Hari ini, tepat 300 hari Corona berada di Indonesia. Kasus pertama diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, didampingi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Ketika menyampaikan kabar tersebut, baik Presiden maupun Menteri Kesehatan terlihat santai, biasa saja. Bahkan, dalam beberapa wawancara setelahnya, Menteri Terawan masih sambil senyum dan sedikit cengengesan.

Tangkapan layar Kompas TV saat wawancara wartawan bersama Menteri Kesehatan, 2 Maret 2020.

Tentu saja, maksud Menteri Terawan adalah menghindari terjadinya kepanikan publik. Seolah-olah kasus corona ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan.

Padahal, di masyarakat berbagai ulasan para epidemiologi dan tenaga kesehatan sedang dalam persiapan menuju siaga. Para tenaga kesehatan tahu betul, pandemi tidak dapat dihentikan. Hanya tinggal menunggu waktu saja.

Ketika Badan Kesehatan Dunia mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020, barulah Indonesia tersentak. Berbagai silang pendapat, silang kebijakan, dan silang tindakan terjadi. Indonesia menghadapi kebingungan sesaat, akibat ketidaksiapan mengambil langkah antisipasi.

Corona pertama kali ditemukan pada bulan Januari 2020 di Wuhan. Pada saat itu, sebenarnya cukup waktu bagi Indonesia untuk mempersiapkan langkah antisipasi. Sayangnya, kebijakan publik sektor kesehatan kali ini berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, dan kental suasana politik paska Pilpres 2019 yang masih membekas.

Pada bulan Agustus 2020, Reuters secara gamblang menyebut Indonesia gagal mengantisipasi corona (Endless first wave: how Indonesia failed to control coronavirus). Menurut Reuters, tingkat penyebaran kasus di Indonesia mencapai 17% dari testing. Ini jauh di atas standar yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 5%.

Jika tingkat penyebaran di atas 5%, menurut standar WHO, berarti pemerintah tidak mampu mengendalikan penyebaran wabah. Itulah yang terjadi di Indonesia, kata Reuters.

Ada dua hal yang menurut saya berpengaruh penting dalam situasi ini. Pertama, ketertutupan informasi yang terjadi pada masa-masa awal pandemi. Kedua, tindakan solo yang diambil pemerintah pusat tanpa cukup memberi ruang pada pemerintah daerah.

Pada laporan-laporan di awal masa pandemi, dominasi kendali informasi berada di tangan pemerintah. Hanya sedikit yang dibagikan ke masyarakat. Akibatnya, bermunculan banyak spekulasi, bahkan sempat muncul distrust. Bahkan ada yang menganggap corona ini tidak lebih dari konspirasi.

Pada saat yang sama, pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah sempat mengalami kekacauan koordinasi. Kekacauan yang dibumbui muatan politik. Misalnya, pemerintah pusat kaget ketika Gubernur Banten ambil inisiatif umumkan empat kasus positif di daerahnya pada 12 Maret 2020 (Umumkan 4 Pasien Positif Corona, Gubernur Banten Akui Salah).

Atau ketika Gubernur DKI Jakarta memutuskan pembatalan ajang Formula E pada 11 Maret 2020, dengan alasan pandemi (Batalkan Formula E, Anies tak Ingin Korbankan Warga Jakarta). Akan tetapi ditanggapi oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD dengan narasi “Mahfud MD Nilai Formula E Ditunda Anies Karena Khawatir Tak Sukses“.

Publik kemudian melihat bagaimana kekacauan dan ketidaksinkronan dan ketidakkonsistenan dalam penanganan pandemi. Ada Bupati yang sampai mengatai-katai Menteri goblog (Fakta Gempar Bupati Boltim, Kritik BLT hingga Sebut ‘Menteri Goblok’).

Atau lembaga pertahanan dan keamanan (Badan Intelijen Negara dan TNI Angkatan Darat) mengurusi riset obat Covid-19 (Soal Obat Corona: Kepentingan BIN & TNI Melangkahi Disiplin Sains). Bahkan, ada kesan kedua lembaga ini ingin cari panggung dengan “memaksa” Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk mengeluarkan ijin edar obat temuan mereka.

Ini belum lagi kisah kisruh penyaluran bantuan sosial di berbagai daerah. Bantuan tidak tepat sasaran, rakyat berhak yang tidak menerima, hingga akhirnya terkuaknya korupsi dalam penyaluran.

Akhirnya, 300 hari masuknya virus corona di Indonesia telah membuka banyak ruang belajar bagi siapa saja, pemerintah maupun masyarakat. Kita patut mengakui ada persoalan mendasar dalam mengatasi pandemi ini. Hal-hal yang sebenarnya dapat diatasi, asalkan masing-masing pihak berkenan menahan diri.(*)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com