Konflik Rusia-Ukraina atas Crimea (1)

Banyak negara di dunia terlibat konflik dan sengketa wilayah. Namun konflik Ukraina dan Rusia, yang terlibat sengketa wilayah memperebutkan wilayah Crimea, memiliki keunikan. Ada karakteristik yang membedakan konflik ini dengan konflik dan sengketa wilayah seperti yang terjadi di wilayah lain.

Crimea pada awalnya merupakan wilayah Rusia. Mayoritas penduduk Crimea adalah etnis Rusia.  Wilayah ini memiliki nilai strategis dalam geopolitik Rusia, sebab menjadi penghubung antara Rusia dengan Mediterania. Crimea terletak di tepi Laut Hitam, dimana terdapat pangkalan angkatan laut Rusia yang sudah berdiri sejak tahun 1783.

Setelah melalui serangkaian revolusi pada awal abad ke-20, Kekaisaran Rusia kemudian berakhir pada tahun 1917, diikuti dengan pembentukan Uni Sovyet pada 30 Desember 1922. Negara yang bernama asli Soyuz Sovetskih Sotsialisticheskih Respublik (USSR) awalnya merupakan gabungan longgar dari beberapa negara federasi (Rusia, Transkaukasia, Ukraina, dan Belarusia). Namun seiring waktu, Uni Sovyet menerapkan sistem sosialisme komunis yang politik dan ekonomi tersentralisasi.

Pada tahun 1954, Presiden Uni Sovyet, Nikita Kruschev, menghadiahkan Crimea kepada Republik Sosialis Sovyet Ukraina. Penyerahan ini merupakan langkah politik Kruschev untuk memperoleh dukungan Ukraina terhadap kelangsungan Uni Sovyet, meskipun secara formal alasan yanh dikemukakan adalah: “untuk mempererat hubungan persahabatan antara kedua negara”.

Pada tanggal 8 Desember 1991, pemimpin Rusia, Ukraina, dan Belarusia mengadakan pertemuan di Belovezhska Pushcha, yang merupakan pertemuan resmi untuk membubarkan Uni Sovyet. Presiden Rusia Boris Yeltsin gagal mengembalikan Crimea sebagai bagian Rusia. Maka, ketika Uni Sovyet dinyatakan bubar pada 26 Desember 1991, Crimea tercatat sebagai wilayah kedaulatan Ukraina.

Meskipun secara legal Crimea adalah wilayah Ukraina, namun pemerintah Ukraina merasakan beban berat dalam mempertahankan eksistensi Crimea. Untuk itu, Crimea diberikan otonomi sangat luas, bahkan memiliki parlemen sendiri.

Pada tahun 2013, Ukraina mengalami guncangan politik. Presiden Viktor Yanukovych membatalkan kerjasama perdagangan dengan Uni Eropa, dan memilih mendekatkan diri dengan Rusia. Keputusan ini disambut demonstrasi besar-besaran di dalam negeri, dimana rakyat Ukraina lebih memilih untuk menjadi bagian Uni Eropa.

Akibat tekanan massa yang kuat, Presiden Yanukovich kemudian meninggalkan Ukraina pada Februari 2014. Ia digantikan oleh pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Arseniy Yatsenyuk yang pro Eropa. Pemerintahan sementara ini mendapat dukungan internasional yang luas, termasuk PBB, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.

Akan tetapi, Rusia menentang kehadiran pemerintahan sementara Ukraina dan tetap menilai Yanukovych sebagai presiden yang sah.

Sementara itu, Crimea yang berpenduduk mayoritas etnis Rusia juga berada di posisi yang sama dengan Rusia. Rakyat Crimea melakukan demonstrasi dan bergerak mengambil alih gedung-gedung pemerintahan. Untuk mencegah tindakan represif aparat keamanan Ukraina yang pro pemerintahan sementara, pasukan militer Rusia kemudian memasuki wilayah Crimea dan membantu rakyat yang melakukan perlawanan.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengatakan bahwa: sebenarnya tidak ada alasan untuk terlibat dalam konflik militer dengan Ukraina. Tetapi Rusia memiliki hak menggunakan segala kekuatan untuk melindungi warga Rusia dan etnis Rusia yang berada di wilayah ini” (Rowen, 2014).

Puncaknya, rakyat Crimea melakukan referendum pada 7 Maret 2014 dengan dukungan militer Rusia yang telah memasuki wilayah ini. Hasilnya dapat ditebak: mayoritas (95%) penduduk Crimea menyatakan ingin bergabung dengan Rusia.

Meskipun hasil ini ditolak oleh Ukraina, Uni Eropa, maupun PBB, namun para pemimpin Crimea dan Rusia terus bergerak sangat cepat. Referendum kedua digelar pada 16 Maret 2014, untuk menyatakan penggabungan Crimea menjadi bagian Federasi Rusia.

Pada 27 Maret 2014, PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 68-262 yang menyatakan bahwa: “referendum dan penggabungan Crimea ke dalam Federasi Rusia adalah ilegal dan tidak valid”. Untuk itu, Crimea masih tetap merupakan wilayah kedaulatan Ukraina.

Tentu saja, Rusia menggunakan hak veto untuk menolak resolusi.

Dilema legal dan politik kini terjadi. Secara de jure, berbagai instrumen hukum internasional mengukuhkan Crimea sebagai wilayah Ukraina. Namun, politik de facto menunjukkan bahwa Crimea merupakan wilayah Federasi Rusia, yang berada dalam kontrol efektif Moskow.

Menyadari bahwa Kiev nyaris kehilangan kendali terhadap wilayah Crimea, pada 15 April 2014 parlemen Ukraina mendeklarasikan “Crimea sebagai wilayah yang sedang dianeksasi oleh Rusia”. Deklarasi ini dibutuhkan untuk memastikan legitimasi menyeluruh terhadap pemilu presiden yang digelar pada 25 Mei 2014.

Dalam tiga tahun terakhir, isu Crimea telah menjadi “political chip” dalam hubungan Rusia, baik pada level domestik, bilateral, regional, maupun global.

Pada level domestik, sikap Presiden Putin yang dengan gagah berani menampilkan diri sebagai pembela etnis Rusia di Crimea telah mengangkat popularitas dirinya. Ia menjadi tokoh politik terkuat, yang dianggap mampu mengembalikan wibawa dan kehormatan Rusia di Eropa.

Pengakuan Vladimir Putin sebagai tokoh politik bahkan disahkan oleh Majalah Time pada tahun 2015. Ia berada pada peringkat #1 The Most Influential People.¬†Majalah Forbes bahkan menempatkannya sebagai The World’s Most Powerful Individual, berturut-turut di tahun 2013 hingga 2016.

Di level regional dan internasional, isu Crimea telah menjadikan hubungan Rusia dengan negara-negara Uni Eropa terus-menerus dilanda ketegangan. Rusia dinon-aktifkan dari keanggotaan kelompok negara-negara industri maju Group of Eight (G8), yang beranggotakan Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat.

Tidak hanya itu, Rusia bahkan harus menerima konsekuensi sanksi ekonomi dan embargo yang cukup berdampak pada ekonomi domestik. GDP Rusia dilaporkan mengalami penurunan hampir 4% akibat anjloknya harga minyak Rusia sebagai dampak sanksi.

Jika dibandingkan dengan konflik dan sengketa wilayah yang terjadi di banyak wilayah, isu Crimea nampaknya sulit untuk diselesaikan melalui jalur legal. Maka, pilihan langkah politik adalah satu-satunya opsi yang tersedia. Akan tetapi, skenario politik apakah yang memungkinkan untuk penyelesaian masalah Crimea?

Bersambunh ke bagian (2).


admin

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *