai prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan tertib sipil?”.

Apakah Terorisme Urusan Militer?

Jawaban terhadap pertanyaan ini mau tidak mau akan berkaitan dengan pemahaman terhadap asal usul dan penyebab.  Dalam banyak kajian, terdapat berbagai interpretasi tentang penyebab tindak kekerasan yang kemudian dikaitkan sebagai terorisme ini.

Dalam buku “Root Causes of Terrorism: Myths, Reality, and Ways Forward” (Bjorgo, 2004) menyebutkan sebagian besar ahli-ahli menerima argumentasi bahwa terorisme merupakan serangkaian metode atau strategi pertempuran (set of methods or strategies of combat) dari pada sekedar ideologi politik atau cara gerakan sosial.  Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh para teroris merupakan tindakan yang lazim ditemui dalam situasi peperangan.

Buku ini merupakan kumpulan makalah yang dipaparkan oleh 19 ahli, dipilih dari makalah lebih 30 ahli yang dipresentasikan pada pertemuan panel ahli di Oslo, Norwegia, 9 – 11 Juni 2003.  Para ahli ini berkumpul untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar, misalnya: apa akar penyebabnya? Jika akar penyebab munculnya dihilangkan, apakah ia akan hilang?

Tentu saja akan kompleks untuk menelaah akar penyebab terorisme.  Namun demikian, Bjorgo (2003) melihat bahwa terdapat empat level penyebab munculnya fenomena ini, yaitu: penyebab struktural (structural causes), penyebab akselerator (accelerator or facilitator causes), penyebab motivasional (motivational causes), penyebab pemicu (triggering causes).  Cara lain untuk memahami akar dari aksi-aksi ini adalah dengan membedakan penjelasan pada level individual dan level kelompok.

Dari berbagai level, tampak bahwa kekerasan dan aksi-aksi turunannya merupakan elemen yang selalu hadir pada setiap peristiwa yang didefinisikan sebagai terorisme.  Akan tetapi, hal itu tidak serta-merta menjadikan setiap aksi kekerasan sebagai peristiwa teror yang sistematis.

Dengan asumsi bahwa metode dan strategi yang terlihat merupakan ciri khas aksi-aksi militer, para ahli umumnya sampai pada kesepahaman juga bahwa terorisme seharusnya merupakan urusan militer.  Hal ini merupakan justifikasi keterlibatan berbagai agensi militer pada negara-negara di dunia dalam penanggulangan dan perang melawan terorisme.

Sementara itu, laporan berjudul “The Military’s Role in Counterterrorism: Examples and Implications for Liberal Democracies” yang disusun oleh Geraint Hughes (2011) mengkonfirmasikan bahwa terorisme seharusnya menjadi urusan tentara ketika aksi-aksi itu telah sampai pada level yang mengancam eksistensi negara.  Asumsinya, militer merupakan alat negara yang dibentuk oleh negara, dilatih, dan diorganisasikan untuk melawan segala bentuk ancaman terhadap negara.  Dalam pandangan ini, keterlibatan militer bukan saja dalam situasi ancaman bersenjata dan kekerasan, bahkan juga untuk melakukan operasi damai (peaceful operation) seperti dalam situasi bencana alam.

Kritikan yang mungkin muncul dalam perspektif ini adalah ketika peranan militer dalam penanggulangan terorisme dikaitkan dengan sistem demokrasi yang dewasa ini menjadi mainstream dalam tata kelola hubungan sipil dan militer dan dalam mendefinisikan operasionalisasi militer dalam situasi non perang.

Bersambung ke: Militer, Terorisme, dan Negara Demokrasi

 

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *